Kamis, 23 Oktober 2008

Mahalnya Pemilu Hambat Kesejahteraan Rakyat

INFO:
Sekjen KPU, Suripto Bambang: "Anggaran Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 sebesar 14,1 Trilyun" (Rakyat Merdeka, 09/07/2008)

KOMENTAR:
Uang Rakyat sebesar ini dihambur-hamburkan. Padahal DPR, Presiden dan Wapres TETAP TIDAK BERPIHAK kepada Rakyat.
Bila saja uang rakyat sejumlah itu digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dimana masing-masing sekolah mendapat 100 juta, maka akan ada 282.000 sekolah yang terbantu.
Belum lagi uang rakyat dihamburkan untuk Pilkada.

Koalisi Ideologis untuk Semua Parpol Islam

INFo:
Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saefudin: "Sebaiknya Islam itu dibiarkan bekerjasama dengan yang lain, akan lebih baik kalau parpol berasas Islam berkoalisi dengan parpol yang tidak berasas Islam" (Republika, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Itulah "Koalisi pragmatis" yang hanya berorientasi kekuasaan yakni menang pemilu/pilkada. Semestinya sesama parpol Islam dan kelompok Islam lainnya membentuk "koalisi ideologis" yang memperjuangkan tegaknya Syariah Islam secara Kaaffah

Jelang Pemilu 2009, Asing "Bermain"

INFO:
Dubes Inggris Martin Hatfull mengakui sudah menemui sejumlah Parpol di Indonesia "ngga masalah kok jumlah partai 34 parpol" (Rakyat Merdeka, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Setelah sebelumnya mendatangi Media Group, kini ia menemui parpol-parpol peserta pemilu.
Waspadai pihak Asing "sedang bermain" menjelang Pemilu 2009

Selasa, 21 Oktober 2008

Fenomena Golput di Indonesia

INFO:
Ketua Umum PDIP Megawati: "Orang-orang yang GOLPUT seharusnya tidak bisa menjadi WNI karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan negeri ini".
Pilkada 2008 di beberapa daerah jumlah GOLPUT: DKI 35%, Jabar 33%, Jateng 44%, Sumut 43% (MediaIndonesia, 07/07/2008)

KOMENTAR:
1) Yang BENAR justru GOLPUT muncul karena masyarakat sadar dan cerdas bahwa sistem politik saat ini demikian rusak
2) Korupsi, Kezaliman, Mafia Peradilan dan Produk UU hanya dijadikan kepentingan idividu dan partai, terjadi di mana-mana.
Karenanya kredibilitas Partai, DPR dan Pemerintah ANJLOK di mata masyarakat.
Akhirnya masyarakat bersikap GOLPUT

Peduli Indonesia, Serukan Syariat Islam

INFO:
Peraih Hadiah NOBEL 2001, Guru Besar Ekonomi Columbia University, Joseph E. Stiglitz: "Neoliberalisme di ambang kematian, Negara-negara berkembang yang menerapkan kebijakan NEOLIBERAL mengalami: rugi, tertinggal pertumbuhan dan hanya dinikmati segelintir orang saja" (Koran Tempo, 14/07/2008)

KOMENTAR:
Herannya Indonesia justru makin mencengkeram NEOLIBERAL dalam kebijakan-kebijakannya, seperti: liberalisasi pendidikan, privatisasi BUMN, otonomi daerah, subsidi pada rakyat dihentikan, kebebasan pers yang kebablasan, dll.
Dibutuhkan ALTERNATIF Sistem, yakni ISLAM.
Jadi, orang yang peduli terhadap kebaikan INDONESIA akan serukan Syariat ISLAM

Rakyat Tidak Bisa Menikmati Uang Rakyat

INFO:
Daftar orang terlantar tahun ini mengalami kenaikan di banding tahun lalu. Hingga September, tercatat jumlah orang terlantar 240 orang (Radar Bogor, 10/10/2008)

APBD Kabupaten Bogor dalam semester pertama tahun 2008 ini baru terserap 28% dari total APBD sebesar 1,9 triliun. Hal tersebut tentu saja menghambat proses pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya (SINDO, 09/2008)

KOMENTAR:
Bukti lagi, rakyat tidak dipedulikan oleh para pemimpin dan pejabat yang dulu pernah merayu dan mendekati rakyat agar dapat terpilih jadi WAKIL RAKYAT dan PEMIMPIN RAKYAT!
Setelah memimpin dan meraih jabatan, janji dan amanah TIDAK DIJALANKAN, padahal dana tersedia.

Sistem Kufur Mengubah Idealisme Parpol Islam

INFO:
PKS sudah memantapkan diri untuk menerima konsekuensi setelah berkoalisi dengan PDIP. Di antaranya PKS tidak mempersoalkan kepemimpinan perempuan dan siap menempatkan kadernya Hidayat Nur Wahid sebagai cawapres untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri (SINDO, 21/10/2008)

KOMENTAR:
Akibat larut dalam sistem, banyak partai yang mengubah 'idealismenya' menjadi pragmatis. Harapan umat pun sirna.
Hal yang terlupakan dan tidak disadari adalah demikian beratnya menanggung konsekuensi akibat melanggar larangan Allah mengangkat perempuan sebagai Kepala Negara

Islam Hadir di Tengah Manusia Dengan Sempurna

INFO:
Dampak krisis keuangan Global secara tak langsung berimbas terhadap Indonesia. Dibutuhkan daya tahan menghadapi krisis (SINDO. 22/09/2008)

KOMENTAR:
Solusi yang paling tepat dan memiliki daya tahan yang sangat handal adalah Sistem Islam, yaitu sistem dan aturan yang telah dibuat oleh Allah SWT khusus untuk Umat Manusia dan Jin. Proses pembuatannya tidak melibatkan akal dan pemikiran manusia, yang masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, seperti pada Sosialisme dan Kapitalisme.
Aturan Islam hadir di tengah umat manusia dengan demikian sempurnanya, sebagai wujud CINTA ALLAH kepada hamba-hambaNya yang beriman.
Namun sayang, hanya sedikit manusia yang mau berpikir....

Rabu, 15 Oktober 2008

Indonesia Kena Krisis akibat Terapkan Kapitalisme

INFO:
Saat bertemu 2000 Veteran TNI di Kabupaten Malang, kemarin pagi, SBY membahas masalah ancaman krisis global yang bermula dari AS. Dia menyatakan, dunia ini kadang tidak adil. Dia mencontohkan, krisis yang sejatinya terjadi di AS juga berdampak ke Indonesia (Radar Bogor, 14/10/2008)

KOMENTAR:
AS adalah RAJA KAPITALISME. Indonesia adalah PENGANUT KAPITALISME.
Sehingga saat AS mengalami krisis akibat kapitalisme, bisa dipastikan Indonesia terkena dampaknya. Itulah KAPITALISME! TIDAK AKAN MAMPU menciptakan KEADILAN.

Momentum ini seharusnya menyadarkan kita, bahwa hanya Islam-lah satu-satunya ideologi yang bisa menyelamatkan dunia. Inilah saatnya Islam memimpin dunia, dan kepemimpinan itu pun akan hadir kembali dengan berdirinya Khilafah. Kini, umat pun semakin yakin, bahwa tidak ada harapan lagi, kecuali kepada Islam, setelah runtuhnya Sosialisme-Komunisme, dan rontoknya ekonomi Kapitalisme. Maka, the chalipate dream bukan hanya mimpi umat Islam, apalagi Hizbut Tahrir, tetapi telah menjadi mimpi dunia. Mimpi itu pun tinggal selangkah

Tabiat Buruk Demokrasi

INFO:
Memasuki hari keenam kampanye Pilwalkot Bogor kemarin, persaingan antar calon sudah mencapai level yang mengkhawatirkan. Saling jegal dengan cara merobek dan mencopot poster lawan kian marak (Radar Bogor, 14/10/2008)

KOMENTAR:
Menghalalkan segala cara dalam meraih segala sesuatu termasuk kekuasaan menjadi tabi'at asli dari demokrasi kapitalisme. Maka, apa lagi yang ditunggu untuk TERAPKAN SYARIAH?!

Rabu, 08 Oktober 2008

Kompromistis akibat Kepentingan Sesaat

INFO :
Menjelang putaran dua Pilbup Bogor, konsolidasi terus digalang tim sukses pasangan Nungki-Endang (Nu Sae) dan Rachmat Yasin-Karyawan Faturachman (Rahman). Tiga pasangan yang gagal ke putaran dua yakni Djurus (Djuher-Rusdi), HMD-N (Maman Daning-Nurdin) dan Sae (Soenmandjaja-Ace Supeli) dikabarkan terus didekati Rahman dan Nu Sae. (Radar Bogor, 06/10/2008)
Di Dapil I (Kecamatan Cibinong) juru bicara pasangan HMD-N (Maman Daning-Nurdin) Arifudin menjadi calon legislatif Partai Golkar nomor urut tiga di bawah calon bupati sekaligus ketua DPD PG Kabupaten Bogor Fitri Putra Nugraha (Nungki) dan Bendahara DPD PG Kabupaten Bogor Mursidin. Artinya, jika Nungki menjadi bupati pada putaran kedua nanti, otomatis Arifudin berada di posisi kedua. (Radar Bogor, 06/10/2008)

KOMENTAR:
Di putaran pertama Pilbup Bogor mereka begitu berseteru dan berambisi untuk memenangkan Pilbup. Di putaran kedua mereka saling menjajaki kerjasama dan koalisi. Inilah buruknya demokrasi, selalu mengedepankan kepentingan pragmatis dan menghilangkan idealisme. Sehingga aturan dan kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung bersifat kompromistis.

Harusnya PNS bersikap Amanah

INFO :
Warning Plt Sekdakot Bogor Bambang Gunawan untuk memberikan sanksi tegas kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang mangkir pada hari pertama masuk kerja terbukti manjur. Plt Sekdakot Bambang Gunawan mengatakan, berdasarkan laporan dari tim sidak, pegawai yang mangkir pada hari pertama kerja sangat sedikit. “Tahun ini ada penurunan jumlah pegawai yang mangkir berkantor pada hari pertama kerja,” terang Bambang. (Radar Bogor, 07/10/2008)

KOMENTAR :
Perilaku disiplin pegawai negara/daerah merupakan suatu kemestian. Ketidakdisiplinan biasanya muncul akibat tidak adanya rasa amanah atas tanggungjawab pegawai negara/daerah sebagai aparatur negara yang digaji oleh uang rakyat.

Jangan Sampai Rakyat Lapar karena BIOFUEL

INFO:
Setelah sekian lama dibahas, akhirnya aturan tentang mandatory bahan bakar nabati (BBN) resmi diteken. Aturan tersebut mewajibkan kalangan industri, transportasi, komersial, dan pembangkit listrik untuk menggunakan BBN atau biofuel dengan persentase tertentu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini merupakan momen tepat untuk mendorong pengembangan biofuel karena harga komoditas pangan relatif sedang turun. (Radar Bogor, 27/09/2008)

KOMENTAR:
Kebijakan penggunaan energi alternatif tentunya bisa menjadi suatu hal yang baik. Pemerintah harus terus melakukan pengendalian atas produksi dan penyediaan bahan baku pembuatan biofuel yang juga dikonsumsi oleh rakyat. Jangan sampai terjadi kondisi dimana rakyat tidak bisa mengkonsumsi komoditas pangan tersebut atau menguntungkan pihak asing akibat kebijakan impor komoditas pangan.

Selasa, 07 Oktober 2008

Krisis akibat Terapkan Kapitalisme

INFO :
Dampak krisis keuangan di Americka Serika terhadap perkonomian global semakin serius. Bank Indonesia bahkan mengakui krisis yang terjadi di luar prediksi mereka. Gejolak yang terjadi saat ini berbeda dengan krisis yang terjadi pada 1997-1998. Titik pusat krisis 1997-1998 berada di Asia, termasuk Indonesia, sedangkan krisis keuangan saat ini episentrumnya di AS, tutur Gubernur Bank Indonesia Budiono. (SINDO, 06/10/2008)

KOMENTAR :
Kedua krisis tersebut sama-sama disebabkan oleh sistem Kapitalisme yang semakin menunjukkan kebobrokan dan kelemahannya. Tentunya, karena dibuat dan dirumuskan oleh manusia, Kapitalisme pun sedang menuju kehancurannya, seperti yang telah dialami Sosialisme. Saatnya Syariah Islam kembali diterapkan dalam kehidupan.

Presiden AS selalu Memusuhi Islam

INFO: Calon Presiden AS, Barack Obama, menegaskan kembali komitmennya bagi keamanan Israel. Sebelumnya, Obama juga dukung langkah Israel mengebom sebuah bangunan di Al Kibar, Suriah Utara yang dicurigai Israel sebagai fasilitas nuklir (Republika, 24/07/2008)

Obama juga dukung Jerusalem jadi ibukota Israel yang utuh dan tidak berbagi dengan Palestina (Indopos, 24/07/2008)

KOMENTAR:
Terkait Islam dengan Israel, maka siapapun Presiden AS sikapnya SELALU SAMA: "memusuhi Islam dan melindungi Israel".

