Kamis, 23 Oktober 2008

Mahalnya Pemilu Hambat Kesejahteraan Rakyat

INFO:
Sekjen KPU, Suripto Bambang: "Anggaran Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 sebesar 14,1 Trilyun" (Rakyat Merdeka, 09/07/2008)

KOMENTAR:
Uang Rakyat sebesar ini dihambur-hamburkan. Padahal DPR, Presiden dan Wapres TETAP TIDAK BERPIHAK kepada Rakyat.
Bila saja uang rakyat sejumlah itu digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dimana masing-masing sekolah mendapat 100 juta, maka akan ada 282.000 sekolah yang terbantu.
Belum lagi uang rakyat dihamburkan untuk Pilkada.

Koalisi Ideologis untuk Semua Parpol Islam

INFo:
Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saefudin: "Sebaiknya Islam itu dibiarkan bekerjasama dengan yang lain, akan lebih baik kalau parpol berasas Islam berkoalisi dengan parpol yang tidak berasas Islam" (Republika, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Itulah "Koalisi pragmatis" yang hanya berorientasi kekuasaan yakni menang pemilu/pilkada. Semestinya sesama parpol Islam dan kelompok Islam lainnya membentuk "koalisi ideologis" yang memperjuangkan tegaknya Syariah Islam secara Kaaffah

Jelang Pemilu 2009, Asing "Bermain"

INFO:
Dubes Inggris Martin Hatfull mengakui sudah menemui sejumlah Parpol di Indonesia "ngga masalah kok jumlah partai 34 parpol" (Rakyat Merdeka, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Setelah sebelumnya mendatangi Media Group, kini ia menemui parpol-parpol peserta pemilu.
Waspadai pihak Asing "sedang bermain" menjelang Pemilu 2009

Selasa, 21 Oktober 2008

Fenomena Golput di Indonesia

INFO:
Ketua Umum PDIP Megawati: "Orang-orang yang GOLPUT seharusnya tidak bisa menjadi WNI karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan negeri ini".
Pilkada 2008 di beberapa daerah jumlah GOLPUT: DKI 35%, Jabar 33%, Jateng 44%, Sumut 43% (MediaIndonesia, 07/07/2008)

KOMENTAR:
1) Yang BENAR justru GOLPUT muncul karena masyarakat sadar dan cerdas bahwa sistem politik saat ini demikian rusak
2) Korupsi, Kezaliman, Mafia Peradilan dan Produk UU hanya dijadikan kepentingan idividu dan partai, terjadi di mana-mana.
Karenanya kredibilitas Partai, DPR dan Pemerintah ANJLOK di mata masyarakat.
Akhirnya masyarakat bersikap GOLPUT

Peduli Indonesia, Serukan Syariat Islam

INFO:
Peraih Hadiah NOBEL 2001, Guru Besar Ekonomi Columbia University, Joseph E. Stiglitz: "Neoliberalisme di ambang kematian, Negara-negara berkembang yang menerapkan kebijakan NEOLIBERAL mengalami: rugi, tertinggal pertumbuhan dan hanya dinikmati segelintir orang saja" (Koran Tempo, 14/07/2008)

KOMENTAR:
Herannya Indonesia justru makin mencengkeram NEOLIBERAL dalam kebijakan-kebijakannya, seperti: liberalisasi pendidikan, privatisasi BUMN, otonomi daerah, subsidi pada rakyat dihentikan, kebebasan pers yang kebablasan, dll.
Dibutuhkan ALTERNATIF Sistem, yakni ISLAM.
Jadi, orang yang peduli terhadap kebaikan INDONESIA akan serukan Syariat ISLAM

Rakyat Tidak Bisa Menikmati Uang Rakyat

INFO:
Daftar orang terlantar tahun ini mengalami kenaikan di banding tahun lalu. Hingga September, tercatat jumlah orang terlantar 240 orang (Radar Bogor, 10/10/2008)

APBD Kabupaten Bogor dalam semester pertama tahun 2008 ini baru terserap 28% dari total APBD sebesar 1,9 triliun. Hal tersebut tentu saja menghambat proses pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya (SINDO, 09/2008)

KOMENTAR:
Bukti lagi, rakyat tidak dipedulikan oleh para pemimpin dan pejabat yang dulu pernah merayu dan mendekati rakyat agar dapat terpilih jadi WAKIL RAKYAT dan PEMIMPIN RAKYAT!
Setelah memimpin dan meraih jabatan, janji dan amanah TIDAK DIJALANKAN, padahal dana tersedia.

