Senin, 31 Maret 2008

Golput Akibat Pemimpin Tidak Amanah

KPUD Kota Bogor terus menggeber persiapan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat maupun Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bogor. Rabu (19/3) mendatang, akan menggelar acara Pilkadatainment, (salah satunya) menggunakan format pagelaran budaya. Agus Teguh, Ketua Panitia Pilkadatainment yang juga Ketua Bidang Informasi dan Pendidikan Pemilih pada KPUD Kota Bogor, menyatakan: “Kami meyakini dengan pilkadatainment masyarakat dapat lebih cepat paham dan dapat menginformasikannya kepada masyarakat lainnya. Sehingga jumlah golput (tidak memilih) dapat ditekan.” (JURNAL BOGOR, 16/03/2008)

KOMENTAR : Golput bertambah banyak bukan karena tidak mengerti tata cara pemilihan umum atau Pilkada, namun dikarenakan masyarakat semakin melihat bahwa pemimpin-pemimpin saat ini banyak yang tidak amanah. Manis saat kampanye, namun asam di saat sudah menjadi pemimpin. Inilah buah sistem demokrasi.

Kapitalis-Sekuler Ciptakan Manusia Rakus

Aparat Polresta Sukabumi berhasil mengamankan sekitar 16 ribu liter bahan bakar minyak tanah bersubsidi. Penyitaan dilakukan petugas menyusul kepemilikan bahan bakar tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi. Diduga bahan bakar itu akan disalurkan pemiliknya ke sejumlah perusahaan industri. (Jurnal Bogor, 17/03/2008)

KOMENTAR : Kapitalis-Sekuler “berhasil” membentuk watak masyarakat menjadi rakus dan tidak peduli kepada sesama. Masihkah percaya kepada Kapitalis-Sekuler? Padahal Allah telah memberikan aturan yang sangat baik dan cocok untuk manusia. Yang mampu memposisikan manusia sebagai manusia.

Rebutan Berkuasa

KPUD akhirnya memutuskan hasil perhitungan suara Pilkada Kota Sukabumi 2008. Kemenangan pasangan Muslikh-Mulyono (Muslim) ditandai aksi penolakan saksi Yudiwan yang tidak mau menandatangani berita acara penetapan suara yang digelar di Gedung Gede Pangrango Komplek Secapa Polri, Minggu (163) kemarin. (JURNAL BOGOR, 17/03/2008)

KOMENTAR : Banyak yang mengikuti PILKADA hanya karena ingin berkuasa dan memperoleh akses kepada kekayaan yang lebih besar. Sedikit sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada, politisi yang memiliki cita-cita mensejahterakan rakyat yang memilihnya. Bahkan kecenderungan yang ada mereka melupakan rakyat di kala telah menjadi pemimpin dan penguasa.

Hakim Digaji Rakyat

Calon hakim konstitusi yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Akil Mochtar (fraksi Golkar) dan Mahfud MD (fraksi Kebangkitan Bangsa), diminta menegaskan komitmennya untuk tidak membela partai politik asal jika terpilih menjadi hakim konstitusi. (Kompas, 13/03/2008)

KOMENTAR :
Sudah semestinya…. Independensi Hakim sangat penting dan diperlukan. Ingat lho, para Hakim digaji pake uang rakyat. Jadi rakyat-lah yang harus dibela. Sejahterakan rakyat dengan membuat keputusan yang pro rakyat.

Pengusaha Gak Peduli Rakyat

Perusahaan investasi asal AS, Texas Pacific Group (TPG), akan membeli 71,61 persen saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) seharga 195 juta dolar AS, pekan ini. Sementara sebagian besar saham dari publik BTPN sejumlah 28,39 persen, juga dimiliki investor asing. Pembelian oleh TPG sudah disepakati empat pemilik 71,61 persen saham BTPN, yaitu PT Recapital Advisors (21,8 persen), Fuad Hasan Mansyhur (20,2 persen), PT Danatama Makmur (19,2 persen) dan PT Bakrie Capital Indonesia (10,1 persen) (REP, 13/03.2008)

KOMENTAR : Itulah kelakuan para pengusaha. Mereka lebih mementingkan perolehan harta dan pengayaan diri, gak peduli assetnya dijual kepada asing atau siapa pun. Padahal Penjualan asset kepada asing sangat bahaya! Perusahaan Lokal yang dikuasai sahamnya bisa digunakan sebagai alat untuk menguasai asset vital lainnya. Akhirnya rakyat yang dirugikan dan menanggung akibatnya.