Tahun Politik = Tahun Pengurusan Rakyat

INFO: Presiden mengingatkan, 2008 dan 2009 adalah tahun politik. Untuk itu ia meminta agar dilaksanakan politik yang tidak partisan dan mendahulukan kepentingan rakyat. (SINDO, 07/10/2008)

KOMENTAR: Sebagian besar politisi dan partai politik di negeri ini masih memiliki pemahaman tentang politik yang salah kaprah. Politik yang seharusnya dipahami sebagai aktivitas mengurusi rakyat, hanya dipahami oleh mereka sebagai aktivitas yang terbatas pada lobi-lobi politik, penetapan kepemimpinan negara, penetapan undang-undang, kampanye jelang pemilu termasuk melaksanakan pemilu itu sendiri. Sungguh pemahaman yang sangat terbatas dan sempit. Pemahaman yang benar tentang politik tentunya didasarkan pada pendefinisian politik secara benar. Disebutkan dalam kamus Al Muhit bahwa As-Siyasah (politik) berasal dari kata Sasa – yasusu – Siyasatan bi ma’na ra’iyatan (pengurusan). Dengan demikian, politik/siyasah bermakna mengurusi urusan berdasarkan suatu aturan tertentu yang berupa perintah dan larangan. Namun sayang sekali, banyak politisi dan partai politik yang memahami partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (lihat Dasar-dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo, Gramedia, 1998).
Pemahaman terbatas tentang politik tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :
1. Partai politik dan para politisi memiliki sikap pragmatis yang cenderung akan selalu mengedepankan kepentingan mereka. Mereka hanya sibuk “berpolitik” dan mendekati rakyat di saat mereka memiliki kepentingan untuk itu. Contoh, mereka akan mendekati dan memperhatikan rakyat di masa-masa kampanye jelang pemilu/pilkada. Setelah usai, mereka kembali “tidak peduli”. Mereka serahkan urusan rakyat kepada pemerintah yang menjabat. Demikian pula di saat menyusun RUU atau aturan yang sejenisnya, mereka akan cenderung mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan kelompok mereka dan membuang jauh-jauh hal-hal yang akan merugikan dan mencelakakan mereka. Kepentingan rakyat tidak menjadi prioritas utama. Padahal mereka menyebut dirinya sebagai wakil rakyat.
Penetapan masa jabatan kepala negara dan kepala daerah yang hanya 5 (limat) tahun saja, sejatinya adalah akibat dari adanya sikap pragmatisme para elite politik tersebut. Terlalu banyak yang ingin menjadi dan mencapai posisi kepala negara atau kepala daerah. Sehingga dilakukanlah pemilu/pilkada setiap lima tahun sekali. Padahal jika kita hitung kembali, pelaksanaan pemilu/pilkada tersebut sangat menciptakan biaya yang sangat tinggi (high cost). Belum lagi, jika pemilu/pilkada diadakan dua putaran. Tentunya, dana yang dipakai adalah uang rakyat. Andai saja, pemilu tidak dilakukan sebagai aktivitas rutin lima tahunan, tentunya pemerintah akan dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga pembangunan dapat berjalan optimal. Akan diperoleh banyak hal dengan dana tersebut. Sekolah-sekolah akan berkondisi layak pakai, sarana dan infrastruktur tersedia, rakyat dapat memperoleh produk yang dibutuhkannya dengan mudah dan murah, kemiskinan akan sangat jauh berkurang, kebodohan akan tereliminasi, dan tentu ujungnya kesejahteraan rakyat tercapai. Semua rakyat akan menjadi “orang kaya”.
Mengapa pemilihan kepala negara/kepala daerah tidak perlu dilakukan secara rutin lima tahun sekali? Tentunya, hal ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, bahwa kepemimpinan negara/daerah adalah kepemimpinan yang berlaku seumur hidup pada pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat. Pemimpin negara/daerah terpilih akan berhenti dan diberhentikan dari posisinya, jika secara nyata pemimpin negara tersebut tidak memiliki kemampuan lagi untuk memimpin atau melakukan kemaksiyatan yang menyebabkan yang bersangkutan dinyatakan tidak layak memimpin. Contoh, memiliki cacat fisik dan mental, meninggal dunia atau bermaksiyat. Dengan model kepemimpinan seperti ini, tentunya akan sangat menghemat uang rakyat untuk dibelanjakan pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, seperti pembuatan spanduk setiap lima tahun sekali, stiker, kertas suara, spot iklan, kotak suara, pembangunan TPS, honor petugas TPS dan sebagainya. Namun sebaliknya, dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Para politisi tidak bersaing dalam memperebutkan posisi pemimpin negara/daerah. Karena mereka sama-sama memahami bahwa siapa saja pemimpinnya, yang sejahtera adalah semuanya, baik rakyat maupun politisi yang tidak terpilih menjadi pemimpin negara/daerah. Bahkan pemimpin negara bersedia “menderita”, asalkan rakyatnya dapat sejahtera. Itulah pemimpin sejati. Karena mereka yakin, bahwa kebahagiaan di dunia berupa kekuasaan dan kekayaan, bukanlah tujuan inti dari hidupnya. Mereka yakin bahwa kehidupan di akhirat kelak-lah yang ingin dicapainya.
Pemahaman seperti ini akan dimiliki rakyat, jika saja partai politik memahaminya dengan baik dan berupaya melakukan pembinaan kepada rakyat agar memiliki pemahaman yang sama. Rakyat akan memahami bahwa ajang pemilu adalah ajang menentukan pemimpin yang akan melakukan fungsi ri’ayah su’unil ummah (mengurusi urasan rakyat), bukan melahirkan pemimpin yang ingin memiliki kemudahan akses dalam memperoleh kekuasaan dan kekayaan.
2. Tidak optimalnya penyelesaian urusan rakyat. Urusan rakyat dianggap sebagai urusan pemerintah yang terpilih sebagai hasil “aktivitas berpolitik” mereka. Kondisi seperti ini, tentunya akan menciptakan tenaga dan “energi” SDM wakil rakyat yang idle (tidak termanfaatkan). Semestinya, wakil rakyat (para politisi & parpol) bekerjasama secara optimal dengan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan kepemerintahaan dan menjalankan program-program pembangunan secara terarah dan terencana. Wakil rakyat melakukan controlling terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Dikoreksi jika pemerintah melakukan kesalahan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah melakukan pembinaan kepada rakyat, agar rakyat berada pada koridor yang benar dan berperan aktif dalam pencapaian kesejahteraan bersama. Jika kondisi ini terwujud maka percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat akan mudah diraih.
3. Rakyat cenderung tidak peduli dengan hal-hal yang disampaikan partai politik dan politisi. Parpol dan politisi mengumbar janji dan program-program pembangunan pada saat kampanye, namun setelah mereka memimpin, mereka sering lupa bahkan melupakan janji dan program yang pernah terlontar di saat kampanye tersebut. Rakyat pun kecewa. Kondisi seperti ini selalu berulang setiap kampanye dan saat mereka telah meraih posisi yang diinginkannya. Mengapa? Karena platform para politisi tentang parpol memang sudah salah kaprah sedari awal. Pendefinisian politik dan parpol sangat pragmatis. Melihat kondisi seperti ini, tentu saja rakyat kecewa dan merasa “tertipu”. Sehingga pada akhirnya memunculkan ketidak-pedulian rakyat terhadap para politisi dan partai politik. Terciptalah angka golput yang tinggi pada setiap pilkada, bahkan pada pemilu. Parpol dan para politisi pun beramai-ramai menyatakan “perang” terhadap golput. Sebagian slogan mereka, “say no to golput”, “yang golput jangan jadi WNI” dan sebagainya. Sikap yang aneh. Seharusnya, mereka berpikir ulang dan introspeksi diri atas penyebab meningkatnya angka golput. Mereka harus sadar bahwa rakyat semakin cerdas, bahwa mereka hanya akan memilih pemimpin dan wakil rakyatnya yang tidak hanya mengumbar janji saat kampanye. Pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih adalah mereka yang betul-betul peduli terhadap rakyat, memiliki cita-cita menciptakan kesejahteraan rakyat dan tidak berambisi memperkaya diri sendiri.
Dari uraian di atas, tentunya presiden, wakil rakyat dan politisi lainnya, mestinya menjadikan setiap tahun sebagai tahun politik. Hari-harinya sebagai hari politik. Yaitu tahun dan hari dimana aktivitas mengurusi rakyat dilakukan.

Kamis, 02 Oktober 2008

Reportase Sholat Id 1429 H

1 Syawwal 1429 H jatuh pada tanggal 30 September 2008.
Penetapan ini didasarkan pada hasil Ru'yat Hilal secara Global.

Berikut reportase Sholat Id di beberapa daerah :
1. Sholat Id serentak pada hari Selasa
2. Sholat Id di Kota Bogor
3. Sholat Id di Surakarta
4. Sholat Id di Cilacap
5. Sholat Id di Bandung
6. Sholat Id di Pasuruan

Sabtu, 27 September 2008

KHUTBAH IDUL FITRI 1429 H

Dapatkan Naskah Khutbah Idul Fitri 1429 H

Kapitalisme di Ujung Tanduk,
Khilafah di Depan Mata


Selanjutnya .....

Jangan Pudarkan Idealisme Parpol Islam

INFO:
Lembaga Survey Indonesia (LSI) : Berbagai Partai Politik Islam disarankan berani keluar dari pasar utama (captive market)-nya, jika ingin mencapai target menjadi parpol dengan perolehan suara besar (KOMPAS, 26/09/2008)

KOMENTAR:
Langkah ini tepat jika Partai Politik Islam ingin mencapai kemenangan semu yang penuh dengan pragmatisme. Sehingga pada suatu saat nanti, akan terjadi kondisi masyarakat yang dipimpin oleh Partai Politik Islam tapi tidak menggunakan dan memperhatikan Islam itu sendiri. Keterjebakan pada sistem sering terjadi pada kondisi seperti itu.
Tentunya, Parpol Islam harus memahami secara benar dan mendalam tentang tujuan dan maksud pendirian partai. Jangan pudarkan Idealisme partai dengan kepentingan pragmatis sesaat.
Demikian pula, masyarakat harus mampu, mau dan memahami bahwa HANYA Parpol Islam yang memperjuangkan umat Islam-lah yang LAYAK dipilih.-

Yuk, Kembali Ke Syariah!

INFO:
"Saya adalah seorang yang memercayai pasar bebas sehingga insting saya menolak campur tangan pemerintah. Akan tetapi, ini bukanlah situasi yang normal. Pasar tidak berfungsi baik sehingga kepercayaan investor hilang," kata Presiden Bush (KOMPAS, 23/09/2008)

KOMENTAR:
Sistem Kapitalisme yang diterapkan pemerintah AS adalah hasil produksi "otak manusia". Sehinga saat diterapkan akan ditemukan berbagai kelemahan yang mengakibatkan kehancuran hidup manusia. Hal ini terjadi karena "otak manusia" memang mengandung kekurangan, kelemahan, kekhilafan, dan keterbatasan yang akan berimplikasi kepada produk yang dihasilkannya. Selain itu perasaan dan insting sering mendominasi dalam proses penggunaan "otak manusia".
Karena itu, serahkanlah pengaturan hidup manusia kepada Allah SWT Sang Pencipta seluruh manusia (termasuk orang yang merumuskan sistem Kapitalisme). Aturlah hidup manusia dengan Aturan yang telah Allah tetapkan.
Mengapa? Karena Allah sajalah yang mengetahui apa saja yang terbaik untuk manusia. mengetahui apa yang dibutuhkan manusia, mengetahui apa yang menjadi kelemahan manusia. Sehingga, Aturan Allah bisa dipastikan terhindar dari kelemahan, kecacatan, kekurangan dan keterbatasan.
Kapitalisme sudah GAGAL, Saatnya ISLAM MENGATUR KEHIDUPAN INI!

ARTIKEL TERKAIT:
1. KHUTBAH IDUL FITRI 1429 H : KAPITALISEM DI UJUNG TANDUK, KHILAFAH DI DEPAN MATA
2. KENISCAYAAN RUNTUHNYA KAPITALISME
3. PENTINGNYA MEMPERHATIKAN AL QUR'AN
-.-

Kamis, 25 September 2008

Ngapain aja?

INFO:
APBD Kabupaten Bogor dalam semester pertama tahun 2008 ini baru terserap 28% dari total APBD sebesar 1,9 triliun. Hal tersebut tentu saja menghambat proses pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya

KOMENTAR:
Ngapain aja Pejabat Kabupaten Bogor teh? Rakyatnya masih banyak yang menderita dan tidak sejahtera. Duit banyak kok disimpan saja...??!!

Ekonomi Islam tahan terhadap Krisis

INFO:
Dampak Krisis Keuangan Global secara tak langsung berimbas terhadap Indonesia. Dibutuhkan daya tahan menghadapi krisis (SINDO, 22/09/2008)

KOMENTAR:
Hanya Ekonomi yang dijalankan berdasarkan Syariat Islam yang memiliki daya tahan dan kehandalan. Saatnya Kapitalisme DIGANTIKAN oleh ISLAM.
Maka, Ayat-ayat Allah mana lagi yang akan kalian dustakan (QS Arrahman)

Artikel Terkait:
1. Krisis Kapitalisme
-,

Koalisi Partai untuk Terapkan Aturan Allah

INFO:
Parpol diminta merumuskan koalisi besar dan permanen untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Gubernur Lemhanas Muladi mengingatkan, format koalisi yang dibutuhkan saat ini bukan koalisi pragmatis seperti yang dilakukan di beberapa Pilkada (SINDO, 25/09/2008)

KOMENTAR:
Sudah semestinya parpol dan seluruh komponen masyarakat memahami bahwa untuk membangun kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik dan sejahtera adalah dengan bersama-sama menghilangkan sikap pragmatis yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Ambisi pribadi & kelompok harus dibuang jauh-jauh. Sudah saatnya kita bersama-sama berjuang dan membangun kehidupan yang diRidhoi Allah SWT, yaitu kembali kepada kehidupan yang menerapkan Syariat Islam secara Kaffah. Yang melindungi dan mensejahterakan seluruh komponen masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Hilangkan keraguan untuk menerapkan Aturan Allah SWT dalam kehidupan. Bersikap jujurlah pada diri sendiri. Akui bahwa Syariat Islam (Aturan Allah) itu yang TERBAIK.

Artikel Terkait:
1. Perlakuan Negara Khilafah terhadap Non Muslim
2. Pemahaman tentang Syariat
-,

Senin, 08 September 2008

Demokrasi, merusak dan mahal

INFO:
Para Pendukung RAHMAN meminta agar kotak suara di 6 kecamatan dibuka kembali dan dihitung ulang. Karena disinyalir terjadi kecurangan. "Apa sulitnya sih, kalau kita menghitung ulang secara bersama. Wajar kalau kita harus berkorban energi dan waktu karena demokrasi itu mahal." ujar Dadun Abdurrojak Presidium Ormas Islam Kabupaten Bogor (jrunal Bogor,, 01/09/2008)

KOMENTAR:
Itulah demokrasi selain merusak juga selalu menciptakan ongkos politik yang tinggi, yang seandainya dana tersebut digunakan untuk rakyat maka akan tercipta kesejahteraan rakyat.

