Sistem Kufur Mengubah Idealisme Parpol Islam

INFO:
PKS sudah memantapkan diri untuk menerima konsekuensi setelah berkoalisi dengan PDIP. Di antaranya PKS tidak mempersoalkan kepemimpinan perempuan dan siap menempatkan kadernya Hidayat Nur Wahid sebagai cawapres untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri (SINDO, 21/10/2008)

KOMENTAR:
Akibat larut dalam sistem, banyak partai yang mengubah 'idealismenya' menjadi pragmatis. Harapan umat pun sirna.
Hal yang terlupakan dan tidak disadari adalah demikian beratnya menanggung konsekuensi akibat melanggar larangan Allah mengangkat perempuan sebagai Kepala Negara

Koalisi Partai untuk Terapkan Aturan Allah

INFO:
Parpol diminta merumuskan koalisi besar dan permanen untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Gubernur Lemhanas Muladi mengingatkan, format koalisi yang dibutuhkan saat ini bukan koalisi pragmatis seperti yang dilakukan di beberapa Pilkada (SINDO, 25/09/2008)

KOMENTAR:
Sudah semestinya parpol dan seluruh komponen masyarakat memahami bahwa untuk membangun kehidupan bangsa ini menjadi lebih baik dan sejahtera adalah dengan bersama-sama menghilangkan sikap pragmatis yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Ambisi pribadi & kelompok harus dibuang jauh-jauh. Sudah saatnya kita bersama-sama berjuang dan membangun kehidupan yang diRidhoi Allah SWT, yaitu kembali kepada kehidupan yang menerapkan Syariat Islam secara Kaffah. Yang melindungi dan mensejahterakan seluruh komponen masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Hilangkan keraguan untuk menerapkan Aturan Allah SWT dalam kehidupan. Bersikap jujurlah pada diri sendiri. Akui bahwa Syariat Islam (Aturan Allah) itu yang TERBAIK.

Artikel Terkait:
1. Perlakuan Negara Khilafah terhadap Non Muslim
2. Pemahaman tentang Syariat
-,

Rakyat tidak pernah dipedulikan

INFO:
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menuturkan, harga elpiji tidak akan dinaikkan hingga Pemilu 2009 (SINDO, 04/09/2008)

KOMENTAR:
Kebijakan Pemerintah selalu dikaitkan dengan kepentingan pragmatis pejabat yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan.
Kasihan Rakyat ini....
Tidak memiliki pemimpin yang peduli pada mereka.

.

Parpol Usung "Kepentingannya" !!

INFO :
Pengamat Politik IndoBarometer Mohammad Qodari menyalahkan peran partai politik dalam merekrut artis maju sebagai kandidat dalam Pilkada. Qodari melihat hal tersebut merupakan kegagalan parpol dalam mengagendakan regenerasi di tubuh partai. Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani menilai perekrutan artis menunjukkan cara berpikir yang instan dari parpol. Selain juga menunjukkan kegagalan parpol melakukan kaderisasi dari bawah (SINDO, 06/08/2008)

KOMENTAR :
Sebenarnya parpol tidak mengusung siapa pun, yang mereka usung adalah kepentingan parpol. Bahkan, Parpol tidak peduli “kerusakan” pengelolaan negara/daerah yang akan dihasilkan dari kesalahan memilih kandidat pemimpin.

Idealisme Parpol, Sudah HILANG !

INFO:
Penolakan Kasasi Muhammad Sahid menjadi angin segar bagi beberapa tokoh politik di Kota Bogor yang berniat menjadi F2. Sebab, calon terkuat pendamping Dody adalah Dedi Supriadi yang notabene anggota periode Sahid. Sejak itulah muncul nama Erik Irawan Sughanda. Selain dia, sempat berhembus nama Helmi Soetikno, Ustadz Abdul Wadud, dan Ridwan Ibrahim. (Radar Bogor, 05/08/2008)

KOMENTAR :
Tarik Ulur kepentingan sering dilakukan oleh Partai Politik. Pragmatisme dan kepentingan duniawi menjadi hal-hal yang biasa diutamakan. Parpol menjadi nampak “bodoh” saat menentukan wakil-wakil yang akan diangkat. Lihat saja, mereka begitu mudah menentukan calon pemimpin yang diusungnya hanya dengan mengandalkan popularitas, sehingga tidak aneh jika artis pun bisa ikut pilkada dan pemilu. Idealisme sudah pudar!

Rakyat Cerdas Pilih Pemimpin Amanah

INFO : Korban lumpur Lapindo TIDAK PEDULI Pilkada Jatim (Liputan 6 Pagi SCTV, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Jangan Salahkan rakyat jika memilih untuk TIDAK MEMILIH pada PILKADA/PEMILU.
Semuanya akibat sikap pragmatisme pemimpin dan wakil rakyat.
Dekati & sayangi rakyat sepanjang waktu, tidak hanya saat Kampanye Pemilu/Pilkada.
Rakyat SEMAKIN CERDAS !!

Koalisi Salah Kaprah

INFO : Partai Golkar mengusulkan agar Presiden SBY segera mengkaji ulang keberadaan koalisi parpol pendukung pemerintah. Langkah itu perlu dilakukan lantaran saat ini anggota koalisi terkesan tidak memiliki komitmen kebersamaan dalam mendukung pemerintah. Wakil Ketua mum DPP Partai GOlkar, Agung Laksono, menuturkan dalam logika koalisi, parpol pendukung pemerintah harus tahu betul tugasnya. Begitu pula, pihak yang didukung (pemerintah) harus juga memahami peran pendukungnya (SINDO, 26/06/2008)

KOMENTAR :
Koalisi untuk memperjuangkan kepnetingan rakyat dan Negara secara benar adalah sesuatu yang harus diwujudkan. Faktanya, koalisi lebih sering disalah-artikan untuk membela kepentingan pragmatis parpol yang bersangkutan