Rakusnya para Politisi & Penguasa

Desakan agar RUU Pilpres harus berorientasi menjawab kepentingan bangsa, terus mengemuka. Sebab, jangan sampai upaya revisi UU No 23/2003 itu disetir kepentingan parpol, misalnya, dengan membuat persyaratan calon presiden (capres) untuk meloloskan figur-figur tertentu. “Sangat naif kalau sebuah bangsa yang sudah merdeka sekian puluh tahun dan dalam kondisi terpuruk, hanya membuat undang-undang untuk kepentingan partai saja,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq. (Republika, 13/03/2008)

KOMENTAR :
Merdeka secara fisik (tidak ada yang menjajah dengan memerangi bangsa ini). Namun tetap saja pemahaman dan perilaku bangsa ini terjajah oleh bangsa kapitalis. Faktanya mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat sudah terlalu yakin terhadap Kapitalisme. Banyak yang tidak percaya, bahwa Aturan Allah akan memberikan solusi yang sangat baik. Lihat saja, jika manusia menggunakan aturan manusia, maka yang terjadi adalah selalu berupaya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya dahulu.

Kapitalisme Membuat Rakyat Menderita

Dana kampanye seorang calon presiden/wakil presiden diusulkan di RUU PILPRES dibatasi. "Jika dana kampanye tidak dibatasi, yang akan terjadi adalah kapitalisasi kepemimpinan Indonesia. Presiden/Wakil Presiden terpilih akan sangat tergantung pada cukong mereka," ungkap Ali Masykur (Republika, 31/03/2008)

KOMENTAR: Memang itulah yang sedang terjadi saat ini. Kapitalisasi Kepemimpinan terjadi di Indonesia. Sehingga nampak pada setiap kebijakan pemerintah selalu saja tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Yang diuntungkan selalu Pengusaha (yang jadi penguasa) dan Pihak Asing. Masih percayakah dengan Kapitalisme?

Rabu, 26 Maret 2008

Berbahaya Jual Asset ke Pengusaha Asing

Perusahaan investasi asal AS, Texas Pacific Group (TPG), akan membeli 71,61 persen saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) seharga 195 juta dolar AS, pekan ini. Sementara sebagian besar saham dari publik BTPN sejumlah 28,39 persen, juga dimiliki investor asing. Pembelian oleh TPG sudah disepakati empat pemilik 71,61 persen saham BTPN, yaitu PT Recapital Advisors (21,8 persen), Fuad Hasan Mansyhur (20,2 persen), PT Danatama Makmur (19,2 persen) dan PT Bakrie Capital Indonesia (10,1 persen) (REP, 13/03.2008)



KOMENTAR : Itulah kelakuan para pengusaha. Mereka lebih mementingkan perolehan harta dan pengayaan diri, gak peduli assetnya dijual kepada asing atau siapa pun. Padahal Penjualan asset kepada asing sangat bahaya! Perusahaan Lokal yang dikuasai sahamnya bisa digunakan sebagai alat untuk menguasai asset vital lainnya. Akhirnya rakyat yang dirugikan dan menanggung akibatnya.

Rabu, 12 Maret 2008

Aksi Keprihatinan Nasional


Bangsa ini sedang dirundung keprihatinan......
Siapa? Rakyatnya tentu!
Pemerintah terbukti tidak peduli rakyatnya. Pemerintah dan Anggota DPR hanya menjadi "Wakil Partai" bukan Wakil Rakyat.
Menyedihkan negeri ini! Pemerintahannya dipimpin oleh penguasa yang menjadi pengusaha. Kebijakannya cenderung diarahkan ke bisnis. Yang diuntungkan? Tentu penguasa yang pengusaha dan Asing.

