Kamis, 26 Juni 2008

Koalisi Salah Kaprah

INFO : Partai Golkar mengusulkan agar Presiden SBY segera mengkaji ulang keberadaan koalisi parpol pendukung pemerintah. Langkah itu perlu dilakukan lantaran saat ini anggota koalisi terkesan tidak memiliki komitmen kebersamaan dalam mendukung pemerintah. Wakil Ketua mum DPP Partai GOlkar, Agung Laksono, menuturkan dalam logika koalisi, parpol pendukung pemerintah harus tahu betul tugasnya. Begitu pula, pihak yang didukung (pemerintah) harus juga memahami peran pendukungnya (SINDO, 26/06/2008)

KOMENTAR :
Koalisi untuk memperjuangkan kepnetingan rakyat dan Negara secara benar adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Faktanya, koalisi lebih sering disalah-artikan untuk membela kepentingan pragmatis parpol yang bersangkutan

Milik Rakyat, Kembalikan pada Rakyat

INFO : Pemerintah akan merestrukturisasi tarif listrik pada 2010 dengan mencabut subsidi untuk pelanggan mampudan menerapkan tarif secara regional. "Jika tidak, konsekuensinya subsidi listrik justru akan semakin besar dan terus-menerus membebani negara." tandas Nanda Avianto Wicaksono dari Lembaga Penelitian dan pengkajian ReforMiner Institute (SINDO, 13/06/2008)

KOMENTAR:
Aneh, negara tidak mau dibebani rakyat. Salah satu tugas negara adalah mengurusi rakyat. Dana apa yang dikelola negara sejatinya adalah milik rakyat. Sudah semestinya negara berupaya keras mensejahterakan rakyat.

Patuhi Kepentingan Asing, Tinggi Ongkosnya

INFO : Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sengaja memperbesar volume premium dan solar bersubsidi pada 2009 untuk menjaga agar tekanan inflasi tidak begitu tinggi. "Bicara tentang penghematan tentu kita harus melihat apakah ongkosnya kemudian menghambat kegiatan ekonomi, munculnya inflasi dan lain-lain," ujarnya (SINDO, 13/06/2008)

KOMENTAR : Hal ini mestinya disadari pemerintah sejak awal. Faktanya kenaikan harga BBM, akibat dicabutnya subsidi, semakin mempersulit masyarakat dan meningkatkan angka Kemiskinan. Fakta ini harus senantiasa dilihat dan diperhatikan. Jangan "melihat" kepentingan Asing dan Pengusaha saja

Rabu, 25 Juni 2008

"Ulah" Kapitalis pada Rakyat Kecil

INFO : Sejumlah warga Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan memprotes ulah pengembang Bogor Nirwana Residence (BNR). Pasalnya, ada oknum BNR yang sering melakukan intimidasi kepada warga untuk menjual tanah kepada pengembang perumahan tersebut. Tak hanya itu, puluhan petani penggarap di Kelurahan Mulyaharja pun kehilangan mata pencaharian, karena sawah yang mereka garap digusur paksa oleh pihak BNR. Lahan yang digusur adalah padi siap panen seluas 5 hektare tanpa koordinasi dengan petani yang bersangkutan. (Radar Bogor, 25/06/2008)

KOMENTAR :
Para Kapitalis kembali "berulah". Rakyat Kecil tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah tidak peduli.
Lihatlah! Kapitalisme telah berhasil merusak tatanan kehidupan.....!!

Selasa, 24 Juni 2008

Liberalisme Merusak Kehidupan

INFO : Sejumlah warga RW 08 Desa Kotabatu Kec. Ciomas menyoroti keberadaan rumah ibadah di kawasan Kotabatu. Pasalnya, warga tak pernah memberikan izin persetujuan pembangunan tempat ibadah tersebut. “Mereka mengurus izin, tapi bukan izin tempat ibadah, melainkan izin tempat kursus bahasa Inggris & Mandarin”, ujar Sekdes Kotabatu Hunaan Ch. (Radar Bogor, 13/06/2008)

KOMENTAR:
Akibat Liberalisme, pemerintah SERING ABAI jaga aqidah umat Islam.

