INFo:
Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saefudin: "Sebaiknya Islam itu dibiarkan bekerjasama dengan yang lain, akan lebih baik kalau parpol berasas Islam berkoalisi dengan parpol yang tidak berasas Islam" (Republika, 17/07/2008)
KOMENTAR:
Itulah "Koalisi pragmatis" yang hanya berorientasi kekuasaan yakni menang pemilu/pilkada. Semestinya sesama parpol Islam dan kelompok Islam lainnya membentuk "koalisi ideologis" yang memperjuangkan tegaknya Syariah Islam secara Kaaffah
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2009. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2009. Tampilkan semua postingan
Kamis, 23 Oktober 2008
Jelang Pemilu 2009, Asing "Bermain"
INFO:
Dubes Inggris Martin Hatfull mengakui sudah menemui sejumlah Parpol di Indonesia "ngga masalah kok jumlah partai 34 parpol" (Rakyat Merdeka, 17/07/2008)
KOMENTAR:
Setelah sebelumnya mendatangi Media Group, kini ia menemui parpol-parpol peserta pemilu.
Waspadai pihak Asing "sedang bermain" menjelang Pemilu 2009
Dubes Inggris Martin Hatfull mengakui sudah menemui sejumlah Parpol di Indonesia "ngga masalah kok jumlah partai 34 parpol" (Rakyat Merdeka, 17/07/2008)
KOMENTAR:
Setelah sebelumnya mendatangi Media Group, kini ia menemui parpol-parpol peserta pemilu.
Waspadai pihak Asing "sedang bermain" menjelang Pemilu 2009
Kamis, 17 Juli 2008
Privatisasi BUMN untuk "Biaya" Pemilu ??
INFO: Meneg BUMN Sofyan Djalil tetap ngotot meminta BUMN PTPN I - IV dan PT Krakatau Steel (KS) SEGERA DIPRIVATISASI tahun ini juga. (Rakyat Merdeka, 16/07/2008)
KOMENTAR :
Penjualan Asset milik rakyat terus terjadi dan dipaksakan. Padahal, kondisi perusahaan dan keuangan KS sehat. Bila KS dijual, dipastikan pasokan baja untuk persenjataan TNI dikuasai dan didikte asing.
Tidak heran bila akhirnya masyarakat menilai bahwa Penjualan Asset hanya untuk para pejabat, demi biaya Pemilu
KOMENTAR :
Penjualan Asset milik rakyat terus terjadi dan dipaksakan. Padahal, kondisi perusahaan dan keuangan KS sehat. Bila KS dijual, dipastikan pasokan baja untuk persenjataan TNI dikuasai dan didikte asing.
Tidak heran bila akhirnya masyarakat menilai bahwa Penjualan Asset hanya untuk para pejabat, demi biaya Pemilu
"Penjajahan" Asing melalui Pemilu 2009
INFO: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum dibentuk karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki anggaran. Bahkan Ketua Bawaslu Nur Hidayat membenarkan para stafnya diberi honor dari bantuan asing (Media Indonesia, 16/07/08)
KOMENTAR :
Kalau Bawaslu saja sudah didanai asing, jangan heran bila akhirnya semua agenda Pemilu secara keseluruhan tidak lepas dari kepentingan dan tekanan-tekanan asing. Inilah bentuk lain dari "Penjajahan" di era modern.
KOMENTAR :
Kalau Bawaslu saja sudah didanai asing, jangan heran bila akhirnya semua agenda Pemilu secara keseluruhan tidak lepas dari kepentingan dan tekanan-tekanan asing. Inilah bentuk lain dari "Penjajahan" di era modern.
Kamis, 10 Juli 2008
Penghamburan Uang Rakyat
INFO: Sekjen KPU, Suripto Bambang: "Anggaran Pemilu Legislatif & Pilpres 2009 sebesar Rp 14,1 Triliun". (Rakyat Merdeka, 09/07/2008)
KOMENTAR :
Uang Rakyat sebesar ini dihambur-hamburkan. Padahal DPR, Presiden dan Wapres TETAP TIDAK BERPIHAk kepada Rakyat.
Bila saja uang rakyat sejumlah itu digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dimana masing-masing sekolah mendapat Rp 100 juta, maka akan ada 282.000 sekolah yang terbantu.
Belum lagi, uang rakyat dihamburkan untuk Pilkada.
KOMENTAR :
Uang Rakyat sebesar ini dihambur-hamburkan. Padahal DPR, Presiden dan Wapres TETAP TIDAK BERPIHAk kepada Rakyat.
Bila saja uang rakyat sejumlah itu digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dimana masing-masing sekolah mendapat Rp 100 juta, maka akan ada 282.000 sekolah yang terbantu.
Belum lagi, uang rakyat dihamburkan untuk Pilkada.
Langganan:
Postingan (Atom)