Press Release Keprihatinan Nasional

Selasa, 11 Maret 2008

Indonesia bukan Milik Asing

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Iran semakin menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, kata seorang pengamat politik di Yogyakarta, Selasa.Sikap ini, kata Drs Arief Setiawan MSi, merupakan wujud politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif meski resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB terkait program nuklir Iran menghendaki negara lain tidak menjalin kerjasama dengan Iran. (RoL, 11/03/2008)

KOMENTAR : Sikap yang bagus! Mudah-mudahan sikap ini muncul bukan karena AS sedang sibuk Pemilu dan George W. Bush secara praktis tidak menjabat Presiden lagi (tidak punya stick). Indonesia memang seharusnya menjadi Negara yang Berdaulat, tidak mudah dipengaruhi Kepentingan Negara Asing dan Kepentingan Kelompok atau pun perorangan.

Akhlaq para Pejabat Memprihatinkan

Kasus suap Urip Tri Gunawan menjadi inspirasi bagi Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk mereformasi gaji jajarannya. Ini karena gaji yang diterima para penuntut umum itu, terlalu kecil dibandingkan dengan tugas beratnya. Dalam rapat kerja dengan DPR yang berakhir pukul 01.00 dini hari tadi, Hendarman telah menugaskan Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin dan Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk mengkaji gaji para jaksa. Gaji jaksa saat ini memang memprihatinkan. Urip Tri Gunawan yang tergoda suap Rp 6 miliar itu ternyata hanya bergaji Rp 3,5 juta. Jumlah itu tentu sangat kecil bagi seorang yang bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang menuntut tanggungjawab besar. Bayangkan, Urip harus menjadi kordinator untuk mengusut dana BLBI Sjamsul Nursalim yang nilainya Rp mencapai 39 triliun itu. (indopos.com, 06/03/2008)

KOMENTAR : Yang lebih memprihatinkan lagi adalah rusaknya akhlaq para pejabat. Mereka hanya memikirkan kepentingannya. Rakyat dilupakan dan dibiarkan dalam kemiskinan, kelaparan dan kemaksiyatan. Korupsi dan suap-menyuap tidak akan berhenti dengan menaikkan gaji, jika Akhlaq MASIH RUSAK !

Senin, 10 Maret 2008

Pemerintah yang Tidak Peduli

Ratusan mahasiswa di Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/3) siang, berdemonstrasi di halaman Gedung Sate. Mereka mengecam aksi militer Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Selain berorasi, pengunjuk rasa juga menggelar aksi teatrikal. Aksi ini untuk menggugah kepedulian masyarakat Islam terhadap rakyat Palestina yang kini tengah ditekan Israel. Sekaligus mengecam masyarakat internasional, termasuk Pemerintah Indonesia yang seolah tutup mata atas tragedi di Palestina. (lip6.com, 07/03/2008)

KOMENTAR : Pemerintah Indonesia memang selalu "menutup mata" terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Mereka akan merespon dan peduli di kala terdapat hal yang menguntungkan kepentingannya. Lihat saja! Rakyatnya sendiri dibiarkan hidup dengan kemiskinan. BBM, Listrik dijual dengan harga mahal. Minyak Goreng, Kedelai, Beras dibiarkan naik. Busung Lapar terjadi dimana-mana, termasuk di daerah yang dinobatkan lumbung padi (NTT). Anak putus sekolah semakin banyak, sampai ada yang bunuh diri gara-gara malu tidak bisa bayar sekolah. Apalagi saat ini, mereka lebih senang mempersiapkan aksi-aksi untuk memenangkan Pemilu 2009. Rakyat dilupakan....

Ada Apa dengan Rakyat?