Parpol harus KERAS pada Kebathilan

INFO : Sosialisasi masalah Pemilihan Bupati Bogor kerapkali terdengar dan dilakukan di banyak tempat kepada semua lapisan masyarakat oleh partai politik. Kali ini PAC PDIP Kecamatan Cigombong melakukan aksi sosial yang disertai dengan sosialisasi pilkada. “Kami ingin merubah image bahwa PDIP sering dianggap partai keras, padahal kami tidak demikian,” ucap Ketua PAC PDIP Kecamatan Cigombong Andriansyah (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
Membina dan mendekati masyarakat, semestinya menjadi aktivitas harian dari partai politik. TIDAK hanya saat kampanye jelang pemilihan kepala daerah/negara. Keras terhadap kebathilan dan kekufuran harus juga dibina dan dipahamkan kepada masyarakat oleh partai politik. Jadi, partai politik HARUS “MERAKYAT” setiap saat.

Hilangnya Idealisme PILKADA

INFO : Menjelang Pilwalkot Bogor, perkembangan menarik muncul. Pasangan Diani Budiarto-Ahmad Ru'yat terancam pecah, menyusul belum adanya dukungan tertulis dari Golkar dan PDIP untuk wakil Diani saat rapat akbar Parpol pengusung dan pendukung Diani di ruang pajajaran Hotel Salak, tadi malam (Radar Bogor, 20/06/2008)

KOMENTAR :
Tarik Menarik kepentingan kelompok sering terjadi dan dilakukan oleh Parpol saat jelang pemilihan kepala daerah/negara. Idealisme memilih pemimpin yang amanah dan mampu memimpin serta melakukan perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat sudah hilang

Satukan Indonesia-Malaysia dengan Syariah Islam

INFO : Departemen Luar Negeri (DEPLU) memilih berhati-hati dalam menyikapi berbagai reaksi yang muncul terhadap pembangunan helipad Malaysia di dekat perbatasan Indonesia. “Langkah Deplu menunggu saja. Kita lihat perkembangan. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan,” ujar Jubir Deplu Teuku Faizasyah. Anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi menilai tindakan Malaysia membangun helipad di perbatasan Kalbar melecehkan kedaulan Indonesia (Radar Bogor, 13/06/2008)

KOMENTAR :
Hilangkan polemik berkepanjangan dengan menyatukan Indonesia-Malaysia dan negeri Muslim lainnya dalam satu kesatuan kepemimpinan Khilafah Islamiyah yang tidak lagi memandang batasan negeri kaum muslimin. Hubungan antar sesama diatur dengan Syariah Islam.

Senin, 23 Juni 2008

Rakyat Demo, karena Pemerintah Bersikap Abai


INFO: Pendemo tak hanya menghambat pengguna lalulintas, tetapi juga pekerjaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengeras suara besar yang dihadapkan ke istana kerap mengganggu tugas kepresidenan. “Mungkin yang demo cuma 50 orang, tetapi membawa kendaraan dan membawa loudspeaker (pengeras suara). Saya tidak bisa kerja. Wapres juga tidak bisa kerja,” kata SBY (Radar Bogor, 23/06/2008)

KOMENTAR:
Menggunakan Pengeras Suara saja, Pemerintah kadang TIDAK PEDULI terhadap aspirasi rakyat. Sikap abai pemerintah-lah yang menyebabkan rakyat berdemo. Agar didengar pemerintah, digunakanlah pengeras suara, sehingga pemerintah tidak sibuk dengan pekerjaan mengurusi kepentingan asing dan para kapitalis.

Sabtu, 21 Juni 2008

Sediakan Kebutuhan Rakyat

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pangkalan minyak dengan memberlakukan harga jual jauh dari ketentuan pemerintah, membuat Bupati Bogor Agus Utara Effendi mengeluarkan keputusan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah yang tertuang dalam surat keputusan Bupati No.511.1/334/Kpts/Huk/2008. "Keputusan ini jangan dianggap main-main. Kalau di lapangan ditemukan pelanggaran akan kami tindak," terang Kabid Disperindag Kab. Bogor M Alex GP (Radar Bogor, 19/06/2008)

KOMENTAR :
Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dekati Rakyat Sepanjang Masa