Sistem Kufur Mengubah Idealisme Parpol Islam

INFO:
PKS sudah memantapkan diri untuk menerima konsekuensi setelah berkoalisi dengan PDIP. Di antaranya PKS tidak mempersoalkan kepemimpinan perempuan dan siap menempatkan kadernya Hidayat Nur Wahid sebagai cawapres untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri (SINDO, 21/10/2008)

KOMENTAR:
Akibat larut dalam sistem, banyak partai yang mengubah 'idealismenya' menjadi pragmatis. Harapan umat pun sirna.
Hal yang terlupakan dan tidak disadari adalah demikian beratnya menanggung konsekuensi akibat melanggar larangan Allah mengangkat perempuan sebagai Kepala Negara

Islam Hadir di Tengah Manusia Dengan Sempurna

INFO:
Dampak krisis keuangan Global secara tak langsung berimbas terhadap Indonesia. Dibutuhkan daya tahan menghadapi krisis (SINDO. 22/09/2008)

KOMENTAR:
Solusi yang paling tepat dan memiliki daya tahan yang sangat handal adalah Sistem Islam, yaitu sistem dan aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT khusus untuk Umat Manusia dan Jin. Proses pembuatannya tidak melibatkan akal dan pemikiran manusia, yang masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, seperti pada Sosialisme dan Kapitalisme.
Aturan Islam hadir di tengah umat manusia dengan demikian sempurnanya, sebagai wujud CINTA ALLAH kepada hamba-hambaNya yang beriman.
Namun sayang, hanya sedikit manusia yang mau berpikir....

Rabu, 15 Oktober 2008

Indonesia Kena Krisis akibat Terapkan Kapitalisme

INFO:
Saat bertemu 2000 Veteran TNI di Kabupaten Malang, kemarin pagi, SBY membahas masalah ancaman krisis global yang bermula dari AS. Dia menyatakan, dunia ini kadang tidak adil. Dia mencontohkan, krisis yang sejatinya terjadi di AS juga berdampak ke Indonesia (Radar Bogor, 14/10/2008)

KOMENTAR:
AS adalah RAJA KAPITALISME. Indonesia adalah PENGANUT KAPITALISME.
Sehingga saat AS mengalami krisis akibat kapitalisme, bisa dipastikan Indonesia terkena dampaknya. Itulah KAPITALISME! TIDAK AKAN MAMPU menciptakan KEADILAN.

Momentum ini seharusnya menyadarkan kita, bahwa hanya Islam-lah satu-satunya ideologi yang bisa menyelamatkan dunia. Inilah saatnya Islam memimpin dunia, dan kepemimpinan itu pun akan hadir kembali dengan berdirinya Khilafah. Kini, umat pun semakin yakin, bahwa tidak ada harapan lagi, kecuali kepada Islam, setelah runtuhnya Sosialisme-Komunisme, dan rontoknya ekonomi Kapitalisme. Maka, the chalipate dream bukan hanya mimpi umat Islam, apalagi Hizbut Tahrir, tetapi telah menjadi mimpi dunia. Mimpi itu pun tinggal selangkah

Tabiat Buruk Demokrasi

INFO:
Memasuki hari keenam kampanye Pilwalkot Bogor kemarin, persaingan antar calon sudah mencapai level yang mengkhawatirkan. Saling jegal dengan cara merobek dan mencopot poster lawan kian marak (Radar Bogor, 14/10/2008)

KOMENTAR:
Menghalalkan segala cara dalam meraih segala sesuatu termasuk kekuasaan menjadi tabi'at asli dari demokrasi kapitalisme. Maka, apa lagi yang ditunggu untuk TERAPKAN SYARIAH?!

