INFO:
Sekjen KPU, Suripto Bambang: "Anggaran Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 sebesar 14,1 Trilyun" (Rakyat Merdeka, 09/07/2008)
KOMENTAR:
Uang Rakyat sebesar ini dihambur-hamburkan. Padahal DPR, Presiden dan Wapres TETAP TIDAK BERPIHAK kepada Rakyat.
Bila saja uang rakyat sejumlah itu digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dimana masing-masing sekolah mendapat 100 juta, maka akan ada 282.000 sekolah yang terbantu.
Belum lagi uang rakyat dihamburkan untuk Pilkada.
Tampilkan postingan dengan label Biaya Pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Biaya Pemilu. Tampilkan semua postingan
Kamis, 23 Oktober 2008
Sabtu, 02 Agustus 2008
Pilkada = "Industri Politik"
INFO:
Dr. Siti Zuhro, Koordinator Peneliti - The Habibie Centre-: "Kami menemukan fakta (Pilgub JATIM) masyarakat tidak lagi menganggap Kiai sebagai panutan dalam mencoblos"..... "Yang menang sebenarnya investor politik, partai besar tidak lagi jaminan (INDOPOS, 01/08/2008)
KOMENTAR :
Bukti Nyata dalam Demokrasi, Pemilu/Pilkada dijadikan "INDUSTRI POLITIK". Proses Politik negara "DIDIKTE" kepentingan PEMILIK MODAL (Investor. Peran ULAMA tidak diberi tempat, bahkan ditiadakan.
Dr. Siti Zuhro, Koordinator Peneliti - The Habibie Centre-: "Kami menemukan fakta (Pilgub JATIM) masyarakat tidak lagi menganggap Kiai sebagai panutan dalam mencoblos"..... "Yang menang sebenarnya investor politik, partai besar tidak lagi jaminan (INDOPOS, 01/08/2008)
KOMENTAR :
Bukti Nyata dalam Demokrasi, Pemilu/Pilkada dijadikan "INDUSTRI POLITIK". Proses Politik negara "DIDIKTE" kepentingan PEMILIK MODAL (Investor. Peran ULAMA tidak diberi tempat, bahkan ditiadakan.
Kamis, 17 Juli 2008
Privatisasi BUMN untuk "Biaya" Pemilu ??
INFO: Meneg BUMN Sofyan Djalil tetap ngotot meminta BUMN PTPN I - IV dan PT Krakatau Steel (KS) SEGERA DIPRIVATISASI tahun ini juga. (Rakyat Merdeka, 16/07/2008)
KOMENTAR :
Penjualan Asset milik rakyat terus terjadi dan dipaksakan. Padahal, kondisi perusahaan dan keuangan KS sehat. Bila KS dijual, dipastikan pasokan baja untuk persenjataan TNI dikuasai dan didikte asing.
Tidak heran bila akhirnya masyarakat menilai bahwa Penjualan Asset hanya untuk para pejabat, demi biaya Pemilu
KOMENTAR :
Penjualan Asset milik rakyat terus terjadi dan dipaksakan. Padahal, kondisi perusahaan dan keuangan KS sehat. Bila KS dijual, dipastikan pasokan baja untuk persenjataan TNI dikuasai dan didikte asing.
Tidak heran bila akhirnya masyarakat menilai bahwa Penjualan Asset hanya untuk para pejabat, demi biaya Pemilu
Langganan:
Postingan (Atom)