Kamis, 04 September 2008

Umat & Umara' Bersatu dengan Syariah

.
INFO:
Menteri Agama satukan Lebaran. "Kami ingin mempercepat persatuan dan kesatuan," kata Menag M. Maftuh Basyuni (Jurnal Bogor, 01/09/2008)

KOMENTAR:
Persatuan akan terwujud, jika umat dan Umara' berpegang teguh pada Syari'at Islam dan tidak mempedulikan kepentingan dan agenda asing yang merugikan rakyat.
.

Saatnya Rakyat Memilih KHALIFAH

.
INFO:
Ajagn Pemilihan Bupati 2008 Kabupaten Bogor berdampak terhadap lambannya penyelesaian permasalahan di beberapa wilayah (Radar Bogor, 30/08/2008)

KOMENTAR:
Bukti lagi, memang rakyat tidak memiliki pemimpin yang mempedulikan rakyat.
Sudah saatnya rakyat memilih KHALIFAH yang akan mengurusi, menjaga dan PEDULI PADA RAKYAT
.

Rakyat tidak pernah dipedulikan

INFO:
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menuturkan, harga elpiji tidak akan dinaikkan hingga Pemilu 2009 (SINDO, 04/09/2008)

KOMENTAR:
Kebijakan Pemerintah selalu dikaitkan dengan kepentingan pragmatis pejabat yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan.
Kasihan Rakyat ini....
Tidak memiliki pemimpin yang peduli pada mereka.

.

Rabu, 03 September 2008

Puasa Jangan Jadi Alasan Penurunan Kinerja

INFO:
Sidang Paripurna DPR sepi peminat. Dari 350 orang, hanya hadir 100 anggota Dewan. "Memang memprihatinkan, mungkin karena puasa," ujar Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Radar Bogor, 03/09/2008)
Puasa sepertinya cukup mempengaruhi kinerja aparat Pemerintah Kota Bogor. Buktinya, tak sedikit PNS dalam lingkup pemkot yang lambat masuk kantor dan pulang kerja sebelum waktunya (Radar Bogor, 03/09/2008)

KOMENTAR:
Bukti nyata, bahwa degradasi iman sedang melanda umat ini. Ramadhan tidak dijadikan pemacu peningkatan kinerja para pegawai negara dan wakil rakyat yang digaji dengan uang rakyat.
Rasulullah dan para Shahabat pernah mencontohkan di saat bulan Ramadhan melaksanakan aktivitas kerja seperti biasa, bahkan beberapa kali melakukan peperangan untuk melawan serangan kaum kafir.

.

Sabtu, 30 Agustus 2008

Dapatkan Informasi Awal Ramadhan 1429 H











Insya Allah, Hizbut-Tahrir.or.id bersama Kantor Media Informasi Hizbut Tahrir akan menyampaikan informasi hilal Ramadhan al-Mubarak berdasarkan ru'yat global. Nantikan beritanya pada Sabtu Malam sampai Ahad dini hari, 30/31 Agustus 2008, bertepatan dengan akhir 29 Sya'ban 1429 H

Kamis, 14 Agustus 2008

Jaminan Kesehatan Masyarakat

INFO:
Tak ingin kasus meninggal di jalan akibat rumah sakit yang dituju sudah penuh, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor berencana membuat pelayanan kesehatan online. Jadi, masyarakat dengan mudah mengetahui rumah sakit yang masih menyediakan kamar kosong. (Radar Bogor, 13/08/2008)

KOMENTAR:
Banyaknya kasus meninggal masyarakat yang berobat ke rumah sakit seringkali diakibatkan oleh tidak terjangkaunya biaya berobat yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. Jaminan kesehatan yang dilakukan pemerintah belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat, mengingat sering terkendalanya pengurusan layanan kesehatan tersebut. “Warga miskin di luar data Jaminan Kesehatan Masyarakat tidak akan menerima pelayanan kesehatan gratis dari rumah sakit,” kata Bupati Sukabumi, Sukmawijaya (Jurnal Bogor, 12/08/2008)

.

Polisi Sahabat Rakyat

INFO:
Agar polisi sukses melaksanakan seluruh tugasnya, maka seluruh anggota Polisi harus dekat dengan rakyat. (Radar Bogor, 11/08/2008)

KOMENTAR:
Polisi ‘dibiayai’ gunakan uang rakyat. Polisi bagian dari rakyat. Polisi harus bela rakyat. Polisi jangan mata-matai rakyat. Polisi jangan jadi alat kepentingan asing. Polisi sahabat rakyat. Polisi ciptaan Allah. Polisi juga dihisab oleh Allah. Polisi harus masuk syurga

Minimnya Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

INFO:
Bagi Deti dan Teti, dua siswi SMK Ibnu Aqil Ciomas, Pilbup Bogor 24 Agustus merupakan pengalaman pertama mereka dalam memilih calon pemimpin secara langsung. Sementara mengenai visi misi dan janji-janji pasangan calon bupati selama kampanye, mereka mengaku bisa mengerti dan menyatakan mempunyai pilihan sesuai kriterianya. “Yang penting jujur dan amanah, tapi jangan omdo alias omong doang,” kata Teti. (Radar Bogor, 13/08/2008)

KOMENTAR:
Betapa sederhananya harapan pemilih pemula tersebut. Sikap seperti ini lebih dikarenakan oleh minimnya pendidikan politik pada rakyat. Partai Politik yang memiliki tugas pendidikan politik ini tidak melakukan fungsinya, mereka lebih disibukkan dengan aktivitas yang terkait dengan pemilu/pilkada dan perebutan kursi kepemimpinan.

Jangan Sulitkan Rakyat

INFO:
Pasangan Diani-Ru’yat berjalan kaki menuju kantor KPU Kota Bogor untuk melakukan pendaftaran Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bogor. “Kami tidak ingin aktivitas masyarakat terganggu akibat proses pendaftaran calon. Kami menghormati masukan dari semua pihak, sehingga Diani-Ru’yat rela berjalan kaki,” ujar Sekretaris Tim Sukses Diani-Ru’yat, Aly Yusuf. (Radar Bogor, 11/08/2008)

KOMENTAR:
Semoga sikap memahami rakyat ini tidak terbatas saat melakukan proses kampanye. Rakyat sangat berharap bahwa pemimpinnya memiliki sikap yang senantiasa memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan serta tidak menyulitkan rakyat. Pengawalan yang ketat terhadap pejabat, sejatinya mengandung unsur mengganggu masyarakat. Beda dengan pemimpin yang dicintai rakyat, maka pengawalan tersebut dirasa tidak diperlukan lagi.

Rabu, 13 Agustus 2008

Pejabat Panik hadapi fenomena Golput

INFO:
Ketua MPR Hidayat Nurwahid: "Golput akan menjadi sangat kontraproduktif. Sebab, Pemilu menghadirkan anggaran dan sumber daya yang sangat besar" (detik.com, 24/07/2008)

KOMENTAR:
Sebelumnya Megawati menyatakan orang golput tidak boleh jadi WNI. Juga Ketua KPU Abdul Hafiz: "Golput tidak pernah melahirkan pemimpin yang baik" (Detik.com, 17/07/2008)
TERLIHAT, para pejabat panik dengan fenomena golput.
Mestinya, mereka sadari bahwa kepercayaan rakyat pada proses demokrasi tersebut terus turun atau TIDAK PERCAYA

"Jual" Aset Rakyat untuk Pemilu?

INFO:
Faisal Basri, Pengamat dan Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia: "Privatisasi BUMN dan menjual saham BUMN pada pihak asing adalah upaya Parpol mencari uang menjelang Pemilu" (Rakyat Merdeka, 28/07/2008)

KOMENTAR :
Dalam Sistem Demokrasi, Pemilu merupakan "industri politik".
Aset rakyat digunakan untuk kepentingan Partai.
Padahal dalam Islam sangat jelas, fungsi Partai merupakan alat untuk dakwah Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi kepentingan rakyat (QS Ali Imran : 110)

Rabu, 06 Agustus 2008

Parpol Usung "Kepentingannya" !!

INFO :
Pengamat Politik IndoBarometer Mohammad Qodari menyalahkan peran partai politik dalam merekrut artis maju sebagai kandidat dalam Pilkada. Qodari melihat hal tersebut merupakan kegagalan parpol dalam mengagendakan regenerasi di tubuh partai. Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani menilai perekrutan artis menunjukkan cara berpikir yang instan dari parpol. Selain juga menunjukkan kegagalan parpol melakukan kaderisasi dari bawah (SINDO, 06/08/2008)

KOMENTAR :
Sebenarnya parpol tidak mengusung siapa pun, yang mereka usung adalah kepentingan parpol. Bahkan, Parpol tidak peduli “kerusakan” pengelolaan negara/daerah yang akan dihasilkan dari kesalahan memilih kandidat pemimpin.

Pejabat HARUS Jujur

INFO :
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberi waktu kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Menteri Kehutanan M.S. Kaban. Kedua menteri tersebut diminta memberikan keterangan sejujur-jujurnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan tuduhan menerima aliran dana Bank Indonesia (BI). (Radar Bogor, 05/08/2008)

KOMENTAR :
Sudah suatu kemestian bahwa setiap Pejabat Negara memiliki kejujuran. Jabatan harus dipandang sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rakyat dan Allah SWT.

Idealisme Parpol, Sudah HILANG !

INFO:
Penolakan Kasasi Muhammad Sahid menjadi angin segar bagi beberapa tokoh politik di Kota Bogor yang berniat menjadi F2. Sebab, calon terkuat pendamping Dody adalah Dedi Supriadi yang notabene anggota periode Sahid. Sejak itulah muncul nama Erik Irawan Sughanda. Selain dia, sempat berhembus nama Helmi Soetikno, Ustadz Abdul Wadud, dan Ridwan Ibrahim. (Radar Bogor, 05/08/2008)

KOMENTAR :
Tarik Ulur kepentingan sering dilakukan oleh Partai Politik. Pragmatisme dan kepentingan duniawi menjadi hal-hal yang biasa diutamakan. Parpol menjadi nampak “bodoh” saat menentukan wakil-wakil yang akan diangkat. Lihat saja, mereka begitu mudah menentukan calon pemimpin yang diusungnya hanya dengan mengandalkan popularitas, sehingga tidak aneh jika artis pun bisa ikut pilkada dan pemilu. Idealisme sudah pudar!

Senin, 04 Agustus 2008

Khilafah menyatukan Umat dan Menyejahterakan

INFO:
Presiden SBY: "Jika negara-negara muslim bersatu, kemampuan/potensi ini bisa sangat bermanfaat untuk menciptakan perdamaian dunia, bukan justru menjadi pusat lokasi konflik dunia" (Republika, 31/07/2008)

KOMENTAR :
Benar, Ummat Islam yang saat ini terpecah jadi lebih 50 negara muslim, dulu pernah BERSATU dalam teritorial, pemikiran, perasaan dan aturan, yaitu KHILAFAH sebagai institusi pemersatu umat Islam, selama 12 Abad. Karenanya KHILAFAH selain WAJIB juga sangat DIBUTUHKAN saat ini.

Sabtu, 02 Agustus 2008

Pilkada = "Industri Politik"

INFO:
Dr. Siti Zuhro, Koordinator Peneliti - The Habibie Centre-: "Kami menemukan fakta (Pilgub JATIM) masyarakat tidak lagi menganggap Kiai sebagai panutan dalam mencoblos"..... "Yang menang sebenarnya investor politik, partai besar tidak lagi jaminan (INDOPOS, 01/08/2008)

KOMENTAR :
Bukti Nyata dalam Demokrasi, Pemilu/Pilkada dijadikan "INDUSTRI POLITIK". Proses Politik negara "DIDIKTE" kepentingan PEMILIK MODAL (Investor. Peran ULAMA tidak diberi tempat, bahkan ditiadakan.

Golput karena tidak Percaya Parpol dan Elite Politik

INFO:
Golput di Jatim secara keseluruhan sebesar 39.2% dari jumlah pemilih yang terdaftar. Dari suara yang terkumpul, tidak ada pasangan yang meraih lebih dari 30%, paling tinggi 25.52% (KOMPAS, 24/07/2008)

KOMENTAR :
lagi-lagi GOLPUT yang menang. Tambah lagi bukti nyata, bahwa Rakyat TIDAK PERCAYA kepada Parpol dan Elite.

Selasa, 29 Juli 2008

SBI = Kapitalisasi Pendidikan

INFO:
"Keberadaan kelas SBI sangat memberatkan para pelajar. Para Siswa yang akan masuk kelas SBI diwajibkan memiliki laptop sendiri. Ini kan memberatkan," kata Siswa SMKN 1Cibinong Septian (Jurnal Bogor, 25/07/2008)

KOMENTAR:
"Kesalahkaprahan" dalam peningkatan kualitas pendidikan sedang terjadi di Indonesia. Mereka berpikir internasionalisasi pendidikan akan meningkatkan SDM Indonesia. Yang terjadi malah kapitalisasi pendidikan. Ujungnya, tanggungjawab pendidikan beralih dari pemerintah ke rakyat

Kamis, 24 Juli 2008

Sayangi Rakyat, Jangan Cari Popularitas

INFO : Indra J Piliang juga menilai saat ini popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menurun. Sayangnya, Indra tidak menjelaskan seberapa besar penurunan popularitas SBY. Tetapi, kata dia, untuk memperbaiki popularitasnya itu, SBY perlu melakukan beberapa hal dalam waktu dekat ini. Di antaranya, harus meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama di bidang ekonomi. "Kalau itu didahulukan, maka dipastikan popularitasnya akan kembali naik," terangnya (Radar Bogor, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Lakukan kebijakan “Sayangi Rakyat” dengan terapkan Aturan Allah maka dukungan seluruh rakyat akan diperoleh. Jangan jadikan popularitas sebagai alasan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Tingkatkan kinerja karena ingin mensejahterakan rakyat, karena itu amanah seorang pemimpin negara.