Kasus jatuhnya korban jiwa akibat penyakit busung lapar merupakan tamparan bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya daerah ini sempat mendapat julukan sebagai salah satu lumbung beras di NTT, menyusul keberhasilan pengembangan sawah tadah hujan sejak empat tahun silam. Sejumlah kalangan menilai bahwa kasus ini merupakan bukti kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rote Ndao dalam melaksanakan pembangunan. (SP.com, 08-03-2008)

KOMENTAR : Perhatian Pemerintah terhadap rakyatnya memang sangat minim. Mereka terlalu sibuk untuk "menyelamatkan" kepentingan mereka. Undang-undang dibuat dilakukan dengan cara kompromistis, program dilakukan jika "menguntungkan" kelompok dan pribadi mereka. Ini akibat ongkos politik yang mahal dan menghambur-hamburkan uang. Tidak sedikit pejabat di awal penjabatannya berkonsentrasi untuk "balikin modal". Wakil rakyat tidak pernah peduli rakyat! Rakyatnya juga terlalu mudah "diiming-imingi". Ada apa dengan Wakil Rakyat? Ada apa dengan rakyat?

Sabtu, 08 Maret 2008

Pemimpin Negara Harus Membela Kepentingan Rakyat

"Saya pernah berdiskusi dengan orang dari Kejaksaan Agung, menurutnya SBY sekarang ini tidak mau membuka kasus BLBI karena SBY menghormati presiden yang sebelumnya menjabat," ujar Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskat) UGM DennyIndrayana, dalam diskusi mingguan Radio Trijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2008). (OKEZONE, 08/03/2008)

KOMENTAR : Mudah-mudahan dugaan tersebut SALAH !? Jika benar, sungguh disayangkan sekali sikap tersebut bisa muncul pada diri seorang Pemimpin Negara. Jangan memutuskan dan mengambil kebijakan dengan mengedepankan kepentingan! Sikap tersebut hanya ada pada diri orang yang menganut kapitalisme. Memang masih percaya dengan Kapitalisme yang telah menunjukkan kerusakan dan kehancuran di dunia ini???!

PEMILU Negeri ini "Doyan" Menghamburkan Uang


Jangan membayangkan pemilihan umum Malaysia sama dengan di Indonesia, demikian laporan wartawan ANTARA News Asro Kamal Rokan dari Kuala Lumpur yang memantau pesta demokrasi di negeri jiran yang tanpa arak-arakan. Di Malaysia, suasana Pemilu lebih terasa melalui pemberitaan media massa. Sedangkan di jalan-jalan, hanya terlihat bendera dan spanduk-spanduk. Tidak ada pengerahan massa, arak-arakan kendaraan, pertunjukan musik, dan joget. Rapat umum tetap ada, namun berbeda dengan di Indonesia yang hiruk-pikuk. Ketika Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi kampanye di ruang terbuka di Penang, ribuan orang yang hadir, duduk manis di kursi yang disediakan. (ANTARA, 07/03/2008)

KOMENTAR : Memang tidak semestinya Pemilu dilaksanakan dengan hiruk pikuk yang "mengganggu" orang lain, apalagi sampai menghamburkan uang negara sedangkan di sisi lain, harga sembako melejit, rakyat terus berjibaku banting tulang agar dapat bisa tetap makan setiap harinya. Ironis ! Di saat rakyat sengsara, Pemilu malah menghamburkan banyak uang.

Rabu, 05 Maret 2008

Politik Menguntungkan Pribadi dan Kelompok


Kami tidak merasa dirugikan dengan hasil voting RUU Pemilu kemarin di DPR. Bagi kami, yang penting adalah perolehan suara pada pemilu nanti. Selama ini, ada yang beranggapan kalau partai kecil dirugikan karena menggunakan simulasi hasil Pemilu 2004. Padahal, kita harus memakai hasil pemilu nanti," ujar Ketua DPP PD bidang Politik, Anas Urbaningrum kepada SP di Jakarta, Selasa (4/3). (SP.com, 04/03/2008)

KOMENTAR : Pernyataan seperti itu menunjukkan bahwa selama ini mereka (anggota DPR dan Pemerintah) bekerja selalu mempertimbangkan keuntungan yang akan diperolehnya. Peraturan yang menguntungkan akan mereka bela habis-habisan. Beginilah suasana negara yang menjalankan roda pemerintahannya bukan dengan sistem dan aturan Allah. Tidak ada ketakutan sedikit pun pada diri mereka atas kesalahan dalam perbuatan-perbuatan mereka.