Rabu, 08 Oktober 2008

Kompromistis akibat Kepentingan Sesaat

INFO :
Menjelang putaran dua Pilbup Bogor, konsolidasi terus digalang tim sukses pasangan Nungki-Endang (Nu Sae) dan Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman (Rahman). Tiga pasangan yang gagal ke putaran dua yakni Djurus (Djuher-Rusdi), HMD-N (Maman Daning-Nurdin) dan Sae (Soenmandjaja-Ace Supeli) dikabarkan terus didekati Rahman dan Nu Sae. (Radar Bogor, 06/10/2008)
Di Dapil I (Kecamatan Cibinong) juru bicara pasangan HMD-N (Maman Daning-Nurdin) Arifudin menjadi calon legislatif Partai Golkar nomor urut tiga di bawah calon bupati sekaligus ketua DPD PG Kabupaten Bogor Fitri Putra Nugraha (Nungki) dan Bendahara DPD PG Kabupaten Bogor Mursidin. Artinya, jika Nungki menjadi bupati pada putaran kedua nanti, otomatis Arifudin berada di posisi kedua. (Radar Bogor, 06/10/2008)

KOMENTAR:
Di putaran pertama Pilbup Bogor mereka begitu berseteru dan berambisi untuk memenangkan Pilbup. Di putaran kedua mereka saling menjajaki kerjasama dan koalisi. Inilah buruknya demokrasi, selalu mengedepankan kepentingan pragmatis dan menghilangkan idealisme. Sehingga aturan dan kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung bersifat kompromistis.

Harusnya PNS bersikap Amanah

INFO :
Warning Plt Sekdakot Bogor Bambang Gunawan untuk memberikan sanksi tegas kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang mangkir pada hari pertama masuk kerja terbukti manjur. Plt Sekdakot Bambang Gunawan mengatakan, berdasarkan laporan dari tim sidak, pegawai yang mangkir pada hari pertama kerja sangat sedikit. “Tahun ini ada penurunan jumlah pegawai yang mangkir berkantor pada hari pertama kerja,” terang Bambang. (Radar Bogor, 07/10/2008)

KOMENTAR :
Perilaku disiplin pegawai negara/daerah merupakan suatu kemestian. Ketidakdisiplinan biasanya muncul akibat tidak adanya rasa amanah atas tanggungjawab pegawai negara/daerah sebagai aparatur negara yang digaji oleh uang rakyat.

Jangan Sampai Rakyat Lapar karena BIOFUEL

INFO:
Setelah sekian lama dibahas, akhirnya aturan tentang mandatory bahan bakar nabati (BBN) resmi diteken. Aturan tersebut mewajibkan kalangan industri, transportasi, komersial, dan pembangkit listrik untuk menggunakan BBN atau biofuel dengan persentase tertentu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini merupakan momen tepat untuk mendorong pengembangan biofuel karena harga komoditas pangan relatif sedang turun. (Radar Bogor, 27/09/2008)

KOMENTAR:
Kebijakan penggunaan energi alternatif tentunya bisa menjadi suatu hal yang baik. Pemerintah harus terus melakukan pengendalian atas produksi dan penyediaan bahan baku pembuatan biofuel yang juga dikonsumsi oleh rakyat. Jangan sampai terjadi kondisi dimana rakyat tidak bisa mengkonsumsi komoditas pangan tersebut atau menguntungkan pihak asing akibat kebijakan impor komoditas pangan.

Selasa, 07 Oktober 2008

Krisis akibat Terapkan Kapitalisme

INFO :
Dampak krisis keuangan di Americka Serika terhadap perkonomian global semakin serius. Bank Indonesia bahkan mengakui krisis yang terjadi di luar prediksi mereka. Gejolak yang terjadi saat ini berbeda dengan krisis yang terjadi pada 1997-1998. Titik pusat krisis 1997-1998 berada di Asia, termasuk Indonesia, sedangkan krisis keuangan saat ini episentrumnya di AS, tutur Gubernur Bank Indonesia Budiono. (SINDO, 06/10/2008)

KOMENTAR :
Kedua krisis tersebut sama-sama disebabkan oleh sistem Kapitalisme yang semakin menunjukkan kebobrokan dan kelemahannya. Tentunya, karena dibuat dan dirumuskan oleh manusia, Kapitalisme pun sedang menuju kehancurannya, seperti yang telah dialami Sosialisme. Saatnya Syariah Islam kembali diterapkan dalam kehidupan.