Penghamburan Uang untuk Kampanye

INFO : Banyaknya alat peraga, khususnya baliho calon bupati Bogor, membuat Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Bogor kewalahan. Hingga kemarin masih banyak baliho dan gambar calon yang bertebaran di berbagai sudut jalan. “Kami menyisir jalan-jalan protokol di Kabupaten Bogor dan mencabuti alat peraga sampai pukul 01:00 WIB dini hari. Itu pun belum semuanya bisa kami copot,” ujar anggota Panwas Abdul Haris Kasyi (Radar Bogor, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Jika dana yang digunakan untuk pembuatan baliho tersebut disalurkan kepada fakir miskin, maka akan ada ribuan orang yang memperoleh makan dan pengobatan dari dana tersebut. Pemerintahan yang dijalankan dengan cara kapitalisme akan semakin memberi jarak yang luas antara fakir miskin dan orang kaya. Penghamburan uang pun akan sering terjadi. Sehingga akan banyak sektor perekonomian dan potensi-potensinya yang tidak berkembang optimal akibat tidak tersuplainya dana yang cukup untuk mengembangkannya.
Beda dengan Islam, Pemilihan Pemimpin Negara dan Daerah akan dilaksanakan jika diperlukan. Sehingga tidak akan muncul dana untuk kampanye dan penyelenggaraan Pemilu yang sangat besar itu. Dana akan disalurkan pada sektor riil yang akan mensejahterakan rakyat.

Bisnis Buku : Pengusaha Untung, Siswa "Rugi"

INFO : “Buku yang hak ciptanya sudah dibeli harganya murah dan bisa difotokopi atau dicari di internet. Masa berlakunya juga minimal 5 tahun. Jadi, tidak setiap tahun ganti buku,” kata Kabid Dikdas Disdik Chasrodi.

KOMENTAR :
Ganti buku tiap tahun merupakan permasalahan menyulitkan yang sering dirasakan oleh orang tua siswa. Yang diuntungkan hanya para pengusaha dan perantara. Sedangkan siswa tidak memperoleh manfaat perubahan dan penggantian buku tersebut secara signifikan

Kapitalisasi Sektor Kesehatan

INFO: Pengusiran 31 pasien oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, dianggap bukti komersialisasi kesehatan tanah air. Rumah sakit pemerintah yang dijadikan rujukan bagi penderita kurang mampu itu membuat para pasien terkatung-katung. (Radar Bogor, 22/07/2008)

KOMENTAR :
Bukti lagi, memang negeri ini sedang diarahkan pada Kapitalisasi seluruh aspek kehidupan. Pemerintah dan pendukungnya “ingin membawa” Indonesia menjadi Negeri Penganut Kapitalisme murni. Padahal, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Kapitalisme dapat membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang ada adalah Kapitalisme sering diterapkan dengan tidak terlepas dari cara-cara kotor dan merusak tatanan kehidupan masyarakat serta tidak menempatkan manusia sebagai manusia sebagaimana Islam yang berupaya mengatur kehidupan sesuai aturan Allah SWT Sang Pencipta.

Pemerintah Lakukan Kapitalisasi Pendidikan

INFO: Sekolah dengan klasifikasi SSN (Sekolah Standar nasional) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dijadikan setiap oknum sekolah untuk memungut biaya tak terhingga dari orangtua siswa. Dengan dalih sekolah yang berkualitas dan fasilitas yang juga lebih dari standar, sekolah negeri seperti dilegalkan memungut uang lebih kepada orangtua siswa (radar Bogor, 21/07/2008)

KOMENTAR:
Langkah kapitalisasi pendidikan semakin jelas tengah dilakukan oleh pemerintah. Arahnya, pemerintah “ingin bebas” dari menanggung beban pengembangan pendidikan bagi anak bangsa. Subsidi pendidikan perlahan tapi pasti dihilangkan. Inilah ciri mendasar dari sistem Kapitalisme yang “sangat membenci” subsidi bagi rakyat. Mereka berpikir dengan adanya subsidi dari pemerintah untuk rakyatnya, akan menghilangkan kesempatan para pengusaha untuk berbisnis di bidang tersebut.

Mereka Incar Islam karena Benci

INFO: Aksi anarkis buntut Pilkada Maluku Utara (Malut) semakin tidak terkendali. Setelah ruang kerja dan dua kamar di rumah Abdul Gafur dibakar massa pada Sabtu (19/7), kemarin giliran rumah Kepala Bappeda Malut Dr Muhajir Marsaoly yang jadi sasaran keberingasan massa (Radar Bogor, 21/07/2008)

KOMENTAR :
Bisa dilihat bersama, LSM dan Asing tidak ada satu pun yang berkomentar dan ikut campur pada masalah yang sangat tidak terkendali tersebut. Beda saat Insiden Monas terjadi. Begitu banyak LSM, Media Massa dan Asing yang memberikan responnya. Sangat jelas, umat Islam senantiasa diperhatikan dan diincar saat melakukan ‘kesalahan’ sekalipun diprovokasi oleh kalangan mereka yang membenci Islam.

Rabu, 23 Juli 2008

Demokrasi HANCURKAN Bangsa

INFO:
"Pemerintah dari ACEH sampai PAPUA terjerat KORUPSI...."
Kwik Kian Gie: "Demokratisasi justru membuat bangsa ini kehilangan kedaulatan dalam politik, ekonomi dan budaya" (KOMPAS, 21/07/2008)

KOMENTAR:
Telah nyata kebobrokan DEMOKRASI.
Tapi mengapa demokrasi terus dielu-elukan? Saatnya terapkan aturan dan nilai ISLAM.

Pengusaha Tidak Pernah Menderita


INFO:
Kadin meminta kenaikan TDL Industri maksimal 50% dan hanya dikenakan bagi industri berskala besar (SINDO, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Kesan yang ingin dimunculkan adalah kebijakan tersebut hanya dikenakan pada industri besar dan orang mampu. Padahal dampak yang terjadi pengusaha dan industri akan menjual produknya dengan harga yang mahal juga. Akhirnya rakyat kecil dan yang tidak mampu yang akan menderita dan terkena imbasnya

Bergelimang Dosa, Tenang dan Senang Saja....

INFO:
Beban Bunga UTANG Indonesia Tahun 2008 adalah Rp 94,8 triliun. Akibat tekanan inflasi naik Rp 2,2 triliun menjadi Rp 97 triliun, (Republika, 21/07/2008)

KOMENTAR :
Sudah jelas terkena dosa RIBA (BUNGA), Pemerintah juga harus tanggung jawab karena abaikan rakyat. Sungguh, kenaikan BBM hanya untuk kurangi tambahan subsidi sekitar Rp 25 triliun TAPI dengan korbankan rakyat kecil menjadi lebih miskin dan terpuruk. Sementara untuk bayar riba (utang) yang lebih besar dari subsidi, merasa senang dan tenang saja.

Kamis, 17 Juli 2008

Privatisasi BUMN untuk "Biaya" Pemilu ??

INFO: Meneg BUMN Sofyan Djalil tetap ngotot meminta BUMN PTPN I - IV dan PT Krakatau Steel (KS) SEGERA DIPRIVATISASI tahun ini juga. (Rakyat Merdeka, 16/07/2008)

KOMENTAR :
Penjualan Asset milik rakyat terus terjadi dan dipaksakan. Padahal, kondisi perusahaan dan keuangan KS sehat. Bila KS dijual, dipastikan pasokan baja untuk persenjataan TNI dikuasai dan didikte asing.
Tidak heran bila akhirnya masyarakat menilai bahwa Penjualan Asset hanya untuk para pejabat, demi biaya Pemilu

"Penjajahan" Asing melalui Pemilu 2009

INFO: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum dibentuk karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki anggaran. Bahkan Ketua Bawaslu Nur Hidayat membenarkan para stafnya diberi honor dari bantuan asing (Media Indonesia, 16/07/08)

KOMENTAR :
Kalau Bawaslu saja sudah didanai asing, jangan heran bila akhirnya semua agenda Pemilu secara keseluruhan tidak lepas dari kepentingan dan tekanan-tekanan asing. Inilah bentuk lain dari "Penjajahan" di era modern.

Politik Citra JK : "Asal Kesohor"

INFO : Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla meminta Kader Beringin tidak mengungkita isu kemiskinan dalam menghadapi Pemilu 2009. Alasannya, isu kemiskinan tidak layak jual (SINDO, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Sepertinya JK "KHAWATIR" isu kemiskinan akan memperburuk citra partainya akibat "KEGAGALANNYA" menjalankan roda pemerintahan selama ini. Sedihnya, JK selalu saja memainkan politik citra "asal kesohor"
Dan tentunya, harus dipahami bahwa Pemilu bukanlah ajang "jual beli".

Rakyat Cerdas Pilih Pemimpin Amanah

INFO : Korban lumpur Lapindo TIDAK PEDULI Pilkada Jatim (Liputan 6 Pagi SCTV, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Jangan Salahkan rakyat jika memilih untuk TIDAK MEMILIH pada PILKADA/PEMILU.
Semuanya akibat sikap pragmatisme pemimpin dan wakil rakyat.
Dekati & sayangi rakyat sepanjang waktu, tidak hanya saat Kampanye Pemilu/Pilkada.
Rakyat SEMAKIN CERDAS !!

Kamis, 10 Juli 2008

Penghamburan Uang Rakyat

INFO: Sekjen KPU, Suripto Bambang: "Anggaran Pemilu Legislatif & Pilpres 2009 sebesar Rp 14,1 Triliun". (Rakyat Merdeka, 09/07/2008)

KOMENTAR :
Uang Rakyat sebesar ini dihambur-hamburkan. Padahal DPR, Presiden dan Wapres TETAP TIDAK BERPIHAk kepada Rakyat.
Bila saja uang rakyat sejumlah itu digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dimana masing-masing sekolah mendapat Rp 100 juta, maka akan ada 282.000 sekolah yang terbantu.
Belum lagi, uang rakyat dihamburkan untuk Pilkada.

Rabu, 09 Juli 2008

Industri Politik Kapitalisme

INFO : Pasangan CaGub JATIM Soekarwo - Saifullah Yusuf telah menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dan Total semua pasangan Cagub jatim Rp 5 Triliun, mengalahkan dana kampanye Capres AS: Barack Obama Rp 2,5 Triliun, Hillary Rp 1,8 Triliun, McCain Rp 932Miliar (Kompas, 08/07/2008)

KOMENTAR :
Inilah Bukti, PILKADA sebagai "Industri Politik" Kapitalisme.
Uang Untuk Kekuasaan dan Kekuasan Untuk Uang.
Rakyat hanya diingat saat Pilkada/Pemilu, itupun hanya untuk menjaring suara saja.

Senin, 07 Juli 2008

Arus Islam TERUS 'DIHENTIKAN'

INFO : Kasatgas Antiteror dan Bom Mabes Polri Brigjen (Pol) Surya Dharma menyatakan Indonesia menjadi ladang subur bagi gerakan teroris karena ada sekelompok orang yang bercita-cita mendirikan NII atau Kekhilafahan yang tak menampik cara-cara kekerasan (Radar-Bogor, 06/07/2008)

KOMENTAR :
Tampak jelas bahwa kelompok anti-syariah tidak akan pernah berhenti berupaya menggagalkan perjuangan dan keinginan umat Islam untuk menerapkan Aturan Allah (Syariat Islam). Berbagai cara mereka lakukan, mulai cara adu domba antara Pejuang Syariah dengan Kelompok Tradisional, adu domba dengan ‘tokoh’ pembela kesesatan, mendiskreditkan Indonesia sebagai “sarang teroris” (padahal jelas sumbernya dari Singapura), Agenda linkage (pengkaitan) dan sebagainya. Ingatlah Firman Allah SWT: “Tidak akan pernah Ridho Kaum Yahudi dan Nashara’, sampai kalian mengikuti millah mereka.” (Al Ayat)

Selesaikan Permasalahan Indonesia-Malaysia dengan SYARIAH

INFO : Pemerintah Indonesia dan Malaysia besok meresmikan tim pakar bersama (EPG). Tim tersebut dibentuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kerap menimbulkan ketegangan antara Malaysia dan Indonesia. Setelah dilantik, anggota EPG akan memberikan rekomendasi untuk kedua kepala negara. Rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat, tapi lebih sebagai pemberian pendapat alternatif bagi kepala negara. ”Jadi, sifatnya tidak binding (mengikat). Lebih seperti imbauan,” ungkap Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah. (Radar Bogor, 06/07/2008)

KOMENTAR :
Andai saja rekomendasi yang diberikan adalah penyatuan Indonesia – Malaysia dan penerapan Syariat Islam, tentunya semua permasalahan yang terjadi akan TERSELESAIKAN dengan TUNTAS dan SYAR’I

Petani & Pertanian Tidak Diperhatikan

Lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bogor menyusut. Penyebabnya hilangnya lahan kering maupun basah ini karena kurangnya perhatian Pemkab dalam menjabar visi bupati khususnya pengembangan sektor pertanian. Saat ini saja, di bumi tegar beriman sebagian besar petani hanya sebagai buruh tani di lahan pertanian. Diprediksikan 10 tahun mendatang lahan pertanian di wilayah ini bakal habis. (Radar Bogor, 05/07/2008)

KOMENTAR :
Menyedihkan! Pemerintah lebih tertarik meningkatkan Angka Pertumbuhan Ekonomi, sehingga dapat menarik Investor menanamkan modalnya. Sedangkan investor tidak tertarik “sama sekali” terhadap sektor pertanian, karena pengembangannya yang cenderung lambat. Jadi, pertanian dan petani –yang mayoritas di negeri ini– tidak mendapatkan perhatian. Yang diuntungkan, “selalu” saja pengusaha dan pemilik modal.