Listrik BUKAN Milik Pemerintah


Sementara itu, Eddie menampik soal kebijakan insentif-disinsentif tarif listik yang disebut-sebut sebagai "akal-akalan" pemerintah untuk menaikkan tarif listrik. Dia menyebut, PLN mencoba memberi pesan moral kepada masyarakat untuk berperilaku hemat listrik.
"Ini tidak ada kaitannya jika PLN ingin meningkatkan pendapatan. Ada aturan yang harus dipenuhi, regulasi dan lain-lain sebelum kebijakan ini efektif diberlakukan, karena PLN tidak bergerak sendiri, regulatornya kan ESDM," tutur Eddie (SP.com, 04/03/2008)

KOMENTAR : Hemat Listrik penting dan perlu dibudayakan. Menetapkan Tarif Listrik yang murah pun sangat penting. Karena Listrik adalah milik rakyat, bukan untuk dikomersilkan. Sekalipun ada pemberlakukan tarif untuk menggunakannya, seharusnya terbatas untuk kepentingan menutupi biaya operasional. Tidak Layak, Negara se-Kaya Indonesia mencari "penghasilan" dari JUAL LISTRIK. Listrik BUKAN Milik Pemerintah. Tinggalkan Kapitalisme segera!

Orang Kafir TIDAK PUNYA Moral


Bayi berusia dua bulan meninggal dan delapan pejuang Palestina cedera, Selasa malam, dalam serangan baru Angkatan Darat Israel terhadap desa Al-Garara di sebelah selatan kota Khan Younis di Jalur Gaza, kata sumber medis.
Penduduk di desa tersebut, yang berjarak sekitar dua kilometer dari perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel, mengatakan beberapa kendaraan lapis baja dan tank militer Israel dengan dukungan helikopter memasuki daerah itu di tengah penembakan gencar. Mereka menyatakan pasukan Israel mengepung satu rumah milik seorang pemimpin Jihad Islam setempat di desa tersebut, sementara gerilyawan terlibat baku-tembak dengan tentara.
Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis mengatakan bahwa satu bayi perempuan ditembak hingga tewas dan delapan orang Palestina cedera. Beberapa saksi mengatakan kedelapan orang itu adalah gerilyawan. (RoL, 05/03/2008)

KOMENTAR : Dahulu Rasulullah saw pernah memimpin pasukan untuk memerangi kaum kafir yang membangkang dan melakukan penyerangan. Namun tidak pernah dalam setiap "serangannya" merusak tanaman, menyerang wanita dan orang tua, apalagi menembak BAYI !. Lihatlah orang-orang Kafir itu ! Mereka membabi buta menyerang kaum muslimin... TIDAK ADA LAGI moral dan akhlaq di diri orang-orang Kafir!

Uang Berbasis Emas


Kurs rupiah, Rabu pagi, menguat mendekati angka Rp9.050 per dolar AS, karena pelaku pasar kembali memburu rupiah menjelang Bank Sentral AS (The Fed) mengadakan pertemuan membahas penurunan suku bunga Fed Fund.Nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp9.069/9.079 per dolar AS dibanding penutupan hari sebelumnya pada Rp9.085/9.096 per dolar AS atau mengalami kenaikan sebesar 16 poin (ANTARA, 05/03/2008)

KOMENTAR : Repotnya ngurusin uang yang diombang-ambing orang...!! Padahal Rasulullah sudah memberikan contoh yang sangat baik dan aman dengan menggunakan uang berbasis emas dan perak. Sayang, orang-orang banyak yang tidak yakin. Ayat-ayat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan?!

Liciknya Negara Kapitalis

Australia menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1803 tentang Iran yang menegaskan kembali apa yang disebut keprihatinan serius komunitas internasional pada kegiatan nuklir Iran (ANTARA, 04/03/08 21:50).

KOMENTAR: Itulah liciknya Negara Kapitalis, selalu mendukung hal-hal yang menguntungkan mereka. Tidak pernah berpikir tentang etika, kemanusiaan, moral apalagi Hukum Allah. Tidak layak umat Islam "membebek" pada mereka. Negara-negara Kapitalis dan antek-anteknya sering menipu umat Islam.