Presiden AS selalu Memusuhi Islam

INFO: Calon Presiden AS, Barack Obama, menegaskan kembali komitmennya bagi keamanan Israel. Sebelumnya, Obama juga dukung langkah Israel mengebom sebuah bangunan di Al Kibar, Suriah Utara yang dicurigai Israel sebagai fasilitas nuklir (Republika, 24/07/2008)

Obama juga dukung Jerusalem jadi ibukota Israel yang utuh dan tidak berbagi dengan Palestina (Indopos, 24/07/2008)

KOMENTAR:
Terkait Islam dengan Israel, maka siapapun Presiden AS sikapnya SELALU SAMA: "memusuhi Islam dan melindungi Israel".

Tahun Politik = Tahun Pengurusan Rakyat

INFO: Presiden mengingatkan, 2008 dan 2009 adalah tahun politik. Untuk itu ia meminta agar dilaksanakan politik yang tidak partisan dan mendahulukan kepentingan rakyat. (SINDO, 07/10/2008)

KOMENTAR: Sebagian besar politisi dan partai politik di negeri ini masih memiliki pemahaman tentang politik yang salah kaprah. Politik yang seharusnya dipahami sebagai aktivitas mengurusi rakyat, hanya dipahami oleh mereka sebagai aktivitas yang terbatas pada lobi-lobi politik, penetapan kepemimpinan negara, penetapan undang-undang, kampanye jelang pemilu termasuk melaksanakan pemilu itu sendiri. Sungguh pemahaman yang sangat terbatas dan sempit. Pemahaman yang benar tentang politik tentunya didasarkan pada pendefinisian politik secara benar. Disebutkan dalam kamus Al Muhit bahwa As-Siyasah (politik) berasal dari kata Sasa – yasusu – Siyasatan bi ma’na ra’iyatan (pengurusan). Dengan demikian, politik/siyasah bermakna mengurusi urusan berdasarkan suatu aturan tertentu yang berupa perintah dan larangan. Namun sayang sekali, banyak politisi dan partai politik yang memahami partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (lihat Dasar-dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo, Gramedia, 1998).
Pemahaman terbatas tentang politik tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :
1. Partai politik dan para politisi memiliki sikap pragmatis yang cenderung akan selalu mengedepankan kepentingan mereka. Mereka hanya sibuk “berpolitik” dan mendekati rakyat di saat mereka memiliki kepentingan untuk itu. Contoh, mereka akan mendekati dan memperhatikan rakyat di masa-masa kampanye jelang pemilu/pilkada. Setelah usai, mereka kembali “tidak peduli”. Mereka serahkan urusan rakyat kepada pemerintah yang menjabat. Demikian pula di saat menyusun RUU atau aturan yang sejenisnya, mereka akan cenderung mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan kelompok mereka dan membuang jauh-jauh hal-hal yang akan merugikan dan mencelakakan mereka. Kepentingan rakyat tidak menjadi prioritas utama. Padahal mereka menyebut dirinya sebagai wakil rakyat.
Penetapan masa jabatan kepala negara dan kepala daerah yang hanya 5 (limat) tahun saja, sejatinya adalah akibat dari adanya sikap pragmatisme para elite politik tersebut. Terlalu banyak yang ingin menjadi dan mencapai posisi kepala negara atau kepala daerah. Sehingga dilakukanlah pemilu/pilkada setiap lima tahun sekali. Padahal jika kita hitung kembali, pelaksanaan pemilu/pilkada tersebut sangat menciptakan biaya yang sangat tinggi (high cost). Belum lagi, jika pemilu/pilkada diadakan dua putaran. Tentunya, dana yang dipakai adalah uang rakyat. Andai saja, pemilu tidak dilakukan sebagai aktivitas rutin lima tahunan, tentunya pemerintah akan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga pembangunan dapat berjalan optimal. Akan diperoleh banyak hal dengan dana tersebut. Sekolah-sekolah akan berkondisi layak pakai, sarana dan infrastruktur tersedia, rakyat dapat memperoleh produk yang dibutuhkannya dengan mudah dan murah, kemiskinan akan sangat jauh berkurang, kebodohan akan tereliminasi, dan tentu ujungnya kesejahteraan rakyat tercapai. Semua rakyat akan menjadi “orang kaya”.