Kepentingan Rakyat Diabaikan

INFO : Rencana pelebaran jalan masuk menuju Bogor Nirwana Residence (BNR) menjadi keheranan Komisi C DPRD Kota Bogor. Anggota Komisi C Usmar Hariman mengaku heran kalau pemkot melakukan rencana pelebaran jalan untuk jalan masuk dan keluar menuju Jalan Dreded dengan mengorbankan tiga kantor pelayanan publik dan makam (Radar Bogor, 02/07/2008)

KOMENTAR :
Lagi-lagi, kepentingan pengusaha diutamakan. Kepentingan Rakyat diabaikan.

Perilaku Buruk Para Pengusaha

INFO : Sejumlah warga Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan memprotes ulah Pengembang Bogor Nirwana Residence. “Warga di wilayah kami resah karena selalu diintimidasi agar menjual tanahnya kepada BNR,” ujar Ketua Kelompok Tani Cibeureum Jempol Kelurahan Mulyaharja Amin. (Radar Bogor, 25/06/2008)

KOMENTAR :
Penggunaan cara kekerasan kerap kali dilakukan oleh pengusaha untuk melancarkan bisnisnya. Halal-haram tidak lagi menjadi patokan. Kapitalisme telah berhasil menciptakan perilaku buruk para pengusaha.

Demokrasi, Pilihan Baik?

INFO : Warga Perumahan Bukit Asri Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor menggelar pemilihan ketua RW secara langsung. “Pemilihan Ketua RW secara langsung ini kita gelar sebagai ajang pembelajaran bagi masyarakat untuk berdemokrasi.” ujar anggota panitia pemilihan, Seno Herutomo (Radar Bogor, 25/06/2008)

KOMENTAR :
Kasihan umat ini. Memahami pemilihan umum hanya sebagai bentuk berdemokrasi. Padahal, Islam pun mengatur proses pemilihan umum dan mengaktegorikan pemilu sebagai salah satu dari beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menetapkan pemimpin daerah atau negara.

Pemerintah Gak Mau Repot

INFO: Jusuf Kalla: “Kenaikan harga BBM tak berhubungan dengan Pemilu. Saya & SBY lebih baik berhenti jadi Presiden dan Wakil Presiden jika tak berani naikkan BBM yang memberatkan negara” (KOMPAS, 9/5/08)

KOMENTAR:
Pemerintah tidak mau menanggung beban, sehingga naikkan harga BBM yang memberatkan rakyat. “Pemerintah senang, rakyat meradang”. Tidakkah mereka ingat do’a Nabi: “Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu ia membebani mereka, maka bebanilah ia ! (HR Muslim & Ahmad)

Intervensi AS dalam Masalah Agama

INFO: Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS merekomendasikan kepada Menlu AS Condoleezza Rice: “Pemerintah INDONESIA tidak mampu dan tidak mau meredam kekerasan dan penutupan paksa tempat ibadah agama minoritas.” AS menuduh kekuatan politik dan kelompok Islam ekstrim sebagai pendorongnya (Media Indonesia, 4/5/08)

KOMENTAR:
Ini intervensi nyata AS terhadap Indonesia. Selain kirim surat ke Depag, lalu menekan SBY, AS juga melakukan tekanan-tekanan lain. Tujuannya sangat jelas: “supaya Ahmadiyah tidak dilarang, hingga konflik di Indonesia terus terjadi dan Indonesia tetap lemah serta Islam dijauhi.”

Adu Domba untuk Bela Ahmadiyah

INFO: Syafii Maarif: “Saya akan bela sepenuhnya Ahmadiyah jika mereka dzalimi, dirampok dan keluarga mereka diusir. Ini perbuatan biadab karena pengikut Ahmadiyah itu punya hak yang sama dengan WNI yang lain” (Republika, 29/4/2008)

KOMENTAR:
1) Syafi’i telah proklamirkan diri sebagai pembela Ahmadiyah
2) Syafi’i gagal bedakan kebebasan beragama dengan pengacak-acakan agama seperti yang dilakukan Ahmadiyah
3) Kelambanan Pemerintah berekses pada kekerasan yang mestinya tidak terjadi
4) Awas adu domba lewat “tokoh” pembela kesesatan.

Kebohongan Publik oleh Ahmadiyah

INFO : Jubir Ahmadiyah Syamsir Ali: “Tadzkirah kedudukannya tidak sama dengan Al Qur’an, tadzkirah hanyalah kumpulan qiyas atau ijma” (TVOne 29/04/2008 ‘Apa Kabar Indonesia’ pkl 7)

KOMENTAR:
Ini “kedustaan nyata!” alias kebohongan Publik. Isi tadzkirah itu sudah sangat jelas adalah penggalan al Qur’an yang dibolak-balik urutan letaknya dan ditelikung isinya lalu dinisbatkan kepada Mirza Ghulam Ahmad! Jadi, bagaimana mungkin dapat disebut qiyas atau ijma?

Waspadai Rekayasa Opini Pojokkan Islam

INFO : Massa Abdul Ghafur menolak keputusan Mendagri yang memutuskan Ghafur kalah dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara. Sebelumnya terjadi bentrok fisik antar pendukung kedua calon. Hari ini terjadi bentrok fisik antara pendukung Ghafur dengan Polisi (TVOne, 7/6/08)
KOMENTAR : Insiden Monas disebut Aksi Kekerasan hanya karena melibatkan massa Islam. Tapi kekerasan lain yang berdarah-darah dianggap biasa saja. Waspadai rekayasa opini untuk pojokkan Islam lewat media sedang digulirkan dan berjalan

TIDAK TEGASnya Pemerintah

INFO: M. Atho Mudzhar, Ka Litbang Depag, kepada Radio Nederland Wereldomroep: “Pemerintah RI memutuskan tidak melarang gerakan moderat Islam Ahmadiyah” (Hidayatullah.com,7/6/08). Kejakgung Hendarman S: “Kalau pun SKB keluar, Ahmadiyah tidak dibubarkan tapi dibekukan” (RCTI 7/6/08)
KOMENTAR :
1) Media Asing sebut Ahmadiyah sebagai “Islam Moderat”
2) Tidak jelas, apa maksud “tidak dilarang” atau “dibekukan”.
Terlihat pemerintah memang TIDAK TEGAS padahal jelas-jelas Ahmadiyah menodai Islam

TIDAK SERIUSnya Pemerintah

INFO: Reporter TransTV mengelaborasi/menelusuri SKB tentang Pembubaran Ahmadiyah. Ternyata sampai Rabu 5 Juni 2008 TIDAK ADA KEJELASAN tentang SKB tersebut baik di Depag, Depdagri maupun kejagung. Bahkan, Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng mengaku Presiden belum pernah menerima draft SKB tersebut (TransTV 5/6/08)

KOMENTAR:

Ternyata sangat Jelas, Pemerintah memang TIDAK SERIUS terkait SKB tersebut. Padahal, kelambanan Pemerintah inilah BIANG MASALAH insiden di Monas 1 Juni 2008

Ahmadiyah SESAT dari Islam

INFO: 1) MUI meminta Pemerintah SEGERA keluarkan SKB tentang Pembubaran Ahmadiyah, 2) Prof. Din Syamsuddin akan berdialog dengan Ahmadiyah (TVOne 6/6/08 pk 00.20)

KOMENTAR:
Yang diperlukan dan mendesak adalah Penetapan bahwa Ahmadiyah SESAT dari Islam, karenanya HARUS dibubarkan. Lalu orang-orangnya diajak dialog untuk kembali pada kebenaran (ruju’ ilal haq)

Bentrokan Akibat Kelambanan Pemerintah

INFO: Hamdan Zulfa (wakil Ketua Umum PBB): “Bentrokan antara AKKBB & FPI karena Pemerintah lamban tangani masalah Ahmadiyah”. Kapolres Jakpus Heru Winarko menyesalkan massa AKKBB karena mereka semula hanya berdemo di Bundaran HI tapi ternyata menuju ke monas juga (Republika 2/6/08)

KOMENTAR:
AKKBB adalah gabungan “sosialis, kristen dan kaum liberal”. Tapi, Zuhairi & Guntur Romli ‘mencatut’ nama NU. Ini tujuan mereka sesuai dengan rekomendasi Rand Corporation: “Adu Domba Tradisionalis dengan Modernis”

Penguasa Alihkan Perhatian

INFO : Penguasa alihkan perhatian AKSI UMAT TOLAK KENAIKAN HARGA BBM menjadi isu “Ahmadiyah+Pluralisme” shingga posisi Ahmadiyah dan Aliansi Kebangsaan ada di atas angin, padahal sebelumnya sangat kuat tuntutan untuk SEGERA dikeluarkan SKB 3 Menteri tentang Pembubaran Ahmadiyah. Inilah bukti nyata PENGUASA YANG JAHAT (“Sulthon Jair”). AKIBATNYA:
Ahmadiyah TIDAK JADI DIBUBARKAN
Antar Ummat Islam DIADU-DOMBA (terutama FPI & NU)
Momentum dan isu Tuntutan TOLAK KENAIKAN BBM jadi hilang

Adu Domba Umat Islam

INFO : Ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi mengingatkan ntuk tidak melibatkan NU dalam Insiden Monas. “Karena tidak ada relevansi NU dengan Insiden Monas, NU dengan FPI. Tidak ada hak apapun untuk giring GPANshor, Pagar Nusa, Lakspedam NU pada Insiden Monas. Saya ingatkan pada yang bersangkutan supaya hentikan langkah-langkahnya. NU akan beri sanksi pada yang melakukan provokasi. PBNU menyeru warga NU se-Indonesia TETAP pada pos dan kediamannya masing-masing” (detik.com, 03/06/2008)

KOMENTAR:
Jadi sangat jelas, ada provokasi untuk tunggangi NU dan diadu-dombakan dengan FPI dan Ormas Islam lain, demi: Ahmadiyah(agar tidak jadi dibubarkan) dan kepentingan mereka (yang melakukan provokasi).

Wisata Istana = "Penyesatan Politik"

INFO: Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng dengan bangga: “Mulai 24/05/3008 Istana Kepresidenan terbuka untuk umum. Istana Presiden berubah menjadi ‘istana rakyat’ (ANTV, 22/05/2008)

KOMENTAR:
Saat ini rakyat tahu pemerintah tidak Pro Rakyat. Kebijakan tentang BBM merugikan rakyat. Tapi, supaya pemerintah tetap dianggap pro rakyat dibuatlah “WISATA ISTANA” tersebut, seolah-olah merakyat. Ini “PENYESATAN POLITIK”. Juga, ini dilakukan untuk mengerem agar istana tidak dijadikan sasaran demo

Rusaknya Negara Sekuler

INFO : Menteri Agama maftuh Basyuni: “SKB bukan untuk membubarkan Ahmadiyah. Pemerintah ‘kan tidak punya hak sama sekali untuk bubarkan Ahmadiyah. Kami menunggu situasi reda untuk umumkan SKB” (NU Online, 13/05/2008 pkl 16.00)

KOMENTAR :
Inilah NEGARA SEKULER. Penodaan terhadap agama dibiarkan oleh negara/penguasa. Semua kebijakan (termasuk kebijakan “penistaan+penodaan” agama) selalu BISA dikompromikan. SKB nampaknya akan keluar / diterbitkan, tapi BUKAN untuk melarangnya. WASPADA!

BLT Tidak Mengurangi Angka Kemiskinan

INFO : Bappenas memprediksi angka kemiskinan akan melonjak menjadi 42 juta orang pada 2009 bila tidak ada kompensasi BLT (MetroTV 20/0/2008)

KOMENTAR :
Padahal yang mendapat BLT hanya 19 juta orang, sisanya 23 juta terlantar. BLT hanya setahun, berikutnya rakyat miskin akan tambah miskin. Kezhaliman HARUS DIHENTIKAN.

Arogansi AS

INFO: Menteri Kesehatan AD Michael Okerlud Leavitt: AS menolak syarat Menkes Indonesia. Jika kesepakatan tidak tercapai berarti ketidakbersediaan Indonesia berpartisipasi dalam sistem influenza WHO (Koran Tempo 28/04/08)

KOMENTAR :
Ini arogansi AS. Menggunakan WHO sebagai alat untuk menekan Indonesia demi kepentingan mereka.

Intelijen dalam Proyek NAMRU

INFO: Kepala BIN Syamsir Siregar: “Di dalam Lembaga Penelitian NAMRU ada Intelijennya” (TopikPetang ANTV 24/04/2008)

KOMENTAR:
Itulah langkah AS untuk mencengkram Indonesia

Selasa, 01 Juli 2008

Pengusaha "SALAH", dibiarkan

INFO: Pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh tidak pernah tuntas. Pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap ketenagakerjaan dituntut bersikap tegas dalam mengatasi persoalan itu. Dua permasalahan serius yang sering terjadi di lingkungan hubungan industrial yakni pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelanggaran hak-hak normatif buruh.
“Dua kasus ini diprediksi akan tetap menjadi ancaman bagi buruh apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah,” ujar anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Ani Sumarni kepada Radar Bogor, beberapa waktu lalu. (Radar Bogor, 30/06/2008)

KOMENTAR: Ketegasan Pemerintah hanya akan dilakukan jika Rakyat Kecil yang melakukan "Kesalahan". TIDAK ADA ketegasan, jika Pengusaha yang berbuat "Kesalahan".

Pemilik Modal "Berkuasa"

INFO: PT Pertamina (Persero) akhirnya merealisasikan rencananya menaikkan harga elpiji kemasan tabung ukuran 12 kilogram (kg). Mulai hari ini, perusahaan migas pelat merah itu menentapkan harga Rp 5.250 per kg dari sebelumnya Rp 4.250. Dengan begitu, harga elpiji tabung 12 kg naik, dari Rp 51 ribu menjadi Rp 63 ribu. Langkah Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal yang disorot adalah mengapa penetapan harga elpiji 12 kg yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilakukan Pertamina, bukan pemerintah. (Radar Bogor, 01/07/2008)

KOMENTAR: Dengan Kapitalisme, Pengusaha memperoleh "kekuasaan". Pemerintahan dijalankan berdasarkan "keinginan" pemilik modal. Rakyat dirugikan! Padahal yang memiliki kekayaan alam di negeri ini adalah rakyat! Tidak ada hak bagi pemerintah untuk menjual kekayaan alam tanpa persetujuan rakyat. SAATNYA TINGGALKAN KAPITALISME!!