Sosialisasi masalah Pemilihan Bupati Bogor kerapkali terdengar dan dilakukan di banyak tempat kepada semua lapisan masyarakat oleh partai politik. Kali ini PAC PDIP Kecamatan Cigombong melakukan aksi sosial yang disertai dengan sosialisasi pilkada. “Kami ingin merubah image bahwa PDIP sering dianggap partai keras, padahal kami tidak demikian,” ucap Ketua PAC PDIP Kecamatan Cigombong Andriansyah (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
Membina dan mendekati masyarakat, semestinya menjadi aktivitas harian dari partai politik. TIDAK hanya saat kampanye jelang pemilihan kepala daerah/negara. Keras terhadap kebathilan dan kekufuran harus juga dibina dan dipahamkan kepada masyarakat oleh partai politik. Jadi, partai politik HARUS “MERAKYAT” setiap saat.

Sinkritisme Rusak Tatanan Kehidupan

Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah oleh bupati Bogor 27 Mei lalu, Camat Ciseeng H Oleh langsung melakukan terobosan. Oleh mengajak masyarakat membangun Kecamatan Ciseeng yang maju, mandiri dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa dengan etos kerja CISEENG (cerdas, inovatif, serius, elegan, empati, normatif dan gender) yang dicetuskannya. (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR:
Membangun berlandaskan iman dan takwa adalah bersumber dari Islam. Memperjuangkan masalah “gender” adalah bersumber dari paham sekulerisme. Sejatinya al-haq dan al-bathil TIDAK PERNAH bisa disatukan. Hendaknya pemimpin umat tidak terjebak pada sinkritisme yang menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat.

Pragmatisme Partai Politik

Masyarakat RT 01/01 Kampung Warung Seri, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi kemarin didatangi relawan calon bupati Iyus Djuher dan Rusdi AS (Jurus). Kedatangan mereka untuk melakukan bakti sosial. Ketua relawan Jurus Kabupaten Bogor Adi Prabowo mengatakan, pihaknya melaksanakan memang selalu berkeliling ke setiap daerah yang ada di kab. Bogor karena kami ingin dimiliki oleh masyarakat. “Kali ini kami menyumbang satu karung beras dan uang santunan kepada para lansia, dan memberikan uang santunan kepada kepada Posyandu Anggur,” ucapnya. (Radar Bogor, 19/06/2008)

KOMENTAR :
Jelang Pilkada, Rakyat didekati. Tujuan tercapai, rakyat “dilupakan”. Pragmatisme sudah melekat pada Partai Politik dan Calon Pemimpin di Negeri ini. Edukasi Politik Islam PERLU dilakukan.

Jamu Palsu akibat Kapitalistik

54 produk jamu berbahaya tidak saja berbahaya bagi kesehatan, tapi juga mencantumkan nomor registrasi fiktif. Tentu saja hal itu sudah melanggar ketentuan yang ada. “Produk ini hanya menempel nomor registrasi Departemen yang fiktif. Tidak sesuai bahkan tidak tercantum pada daftar registrasi yang dimiliki Depkes. Jelas hal ini sudah melanggar, maka itu produk ini harus segera dimusnahkan dari pasaran,” jelas Kasi Perdagangan Disperindagkop Kota Bogor, Suminto. (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
1) Perekonomian yang dijalankan secara kapitalistik, dan
2) Fungsi pengawasan & perlindungan pemerintah yang tidak berjalan dgn semestinya, Adalah dua penyebab munculnya praktik-praktik bisnis yang tidak memandang halal dan haram di tengah masyarakat.

Minggu, 08 Juni 2008

Pemerintah Takut pada Siapa?

M. Atho Mudzhar, Ka Litbang Depag, kepada Radio Nederland Wereldomroep: “Pemerintah RI memutuskan tidak melarang gerakan moderat Islam Ahmadiyah” (Hidayatullah.com,7/6/08). Kejakgung Hendarman S: “Kalau pun SKB keluar, Ahmadiyah tidak dibubarkan tapi dibekukan” (RCTI 7/6/08)

KOMENTAR : Terlihat Pemerintah lebih takut kepada "Tekanan" Asing dan Kaum Liberal, DIBANDING Takut Kepada Azab Allah.