Mengapa pemilihan kepala negara/kepala daerah tidak perlu dilakukan secara rutin lima tahun sekali? Tentunya, hal ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, bahwa kepemimpinan negara/daerah adalah kepemimpinan yang berlaku seumur hidup pada pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat. Pemimpin negara/daerah terpilih akan berhenti dan diberhentikan dari posisinya, jika secara nyata pemimpin negara tersebut tidak memiliki kemampuan lagi untuk memimpin atau melakukan kemaksiyatan yang menyebabkan yang bersangkutan dinyatakan tidak layak memimpin. Contoh, memiliki cacat fisik dan mental, meninggal dunia atau bermaksiyat. Dengan model kepemimpinan seperti ini, tentunya akan sangat menghemat uang rakyat untuk dibelanjakan pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, seperti pembuatan spanduk setiap lima tahun sekali, stiker, kertas suara, spot iklan, kotak suara, pembangunan TPS, honor petugas TPS dan sebagainya. Namun sebaliknya, dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Para politisi tidak bersaing dalam memperebutkan posisi pemimpin negara/daerah. Karena mereka sama-sama memahami bahwa siapa saja pemimpinnya, yang sejahtera adalah semuanya, baik rakyat maupun politisi yang tidak terpilih menjadi pemimpin negara/daerah. Bahkan pemimpin negara bersedia “menderita”, asalkan rakyatnya dapat sejahtera. Itulah pemimpin sejati. Karena mereka yakin, bahwa kebahagiaan di dunia berupa kekuasaan dan kekayaan, bukanlah tujuan inti dari hidupnya. Mereka yakin bahwa kehidupan di akhirat kelak-lah yang ingin dicapainya.
Pemahaman seperti ini akan dimiliki rakyat, jika saja partai politik memahaminya dengan baik dan berupaya melakukan pembinaan kepada rakyat agar memiliki pemahaman yang sama. Rakyat akan memahami bahwa ajang pemilu adalah ajang menentukan pemimpin yang akan melakukan fungsi ri’ayah su’unil ummah (mengurusi urasan rakyat), bukan melahirkan pemimpin yang ingin memiliki kemudahan akses dalam memperoleh kekuasaan dan kekayaan.
2. Tidak optimalnya penyelesaian urusan rakyat. Urusan rakyat dianggap sebagai urusan pemerintah yang terpilih sebagai hasil “aktivitas berpolitik” mereka. Kondisi seperti ini, tentunya akan menciptakan tenaga dan “energi” SDM wakil rakyat yang idle (tidak termanfaatkan). Semestinya, wakil rakyat (para politisi & parpol) bekerjasama secara optimal dengan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan kepemerintahaan dan menjalankan program-program pembangunan secara terarah dan terencana. Wakil rakyat melakukan controlling terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Dikoreksi jika pemerintah melakukan kesalahan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah melakukan pembinaan kepada rakyat, agar rakyat berada pada koridor yang benar dan berperan aktif dalam pencapaian kesejahteraan bersama. Jika kondisi ini terwujud maka percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat akan mudah diraih.
3. Rakyat cenderung tidak peduli dengan hal-hal yang disampaikan partai politik dan politisi. Parpol dan politisi mengumbar janji dan program-program pembangunan pada saat kampanye, namun setelah mereka memimpin, mereka sering lupa bahkan melupakan janji dan program yang pernah terlontar di saat kampanye tersebut. Rakyat pun kecewa. Kondisi seperti ini selalu berulang setiap kampanye dan saat mereka telah meraih posisi yang diinginkannya. Mengapa? Karena platform para politisi tentang parpol memang sudah salah kaprah sedari awal. Pendefinisian politik dan parpol sangat pragmatis. Melihat kondisi seperti ini, tentu saja rakyat kecewa dan merasa “tertipu”. Sehingga pada akhirnya memunculkan ketidak-pedulian rakyat terhadap para politisi dan partai politik. Terciptalah angka golput yang tinggi pada setiap pilkada, bahkan pada pemilu. Parpol dan para politisi pun beramai-ramai menyatakan “perang” terhadap golput. Sebagian slogan mereka, “say no to golput”, “yang golput jangan jadi WNI” dan sebagainya. Sikap yang aneh. Seharusnya, mereka berpikir ulang dan introspeksi diri atas penyebab meningkatnya angka golput. Mereka harus sadar bahwa rakyat semakin cerdas, bahwa mereka hanya akan memilih pemimpin dan wakil rakyatnya yang tidak hanya mengumbar janji saat kampanye. Pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih adalah mereka yang betul-betul peduli terhadap rakyat, memiliki cita-cita menciptakan kesejahteraan rakyat dan tidak berambisi memperkaya diri sendiri.
Dari uraian di atas, tentunya presiden, wakil rakyat dan politisi lainnya, mestinya menjadikan setiap tahun sebagai tahun politik. Hari-harinya sebagai hari politik. Yaitu tahun dan hari dimana aktivitas mengurusi rakyat dilakukan.