Kasihan Rakyat Kecil

INFO: Kekeringan pada musim kemarau sudah menjadi hal yang biasa. Namun jika tidak mendapatkan air selama empat tahun, tentu kondisinya sangat memprihatinkan. Hal itulah yang kini dialami oleh warga Kampung Muara, Desa Muara Jaya Kecamatan Caringin. "Memang saluran irigasi yang berada di kampung kami sudah jebol sejak tahun 2004," ucap Ketua Kelompok Tani Sukamaju Gumyadi. Hal yang sama diungkapkan petani setempat Cecep, kurangnya perhatian pemerintah atas nasib petani membuat mereka bingung harus meminta tolong kepada siapa lagi. "Terbukti, sampai saat ini tidak adanya perbaikan dari pemerintah," ucapnya. Tidak hanya itu, beberapa kali surat permohonan petani setempat agar perbaikan irigasi dilakukan, belum pernah mendapat tanggapan. “Ini menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kalau begini terus keadaannya kami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Sedangkan pekerjaan lain kami tidak punya,” katanya. (Radar Bogor, 01/07/2008)

KOMENTAR: Rakyat Kecil didekati dan dibutuhkan hanya untuk keperluan perolehan suara dalam pemilu atau pilkada. Beda dengan Islam, Pemimpin Negara bagaikan orangtua bagi rakyatnya. Setiap keinginan dan kebutuhan rakyat diupayakan dipenuhi. Binatang pun diupayakan tidak sampai terperosok saat berjalan di negeri yang dipimpinnya.

Negeri yang TIDAK KONSISTEN

INFO: Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Nana Djuhana Enung, program penataan PKL jangan dijadikan sebuah proyek. Di mana pada saat tertentu ditertibkan, kemudian dibiarkan seolah-olah dibolehkan karena ada kepentingan tertentu dan pada waktu yang lain kembali ditertibkan. “Tapi jika sejak awal ditata dan tidak dijadikan peluang PAD, maka Pemkot harus konsisten. Sekali lagi jangan dijadikan sebuah proyek,” tandasnya. (Radar Bogor, 01/07/2008)

KOMENTAR: Tidak Konsisten dalam pelaksanaan aturan yang telah dibuat, SERING TERJADI di negeri ini. Pangkalnya adalah aturan tersebut tidak disandarkan pada KETAATAN KEPADA ALLAH SWT Maha Kuasa dan Maha Pengatur. "Pasal Karet" sering muncul di setiap aturan yang dibuat. Sehingga pragmatisme selalu dominan

Kamis, 26 Juni 2008

Koalisi Salah Kaprah

INFO : Partai Golkar mengusulkan agar Presiden SBY segera mengkaji ulang keberadaan koalisi parpol pendukung pemerintah. Langkah itu perlu dilakukan lantaran saat ini anggota koalisi terkesan tidak memiliki komitmen kebersamaan dalam mendukung pemerintah. Wakil Ketua mum DPP Partai GOlkar, Agung Laksono, menuturkan dalam logika koalisi, parpol pendukung pemerintah harus tahu betul tugasnya. Begitu pula, pihak yang didukung (pemerintah) harus juga memahami peran pendukungnya (SINDO, 26/06/2008)

KOMENTAR :
Koalisi untuk memperjuangkan kepnetingan rakyat dan Negara secara benar adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Faktanya, koalisi lebih sering disalah-artikan untuk membela kepentingan pragmatis parpol yang bersangkutan

Milik Rakyat, Kembalikan pada Rakyat

INFO : Pemerintah akan merestrukturisasi tarif listrik pada 2010 dengan mencabut subsidi untuk pelanggan mampudan menerapkan tarif secara regional. "Jika tidak, konsekuensinya subsidi listrik justru akan semakin besar dan terus-menerus membebani negara." tandas Nanda Avianto Wicaksono dari Lembaga Penelitian dan pengkajian ReforMiner Institute (SINDO, 13/06/2008)

KOMENTAR:
Aneh, negara tidak mau dibebani rakyat. Salah satu tugas negara adalah mengurusi rakyat. Dana apa yang dikelola negara sejatinya adalah milik rakyat. Sudah semestinya negara berupaya keras mensejahterakan rakyat.

Patuhi Kepentingan Asing, Tinggi Ongkosnya

INFO : Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sengaja memperbesar volume premium dan solar bersubsidi pada 2009 untuk menjaga agar tekanan inflasi tidak begitu tinggi. "Bicara tentang penghematan tentu kita harus melihat apakah ongkosnya kemudian menghambat kegiatan ekonomi, munculnya inflasi dan lain-lain," ujarnya (SINDO, 13/06/2008)

KOMENTAR : Hal ini mestinya disadari pemerintah sejak awal. Faktanya kenaikan harga BBM, akibat dicabutnya subsidi, semakin mempersulit masyarakat dan meningkatkan angka Kemiskinan. Fakta ini harus senantiasa dilihat dan diperhatikan. Jangan "melihat" kepentingan Asing dan Pengusaha saja

Rabu, 25 Juni 2008

"Ulah" Kapitalis pada Rakyat Kecil

INFO : Sejumlah warga Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan memprotes ulah pengembang Bogor Nirwana Residence (BNR). Pasalnya, ada oknum BNR yang sering melakukan intimidasi kepada warga untuk menjual tanah kepada pengembang perumahan tersebut. Tak hanya itu, puluhan petani penggarap di Kelurahan Mulyaharja pun kehilangan mata pencaharian, karena sawah yang mereka garap digusur paksa oleh pihak BNR. Lahan yang digusur adalah padi siap panen seluas 5 hektare tanpa koordinasi dengan petani yang bersangkutan. (Radar Bogor, 25/06/2008)

KOMENTAR :
Para Kapitalis kembali "berulah". Rakyat Kecil tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah tidak peduli.
Lihatlah! Kapitalisme telah berhasil merusak tatanan kehidupan.....!!

Selasa, 24 Juni 2008

Liberalisme Merusak Kehidupan

INFO : Sejumlah warga RW 08 Desa Kotabatu Kec. Ciomas menyoroti keberadaan rumah ibadah di kawasan Kotabatu. Pasalnya, warga tak pernah memberikan izin persetujuan pembangunan tempat ibadah tersebut. “Mereka mengurus izin, tapi bukan izin tempat ibadah, melainkan izin tempat kursus bahasa Inggris & Mandarin”, ujar Sekdes Kotabatu Hunaan Ch. (Radar Bogor, 13/06/2008)

KOMENTAR:
Akibat Liberalisme, pemerintah SERING ABAI jaga aqidah umat Islam.

Parpol harus KERAS pada Kebathilan

INFO : Sosialisasi masalah Pemilihan Bupati Bogor kerapkali terdengar dan dilakukan di banyak tempat kepada semua lapisan masyarakat oleh partai politik. Kali ini PAC PDIP Kecamatan Cigombong melakukan aksi sosial yang disertai dengan sosialisasi pilkada. “Kami ingin merubah image bahwa PDIP sering dianggap partai keras, padahal kami tidak demikian,” ucap Ketua PAC PDIP Kecamatan Cigombong Andriansyah (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
Membina dan mendekati masyarakat, semestinya menjadi aktivitas harian dari partai politik. TIDAK hanya saat kampanye jelang pemilihan kepala daerah/negara. Keras terhadap kebathilan dan kekufuran harus juga dibina dan dipahamkan kepada masyarakat oleh partai politik. Jadi, partai politik HARUS “MERAKYAT” setiap saat.

Hilangnya Idealisme PILKADA

INFO : Menjelang Pilwalkot Bogor, perkembangan menarik muncul. Pasangan Diani Budiarto-Ahmad Ru'yat terancam pecah, menyusul belum adanya dukungan tertulis dari Golkar dan PDIP untuk wakil Diani saat rapat akbar Parpol pengusung dan pendukung Diani di ruang pajajaran Hotel Salak, tadi malam (Radar Bogor, 20/06/2008)

KOMENTAR :
Tarik Menarik kepentingan kelompok sering terjadi dan dilakukan oleh Parpol saat jelang pemilihan kepala daerah/negara. Idealisme memilih pemimpin yang amanah dan mampu memimpin serta melakukan perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat sudah hilang

Satukan Indonesia-Malaysia dengan Syariah Islam

INFO : Departemen Luar Negeri (DEPLU) memilih berhati-hati dalam menyikapi berbagai reaksi yang muncul terhadap pembangunan helipad Malaysia di dekat perbatasan Indonesia. “Langkah Deplu menunggu saja. Kita lihat perkembangan. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan,” ujar Jubir Deplu Teuku Faizasyah. Anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi menilai tindakan Malaysia membangun helipad di perbatasan Kalbar melecehkan kedaulan Indonesia (Radar Bogor, 13/06/2008)

KOMENTAR :
Hilangkan polemik berkepanjangan dengan menyatukan Indonesia-Malaysia dan negeri Muslim lainnya dalam satu kesatuan kepemimpinan Khilafah Islamiyah yang tidak lagi memandang batasan negeri kaum muslimin. Hubungan antar sesama diatur dengan Syariah Islam.

Senin, 23 Juni 2008

Rakyat Demo, karena Pemerintah Bersikap Abai


INFO: Pendemo tak hanya menghambat pengguna lalulintas, tetapi juga pekerjaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengeras suara besar yang dihadapkan ke istana kerap mengganggu tugas kepresidenan. “Mungkin yang demo cuma 50 orang, tetapi membawa kendaraan dan membawa loudspeaker (pengeras suara). Saya tidak bisa kerja. Wapres juga tidak bisa kerja,” kata SBY (Radar Bogor, 23/06/2008)

KOMENTAR:
Menggunakan Pengeras Suara saja, Pemerintah kadang TIDAK PEDULI terhadap aspirasi rakyat. Sikap abai pemerintah-lah yang menyebabkan rakyat berdemo. Agar didengar pemerintah, digunakanlah pengeras suara, sehingga pemerintah tidak sibuk dengan pekerjaan mengurusi kepentingan asing dan para kapitalis.

Sabtu, 21 Juni 2008

Sediakan Kebutuhan Rakyat

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pangkalan minyak dengan memberlakukan harga jual jauh dari ketentuan pemerintah, membuat Bupati Bogor Agus Utara Effendi mengeluarkan keputusan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah yang tertuang dalam surat keputusan Bupati No.511.1/334/Kpts/Huk/2008. "Keputusan ini jangan dianggap main-main. Kalau di lapangan ditemukan pelanggaran akan kami tindak," terang Kabid Disperindag Kab. Bogor M Alex GP (Radar Bogor, 19/06/2008)

KOMENTAR :
Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dekati Rakyat Sepanjang Masa

Sosialisasi masalah Pemilihan Bupati Bogor kerapkali terdengar dan dilakukan di banyak tempat kepada semua lapisan masyarakat oleh partai politik. Kali ini PAC PDIP Kecamatan Cigombong melakukan aksi sosial yang disertai dengan sosialisasi pilkada. “Kami ingin merubah image bahwa PDIP sering dianggap partai keras, padahal kami tidak demikian,” ucap Ketua PAC PDIP Kecamatan Cigombong Andriansyah (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
Membina dan mendekati masyarakat, semestinya menjadi aktivitas harian dari partai politik. TIDAK hanya saat kampanye jelang pemilihan kepala daerah/negara. Keras terhadap kebathilan dan kekufuran harus juga dibina dan dipahamkan kepada masyarakat oleh partai politik. Jadi, partai politik HARUS “MERAKYAT” setiap saat.

Sinkritisme Rusak Tatanan Kehidupan

Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah oleh bupati Bogor 27 Mei lalu, Camat Ciseeng H Oleh langsung melakukan terobosan. Oleh mengajak masyarakat membangun Kecamatan Ciseeng yang maju, mandiri dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa dengan etos kerja CISEENG (cerdas, inovatif, serius, elegan, empati, normatif dan gender) yang dicetuskannya. (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR:
Membangun berlandaskan iman dan takwa adalah bersumber dari Islam. Memperjuangkan masalah “gender” adalah bersumber dari paham sekulerisme. Sejatinya al-haq dan al-bathil TIDAK PERNAH bisa disatukan. Hendaknya pemimpin umat tidak terjebak pada sinkritisme yang menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat.

Pragmatisme Partai Politik

Masyarakat RT 01/01 Kampung Warung Seri, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi kemarin didatangi relawan calon bupati Iyus Djuher dan Rusdi AS (Jurus). Kedatangan mereka untuk melakukan bakti sosial. Ketua relawan Jurus Kabupaten Bogor Adi Prabowo mengatakan, pihaknya melaksanakan memang selalu berkeliling ke setiap daerah yang ada di kab. Bogor karena kami ingin dimiliki oleh masyarakat. “Kali ini kami menyumbang satu karung beras dan uang santunan kepada para lansia, dan memberikan uang santunan kepada kepada Posyandu Anggur,” ucapnya. (Radar Bogor, 19/06/2008)

KOMENTAR :
Jelang Pilkada, Rakyat didekati. Tujuan tercapai, rakyat “dilupakan”. Pragmatisme sudah melekat pada Partai Politik dan Calon Pemimpin di Negeri ini. Edukasi Politik Islam PERLU dilakukan.

Jamu Palsu akibat Kapitalistik

54 produk jamu berbahaya tidak saja berbahaya bagi kesehatan, tapi juga mencantumkan nomor registrasi fiktif. Tentu saja hal itu sudah melanggar ketentuan yang ada. “Produk ini hanya menempel nomor registrasi Departemen yang fiktif. Tidak sesuai bahkan tidak tercantum pada daftar registrasi yang dimiliki Depkes. Jelas hal ini sudah melanggar, maka itu produk ini harus segera dimusnahkan dari pasaran,” jelas Kasi Perdagangan Disperindagkop Kota Bogor, Suminto. (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
1) Perekonomian yang dijalankan secara kapitalistik, dan
2) Fungsi pengawasan & perlindungan pemerintah yang tidak berjalan dgn semestinya, Adalah dua penyebab munculnya praktik-praktik bisnis yang tidak memandang halal dan haram di tengah masyarakat.

Minggu, 08 Juni 2008

Pemerintah Takut pada Siapa?

M. Atho Mudzhar, Ka Litbang Depag, kepada Radio Nederland Wereldomroep: “Pemerintah RI memutuskan tidak melarang gerakan moderat Islam Ahmadiyah” (Hidayatullah.com,7/6/08). Kejakgung Hendarman S: “Kalau pun SKB keluar, Ahmadiyah tidak dibubarkan tapi dibekukan” (RCTI 7/6/08)

KOMENTAR : Terlihat Pemerintah lebih takut kepada "Tekanan" Asing dan Kaum Liberal, DIBANDING Takut Kepada Azab Allah.

Jumat, 30 Mei 2008

Perilaku Buruk Parpol

"Sudah banyak partai yang datang, di antaranya menawari posisi calon wakil walikota dan wakil bupati, tapi saya tolak" ungkap Deddy Mizwar (SINDO, 27/05/2008)

KOMENTAR:
Lihatlah, perilaku tidak baik partai politik saat ini! Kepemimpinan sudah digeser sebagai ajang rebutan kekuasaan. Prinsip menang dulu dalam Pilkada menjadi patokan. Tidak peduli tingkat kemampuan calon yang diusung. Pragmatisme berkembang

Sabtu, 17 Mei 2008

Selasa, 15 April 2008

Tarik Ulur dalam Pembuatan Regulasi

Dewan mengakukan kekecewaan pada Pemerintah Jawa Barat. Soalnya, dari empat perda yang baru saja diparipurnakan 2007 lalu, kini harus direvisi lagi (Radar Bogor, 14/04/2008)

KOMENTAR : Bukti lagi, bahwa pembuatan regulasi selalu diwarnai tarik ulur kepentingan. Yang dimenangkan dan diuntungkan adalah Penguasa dan Pengusaha

Bogor Kota HALAL dengan SYARIAH

Peredaran makanan haram di Kota Bogor menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Ani Sumarni menyambut baik niat LPOM MUI melindungi konsumen dan menjadikan Bogor Kota Halal (Radar Bogor, 14/04/2008)

KOMENTAR : Yang paling URGEN untuk menjadikan Bogor Kota halal adalah beralih kepada ATURAN & SISTEM yang HALAL yaitu ISLAM, sehingga rakyat SEJAHTERA dengannya

Apatisme Rakyat Terhadap Parpol

Tokoh PKS Hidayat Nurwahid mengakui saat ini masyarakat sedang berada dalam tingkat apatisme yang tinggi terhadap parpol, termasuk dalam pilkada (Radar Bogor, 13/04/2008)

KOMENTAR :
Apatisme rakyat muncul akibat :
1. Aktivitas parpol yang selalu terbatas menjelang Pemilu. Dekat dengan rakyat saat kampanye
2. Banyak Tokoh Parpol yang menjadi pemimpin tetapi cenderung bela kepentingan pribadi dan parpol-nya. Bahkan menjadi “ATM” bagi parpol. Rakyat yang memilih tidak dipedulikan. Menyedihkan Kapitalisme MERUSAK SEGALANYA

Senin, 14 April 2008

Demokrasi sering SALAH ARTI & SALAH KAPRAH

Dalam perjalanan 10 tahun reformasinya, Indonesia belum menghasilkan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi telah ditafsirkan secara salah oleh elite dan masyarakat sebagai liberalisasi. Akibatnya, terjadi kejanggalan dalam tata kelembagaan dan ada claim matang berdemokrasi tapi sebenarnya kebablasan, demikian ahli ilmu politik pemerintahan dari UGM, Purwo Santoso (JURNAS, 14/04/2008)

KOMENTAR : Itulah fakta Demokrasi, sering salah arti dan salah kaprah dalam tataran pelaksanaannya, bahkan sering mendiskreditkan Islam. Sudah selayaknya Demokrasi ditinggalkan. SAATNYA SYARIAH MENGATUR DUNIA

Kamis, 10 April 2008

Ayat Mana lagi yang DIDUSTAKAN?

Dunia tempat kita hidup sekarang ini jauh dari suasana aman, adil dan sejahtera. Yang terjadi justru perselisihan, konflik, dan pertentangan. Ini tentu saja tidak dapat dibiarkan. Bersama seluruh umat di dunia kita harus terpanggil untuk ikut berikhtiar mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi semua umat manusia (presidensby.info, 09/04/2008)

KOMENTAR : Umat di dunia mestinya ingat akan Firman Allah SWT, “Jika Kalian berselisih dalam segala sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah.” (Al Ayat). Tapi hanya sedikit saja yang mengingat Allah. Allah sangat baik dan sayang kepada kita, dengan memberikan Alam Semesta yang indah dan kaya akan sumber daya berikut aturan yang SANGAT COCOK untuk manusia. Maka ayat-ayat dan kenikmatan mana lagi yang akan didustakan oleh manusia?

Mulianya Pelayan Rakyat

Bupati Bogor Agus Utara Effendi: “Setiap Kepala Desa harus mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas sesuai amanat yang telah dipercayakan.” (Radar Bogor, 10/04/2008)

KOMENTAR : Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Sudah semestinya mereka berpihak kepada rakyat dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

Oknum yang KORUP Merajalela

Kalangan dewan minta agar PT Jasa Marga menertibkan maraknya kios liar di pertigaan Ciawi. Terlebih kios tersebut berada di lahan milik PT Jasa Marga. Kepala Cabang PT Jasa Marga, Sudijatniko menegaskan, pihaknya tak ada kesepakatan dalam pembuatan kios-kios tersebut, jika ada yang mengatasnamakan Jasa Marga atau koperasinya itu adalah oknum (Radar Bogor, 09/04/2008)

KOMENTAR : Oknum Pejabat dan aparat yang mencari penghasilan di luar gaji bulanan marak di berbagai sektor akibat diterapkannya Kapitalisme-Sekuler yang cenderung menciptakan insan-insan berjiwa korup.

Petani Lokal "dianak-tirikan"

Wilayah Kabupaten Bogor cukup kaya akan potensi pertaniannya. Tak heran bila pihak swasta melirik potensi ini khususnya budidaya kacang tanah (Radar Bogor, 09/04/2008)

KOMENTAR : Fakta bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam sudah ada sejak dahulu. Sayang, Pemerintah lebih senang mengimpor bahan pangan dari negara lain karena tidak ada “komisi” yang diterima jika membeli dari petani lokal. Perilaku Korup seperti ini jelas tidak sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang selalu didengungkan oleh Pemerintah

Budaya Kolonial Masih Melekat

Maraknya penderita balita gizi buruk belakangan ini, seharusnya bisa menjadi pembelajaran pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di samping kesadaran masyarakat itu sendiri. Namun sering ditemukan, aparat pemerintah setempat, yang seharusnya memberikan penyuluhan dan pelayanan, justru menyalahkan warganya yang terkena gizi buruk. Kenapa menyalahkan?, menurut dokter dan peneliti Puslitbang Gizi Bona Simanungkalit, biasanya aparat pemerintah berusaha menutupi bahwa di daerahnya pelayanan kesehatan sudah diberikan dengan baik. Padahal kenyataannya, masih terdapat warga yang terkena gizi buruk (Radar Bogor, 09/04/2008)

KOMENTAR : Sudahlah terkena derita Gizi Buruk, dimarahin pula. Budaya Kolonial masih tersisa pada aparat dan pemerintah kita. Semangat melayani rakyat masih rendah.

Rabu, 09 April 2008

Rakyat Ditindas, Penguasa & Pengusaha Diuntungkan

Sebagian warga yang tanahnya tergerus proyek Tol Bogor Ring Road (BRR) masih mengumpat, meski sudah menerima ganti rugi. Mereka juga merasa terpaksa melepas tanah dan bangunannya setelah ditakut-takuti dan kerap menerima intimidasi. Umumnya, mereka merasa tidak dilibatkan dalam penentuan harga dan kurang mendapat sosialisasi masalah penzonaan. Ada juga yang menjual tanahnya karena takut menerima pembayaran dari pengadilan (Radar Bogor.com, 05/04/2008)

KOMENTAR : Rakyat selalu menjadi pihak yang tertindas. Penguasa dan Pengusaha yang diuntungkan. Pemerintah lebih rela mengalokasikan dana yang lebih besar kepada hal-hal yang terkait dengan Penguasa dan Pengusaha, contoh alokasi dana untuk BLBI dan Peremajaan Mesin Tekstil. Tetapi TIDAK untuk Rakyat! Rakyat selalu diminta berkorban lebih besar

Janji PALSU para Pejabat

Indonesia lebih memilih mengimpor produk pertanian saat harga tinggi lantaran para pejabat pemerintah memperoleh komisi USS$10-US$20/ton. Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli mengatakan kondisi itu menyebabkan tidak ada kebijakan yang menguntungkan petani (Bisnis Indonesia, 09/04/08)

KOMENTAR : Bukti Lagi! Banyak pejabat negeri ini “DOYAN” KORUP dan mementingkan diri sendiri. Membela Kepentingan Rakyat hanya jargon dan janji politik saat kampanye. Pantas saja Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tidak pernah mampu menghilangkan kemiskinan dan penggangguran. Saatnya Buang Kapitalisme, Saatnya Terapkan Aturan Allah.

Wakil Rakyat Sibuk Pilkada

Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyedot hampir habis penghuni Gedung DPRD Jawa Barat. Pantauan Republika, sejak Senin (7/4) hingga Selasa (8/4), tidak terlihat banyak wakil rakyat yang masuk kerja untuk mengurus kepentingan rakyat (Republika, 09/04/2008)

KOMENTAR : Lagi-lagi rakyat dilupakan ! Wakil Rakyat TIDAK PEDULI-kan Rakyatnya! Ini bukti bahwa mereka menjadi “wakil rakyat” bukan karena ingin mengabdi dan mensejahterakan rakyat. Namun, lebih karena keinginan untuk memiliki akses pada kekuasaan dan kekayaan. Kasihan mereka! Tidak paham esensi seorang wakil rakyat.

Selasa, 08 April 2008

Ambisi Memimpin dan Berkuasa


KPU didesak menunda pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah hingga Oktober 2008. Hal ini agar calon independen ikut dalam Pilkada. Ketua Koalisi Calon Perseorangan Seluruh Indonesia (KCPSI) NTB, Lalu Ranggalawe memprediksi pembuatan regulasi terkait syarat-syarat Calon Independen selesai Juni (SINDO, 08/04/2008)

KOMENTAR : Semua pihak disibukkan oleh Pemilu dan Pilkada. Calon Independen bermunculan dan diperjuangkan. Mengindikasikan :
1) Rakyat tidak percaya lagi pada pemimpin yang lahir dan diusung oleh Partai
2) Banyak individu yang memiliki "ambisi" untuk memimpin dan berkuasa. Ujungnya akses pada kekayaan terbuka lebar

Janji Politik Menghanyutkan

Pasangan Cagub dan Cawagub Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (HADE) siap mundur sebagai Gubernur dan Wagub jika dalam 3 tahun masa jabatannya tidak berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar. Selain itu, pasangan tersebut berjanji menciptakan satu juta lapangan kerja, investasi sektor alam dan meningkatkan UKM (SINDO, 08/04/2008)

KOMENTAR : Sayang, Pasangan yang diusung dua partai berbasis umat Islam ini tidak menyodorkan Janji Politik Penerapan Syariah Islam dan Aturan Allah. Kesempatan dan Potensi yang disia-siakan. Terlepas dari itu, Janji Politik yang sudah diungkapkan harus dilaksanakan dengan daya dan upaya maksimal. Jangan manis saat kampanye, tapi getir di saat sudah memimpin.

Kasihan Rakyat.....

Terungkap sudah soal 31 Camat di Kabupaten Tangerang yang pelesir ke Bangkok. Bupati Tangerang, Ismat Iskandar, akhirnya buka mulut. Dia mengaku kepergian para Camat itu atas restu darinya. Bahkan restu itu diberikan Ismat atas keberhasilan Camat dalam menyukseskan pemilihan Bupati lalu (Republika, 04/04/2008)

KOMENTAR : Lagi-lagi perilaku Kapitalis dilakukan para pejabat daerah. Sementara, pejabatnya asyik dengan pelesirnya, rakyat tidak dipedulikan, dibiarkan bergulat dengan kesulitan ekonomi.

Rabu, 02 April 2008

Berseri-serilah untuk Rakyat

Wajah Mahfud terlihat berseri-seri saat memasuki Istana Negara menjelang pelantikan dan pengucapan sumpah. ’’Alhamdulillah. Ini babak baru dalam kehidupan saya,’’ katanya (Radar-Bogor.com, 02/04/2008)

KOMENTAR : Bikin rakyat berseri-seri juga! Karena setiap babak kehidupan rakyat, terutama rakyat kecil hampir tidak pernah berubah bahkan tidak lagi mengenal babak baru. “Kehidupan” banyak dikuasai oleh para kapitalis. Rakyat hanya mendengar kabarnya saja, tanpa pernah merasakan nikmatnya hasil kekayaan sumber daya alam yang menjadi miliknya. Berjuang untuk Rakyat, Pak!