Kamis, 02 Oktober 2008

Reportase Sholat Id 1429 H

1 Syawwal 1429 H jatuh pada tanggal 30 September 2008.
Penetapan ini didasarkan pada hasil Ru'yat Hilal secara Global.

Berikut reportase Sholat Id di beberapa daerah :
1. Sholat Id serentak pada hari Selasa
2. Sholat Id di Kota Bogor
3. Sholat Id di Surakarta
4. Sholat Id di Cilacap
5. Sholat Id di Bandung
6. Sholat Id di Pasuruan

Sabtu, 27 September 2008

KHUTBAH IDUL FITRI 1429 H

Dapatkan Naskah Khutbah Idul Fitri 1429 H

Kapitalisme di Ujung Tanduk,
Khilafah di Depan Mata


Selanjutnya .....

Jangan Pudarkan Idealisme Parpol Islam

INFO:
Lembaga Survey Indonesia (LSI) : Berbagai Partai Politik Islam disarankan berani keluar dari pasar utama (captive market)-nya, jika ingin mencapai target menjadi parpol dengan perolehan suara besar (KOMPAS, 26/09/2008)

KOMENTAR:
Langkah ini tepat jika Partai Politik Islam ingin mencapai kemenangan semu yang penuh dengan pragmatisme. Sehingga pada suatu saat nanti, akan terjadi kondisi masyarakat yang dipimpin oleh Partai Politik Islam tapi tidak menggunakan dan memperhatikan Islam itu sendiri. Keterjebakan pada sistem sering terjadi pada kondisi seperti itu.
Tentunya, Parpol Islam harus memahami secara benar dan mendalam tentang tujuan dan maksud pendirian partai. Jangan pudarkan Idealisme partai dengan kepentingan pragmatis sesaat.
Demikian pula, masyarakat harus mampu, mau dan memahami bahwa HANYA Parpol Islam yang memperjuangkan umat Islam-lah yang LAYAK dipilih.-

Yuk, Kembali Ke Syariah!

INFO:
"Saya adalah seorang yang memercayai pasar bebas sehingga insting saya menolak campur tangan pemerintah. Akan tetapi, ini bukanlah situasi yang normal. Pasar tidak berfungsi baik sehingga kepercayaan investor hilang," kata Presiden Bush (KOMPAS, 23/09/2008)

KOMENTAR:
Sistem Kapitalisme yang diterapkan pemerintah AS adalah hasil produksi "otak manusia". Sehinga saat diterapkan akan ditemukan berbagai kelemahan yang mengakibatkan kehancuran hidup manusia. Hal ini terjadi karena "otak manusia" memang mengandung kekurangan, kelemahan, kekhilafan, dan keterbatasan yang akan berimplikasi kepada produk yang dihasilkannya. Selain itu perasaan dan insting sering mendominasi dalam proses penggunaan "otak manusia".
Karena itu, serahkanlah pengaturan hidup manusia kepada Allah SWT Sang Pencipta seluruh manusia (termasuk orang yang merumuskan sistem Kapitalisme). Aturlah hidup manusia dengan Aturan yang telah Allah tetapkan.
Mengapa? Karena Allah sajalah yang mengetahui apa saja yang terbaik untuk manusia. mengetahui apa yang dibutuhkan manusia, mengetahui apa yang menjadi kelemahan manusia. Sehingga, Aturan Allah bisa dipastikan terhindar dari kelemahan, kecacatan, kekurangan dan keterbatasan.
Kapitalisme sudah GAGAL, Saatnya ISLAM MENGATUR KEHIDUPAN INI!

ARTIKEL TERKAIT:
1. KHUTBAH IDUL FITRI 1429 H : KAPITALISEM DI UJUNG TANDUK, KHILAFAH DI DEPAN MATA
2. KENISCAYAAN RUNTUHNYA KAPITALISME
3. PENTINGNYA MEMPERHATIKAN AL QUR'AN
-.-

Kamis, 25 September 2008

Ngapain aja?

INFO:
APBD Kabupaten Bogor dalam semester pertama tahun 2008 ini baru terserap 28% dari total APBD sebesar 1,9 triliun. Hal tersebut tentu saja menghambat proses pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya

KOMENTAR:
Ngapain aja Pejabat Kabupaten Bogor teh? Rakyatnya masih banyak yang menderita dan tidak sejahtera. Duit banyak kok disimpan saja...??!!

Ekonomi Islam tahan terhadap Krisis

INFO:
Dampak Krisis Keuangan Global secara tak langsung berimbas terhadap Indonesia. Dibutuhkan daya tahan menghadapi krisis (SINDO, 22/09/2008)

KOMENTAR:
Hanya Ekonomi yang dijalankan berdasarkan Syariat Islam yang memiliki daya tahan dan kehandalan. Saatnya Kapitalisme DIGANTIKAN oleh ISLAM.
Maka, Ayat-ayat Allah mana lagi yang akan kalian dustakan (QS Arrahman)

Artikel Terkait:
1. Krisis Kapitalisme
-,

Koalisi Partai untuk Terapkan Aturan Allah

INFO:
Parpol diminta merumuskan koalisi besar dan permanen untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Gubernur Lemhanas Muladi mengingatkan, format koalisi yang dibutuhkan saat ini bukan koalisi pragmatis seperti yang dilakukan di beberapa Pilkada (SINDO, 25/09/2008)

KOMENTAR:
Sudah semestinya parpol dan seluruh komponen masyarakat memahami bahwa untuk membangun kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik dan sejahtera adalah dengan bersama-sama menghilangkan sikap pragmatis yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Ambisi pribadi & kelompok harus dibuang jauh-jauh. Sudah saatnya kita bersama-sama berjuang dan membangun kehidupan yang diRidhoi Allah SWT, yaitu kembali kepada kehidupan yang menerapkan Syariat Islam secara Kaffah. Yang melindungi dan mensejahterakan seluruh komponen masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Hilangkan keraguan untuk menerapkan Aturan Allah SWT dalam kehidupan. Bersikap jujurlah pada diri sendiri. Akui bahwa Syariat Islam (Aturan Allah) itu yang TERBAIK.

Artikel Terkait:
1. Perlakuan Negara Khilafah terhadap Non Muslim
2. Pemahaman tentang Syariat
-,

Senin, 08 September 2008

Demokrasi, merusak dan mahal

INFO:
Para Pendukung RAHMAN meminta agar kotak suara di 6 kecamatan dibuka kembali dan dihitung ulang. Karena disinyalir terjadi kecurangan. "Apa sulitnya sih, kalau kita menghitung ulang secara bersama. Wajar kalau kita harus berkorban energi dan waktu karena demokrasi itu mahal." ujar Dadun Abdurrojak Presidium Ormas Islam Kabupaten Bogor (jrunal Bogor,, 01/09/2008)

KOMENTAR:
Itulah demokrasi selain merusak juga selalu menciptakan ongkos politik yang tinggi, yang seandainya dana tersebut digunakan untuk rakyat maka akan tercipta kesejahteraan rakyat.

Kamis, 04 September 2008

Umat & Umara' Bersatu dengan Syariah

.
INFO:
Menteri Agama satukan Lebaran. "Kami ingin mempercepat persatuan dan kesatuan," kata Menag M. Maftuh Basyuni (Jurnal Bogor, 01/09/2008)

KOMENTAR:
Persatuan akan terwujud, jika umat dan Umara' berpegang teguh pada Syari'at Islam dan tidak mempedulikan kepentingan dan agenda asing yang merugikan rakyat.
.