Pengusaha Gak Mau Rugi

Kasus kecelakaan kerja masih sering terjadi di Indonesia. Tercatat sepanjang tahun 2007, 65.474 orang celaka. “Kalau dihitung, rata-rata tiap hari 5 orang mengalami kecelakaan kerja akibat masih kurangnya penerapan manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja,” ungkap Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Iskandar (Radar-Bogor.com, 02/04/2008)

KOMENTAR : Menyelenggarakan Manajemen K3 di Tempat Kerja, bagi pengusaha adalah beban/biaya. Para Kapitalis-Sekuler yang cenderung selalu menginginkan keuntungan yang besar, biasanya menganggap hal-hal yang kecil, termasuk hal-hal yang terkait dengan K3, sebagai beban yang akan mengurangi laba. Inilah buah kapitalisme. Tidak memposisikan manusia sebagaimana mestinya.

Senin, 31 Maret 2008

Golput Akibat Pemimpin Tidak Amanah

KPUD Kota Bogor terus menggeber persiapan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat maupun Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bogor. Rabu (19/3) mendatang, akan menggelar acara Pilkadatainment, (salah satunya) menggunakan format pagelaran budaya. Agus Teguh, Ketua Panitia Pilkadatainment yang juga Ketua Bidang Informasi dan Pendidikan Pemilih pada KPUD Kota Bogor, menyatakan: “Kami meyakini dengan pilkadatainment masyarakat dapat lebih cepat paham dan dapat menginformasikannya kepada masyarakat lainnya. Sehingga jumlah golput (tidak memilih) dapat ditekan.” (JURNAL BOGOR, 16/03/2008)

KOMENTAR : Golput bertambah banyak bukan karena tidak mengerti tata cara pemilihan umum atau Pilkada, namun dikarenakan masyarakat semakin melihat bahwa pemimpin-pemimpin saat ini banyak yang tidak amanah. Manis saat kampanye, namun asam di saat sudah menjadi pemimpin. Inilah buah sistem demokrasi.

Kapitalis-Sekuler Ciptakan Manusia Rakus

Aparat Polresta Sukabumi berhasil mengamankan sekitar 16 ribu liter bahan bakar minyak tanah bersubsidi. Penyitaan dilakukan petugas menyusul kepemilikan bahan bakar tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi. Diduga bahan bakar itu akan disalurkan pemiliknya ke sejumlah perusahaan industri. (Jurnal Bogor, 17/03/2008)

KOMENTAR : Kapitalis-Sekuler “berhasil” membentuk watak masyarakat menjadi rakus dan tidak peduli kepada sesama. Masihkah percaya kepada Kapitalis-Sekuler? Padahal Allah telah memberikan aturan yang sangat baik dan cocok untuk manusia. Yang mampu memposisikan manusia sebagai manusia.

Rebutan Berkuasa

KPUD akhirnya memutuskan hasil perhitungan suara Pilkada Kota Sukabumi 2008. Kemenangan pasangan Muslikh-Mulyono (Muslim) ditandai aksi penolakan saksi Yudiwan yang tidak mau menandatangani berita acara penetapan suara yang digelar di Gedung Gede Pangrango Komplek Secapa Polri, Minggu (163) kemarin. (JURNAL BOGOR, 17/03/2008)

KOMENTAR : Banyak yang mengikuti PILKADA hanya karena ingin berkuasa dan memperoleh akses kepada kekayaan yang lebih besar. Sedikit sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada, politisi yang memiliki cita-cita mensejahterakan rakyat yang memilihnya. Bahkan kecenderungan yang ada mereka melupakan rakyat di kala telah menjadi pemimpin dan penguasa.

Hakim Digaji Rakyat

Calon hakim konstitusi yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Akil Mochtar (fraksi Golkar) dan Mahfud MD (fraksi Kebangkitan Bangsa), diminta menegaskan komitmennya untuk tidak membela partai politik asal jika terpilih menjadi hakim konstitusi. (Kompas, 13/03/2008)

KOMENTAR :
Sudah semestinya…. Independensi Hakim sangat penting dan diperlukan. Ingat lho, para Hakim digaji pake uang rakyat. Jadi rakyat-lah yang harus dibela. Sejahterakan rakyat dengan membuat keputusan yang pro rakyat.

Pengusaha Gak Peduli Rakyat

Perusahaan investasi asal AS, Texas Pacific Group (TPG), akan membeli 71,61 persen saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) seharga 195 juta dolar AS, pekan ini. Sementara sebagian besar saham dari publik BTPN sejumlah 28,39 persen, juga dimiliki investor asing. Pembelian oleh TPG sudah disepakati empat pemilik 71,61 persen saham BTPN, yaitu PT Recapital Advisors (21,8 persen), Fuad Hasan Mansyhur (20,2 persen), PT Danatama Makmur (19,2 persen) dan PT Bakrie Capital Indonesia (10,1 persen) (REP, 13/03.2008)

KOMENTAR : Itulah kelakuan para pengusaha. Mereka lebih mementingkan perolehan harta dan pengayaan diri, gak peduli assetnya dijual kepada asing atau siapa pun. Padahal Penjualan asset kepada asing sangat bahaya! Perusahaan Lokal yang dikuasai sahamnya bisa digunakan sebagai alat untuk menguasai asset vital lainnya. Akhirnya rakyat yang dirugikan dan menanggung akibatnya.

Rakusnya para Politisi & Penguasa

Desakan agar RUU Pilpres harus berorientasi menjawab kepentingan bangsa, terus mengemuka. Sebab, jangan sampai upaya revisi UU No 23/2003 itu disetir kepentingan parpol, misalnya, dengan membuat persyaratan calon presiden (capres) untuk meloloskan figur-figur tertentu. “Sangat naif kalau sebuah bangsa yang sudah merdeka sekian puluh tahun dan dalam kondisi terpuruk, hanya membuat undang-undang untuk kepentingan partai saja,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq. (Republika, 13/03/2008)

KOMENTAR :
Merdeka secara fisik (tidak ada yang menjajah dengan memerangi bangsa ini). Namun tetap saja pemahaman dan perilaku bangsa ini terjajah oleh bangsa kapitalis. Faktanya mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat sudah terlalu yakin terhadap Kapitalisme. Banyak yang tidak percaya, bahwa Aturan Allah akan memberikan solusi yang sangat baik. Lihat saja, jika manusia menggunakan aturan manusia, maka yang terjadi adalah selalu berupaya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya dahulu.

Kapitalisme Membuat Rakyat Menderita

Dana kampanye seorang calon presiden/wakil presiden diusulkan di RUU PILPRES dibatasi. "Jika dana kampanye tidak dibatasi, yang akan terjadi adalah kapitalisasi kepemimpinan Indonesia. Presiden/Wakil Presiden terpilih akan sangat tergantung pada cukong mereka," ungkap Ali Masykur (Republika, 31/03/2008)

KOMENTAR: Memang itulah yang sedang terjadi saat ini. Kapitalisasi Kepemimpinan terjadi di Indonesia. Sehingga nampak pada setiap kebijakan pemerintah selalu saja tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Yang diuntungkan selalu Pengusaha (yang jadi penguasa) dan Pihak Asing. Masih percayakah dengan Kapitalisme?

Rabu, 26 Maret 2008

Berbahaya Jual Asset ke Pengusaha Asing

Perusahaan investasi asal AS, Texas Pacific Group (TPG), akan membeli 71,61 persen saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) seharga 195 juta dolar AS, pekan ini. Sementara sebagian besar saham dari publik BTPN sejumlah 28,39 persen, juga dimiliki investor asing. Pembelian oleh TPG sudah disepakati empat pemilik 71,61 persen saham BTPN, yaitu PT Recapital Advisors (21,8 persen), Fuad Hasan Mansyhur (20,2 persen), PT Danatama Makmur (19,2 persen) dan PT Bakrie Capital Indonesia (10,1 persen) (REP, 13/03.2008)



KOMENTAR : Itulah kelakuan para pengusaha. Mereka lebih mementingkan perolehan harta dan pengayaan diri, gak peduli assetnya dijual kepada asing atau siapa pun. Padahal Penjualan asset kepada asing sangat bahaya! Perusahaan Lokal yang dikuasai sahamnya bisa digunakan sebagai alat untuk menguasai asset vital lainnya. Akhirnya rakyat yang dirugikan dan menanggung akibatnya.

Rabu, 12 Maret 2008

Aksi Keprihatinan Nasional


Bangsa ini sedang dirundung keprihatinan......
Siapa? Rakyatnya tentu!
Pemerintah terbukti tidak peduli rakyatnya. Pemerintah dan Anggota DPR hanya menjadi "Wakil Partai" bukan Wakil Rakyat.
Menyedihkan negeri ini! Pemerintahannya dipimpin oleh penguasa yang menjadi pengusaha. Kebijakannya cenderung diarahkan ke bisnis. Yang diuntungkan? Tentu penguasa yang pengusaha dan Asing.

Press Release Keprihatinan Nasional

Selasa, 11 Maret 2008

Indonesia bukan Milik Asing

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Iran semakin menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, kata seorang pengamat politik di Yogyakarta, Selasa.Sikap ini, kata Drs Arief Setiawan MSi, merupakan wujud politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif meski resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB terkait program nuklir Iran menghendaki negara lain tidak menjalin kerjasama dengan Iran. (RoL, 11/03/2008)

KOMENTAR : Sikap yang bagus! Mudah-mudahan sikap ini muncul bukan karena AS sedang sibuk Pemilu dan George W. Bush secara praktis tidak menjabat Presiden lagi (tidak punya stick). Indonesia memang seharusnya menjadi Negara yang Berdaulat, tidak mudah dipengaruhi Kepentingan Negara Asing dan Kepentingan Kelompok atau pun perorangan.

Akhlaq para Pejabat Memprihatinkan

Kasus suap Urip Tri Gunawan menjadi inspirasi bagi Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk mereformasi gaji jajarannya. Ini karena gaji yang diterima para penuntut umum itu, terlalu kecil dibandingkan dengan tugas beratnya. Dalam rapat kerja dengan DPR yang berakhir pukul 01.00 dini hari tadi, Hendarman telah menugaskan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin dan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk mengkaji gaji para jaksa. Gaji jaksa saat ini memang memprihatinkan. Urip Tri Gunawan yang tergoda suap Rp 6 miliar itu ternyata hanya bergaji Rp 3,5 juta. Jumlah itu tentu sangat kecil bagi seorang yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang menuntut tanggungjawab besar. Bayangkan, Urip harus menjadi kordinator untuk mengusut dana BLBI Sjamsul Nursalim yang nilainya Rp mencapai 39 triliun itu. (indopos.com, 06/03/2008)

KOMENTAR : Yang lebih memprihatinkan lagi adalah rusaknya akhlaq para pejabat. Mereka hanya memikirkan kepentingannya. Rakyat dilupakan dan dibiarkan dalam kemiskinan, kelaparan dan kemaksiyatan. Korupsi dan suap-menyuap tidak akan berhenti dengan menaikkan gaji, jika Akhlaq MASIH RUSAK !

Senin, 10 Maret 2008

Pemerintah yang Tidak Peduli

Ratusan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/3) siang, berdemonstrasi di halaman Gedung Sate. Mereka mengecam aksi militer Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Selain berorasi, pengunjuk rasa juga menggelar aksi teatrikal. Aksi ini untuk menggugah kepedulian masyarakat Islam terhadap rakyat Palestina yang kini tengah ditekan Israel. Sekaligus mengecam masyarakat internasional, termasuk Pemerintah Indonesia yang seolah tutup mata atas tragedi di Palestina. (lip6.com, 07/03/2008)

KOMENTAR : Pemerintah Indonesia memang selalu "menutup mata" terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Mereka akan merespon dan peduli di kala terdapat hal yang menguntungkan kepentingannya. Lihat saja! Rakyatnya sendiri dibiarkan hidup dengan kemiskinan. BBM, Listrik dijual dengan harga mahal. Minyak Goreng, Kedelai, Beras dibiarkan naik. Busung Lapar terjadi dimana-mana, termasuk di daerah yang dinobatkan lumbung padi (NTT). Anak putus sekolah semakin banyak, sampai ada yang bunuh diri gara-gara malu tidak bisa bayar sekolah. Apalagi saat ini, mereka lebih senang mempersiapkan aksi-aksi untuk memenangkan Pemilu 2009. Rakyat dilupakan....

Ada Apa dengan Rakyat?


Kasus jatuhnya korban jiwa akibat penyakit busung lapar merupakan tamparan bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya daerah ini sempat mendapat julukan sebagai salah satu lumbung beras di NTT, menyusul keberhasilan pengembangan sawah tadah hujan sejak empat tahun silam. Sejumlah kalangan menilai bahwa kasus ini merupakan bukti kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao dalam melaksanakan pembangunan. (SP.com, 08-03-2008)

KOMENTAR : Perhatian Pemerintah terhadap rakyatnya memang sangat minim. Mereka terlalu sibuk untuk "menyelamatkan" kepentingan mereka. Undang-undang dibuat dilakukan dengan cara kompromistis, program dilakukan jika "menguntungkan" kelompok dan pribadi mereka. Ini akibat ongkos politik yang mahal dan menghambur-hamburkan uang. Tidak sedikit pejabat di awal penjabatannya berkonsentrasi untuk "balikin modal". Wakil rakyat tidak pernah peduli rakyat! Rakyatnya juga terlalu mudah "diiming-imingi". Ada apa dengan Wakil Rakyat? Ada apa dengan rakyat?

Sabtu, 08 Maret 2008

Pemimpin Negara Harus Membela Kepentingan Rakyat

"Saya pernah berdiskusi dengan orang dari Kejaksaan Agung, menurutnya SBY sekarang ini tidak mau membuka kasus BLBI karena SBY menghormati presiden yang sebelumnya menjabat," ujar Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskat) UGM DennyIndrayana, dalam diskusi mingguan Radio Trijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2008). (OKEZONE, 08/03/2008)

KOMENTAR : Mudah-mudahan dugaan tersebut SALAH !? Jika benar, sungguh disayangkan sekali sikap tersebut bisa muncul pada diri seorang Pemimpin Negara. Jangan memutuskan dan mengambil kebijakan dengan mengedepankan kepentingan! Sikap tersebut hanya ada pada diri orang yang menganut kapitalisme. Memang masih percaya dengan Kapitalisme yang telah menunjukkan kerusakan dan kehancuran di dunia ini???!