Liberalisme Merusak Kehidupan

INFO : Sejumlah warga RW 08 Desa Kotabatu Kec. Ciomas menyoroti keberadaan rumah ibadah di kawasan Kotabatu. Pasalnya, warga tak pernah memberikan izin persetujuan pembangunan tempat ibadah tersebut. “Mereka mengurus izin, tapi bukan izin tempat ibadah, melainkan izin tempat kursus bahasa Inggris & Mandarin”, ujar Sekdes Kotabatu Hunaan Ch. (Radar Bogor, 13/06/2008)

KOMENTAR:
Akibat Liberalisme, pemerintah SERING ABAI jaga aqidah umat Islam.

Parpol harus KERAS pada Kebathilan

INFO : Sosialisasi masalah Pemilihan Bupati Bogor kerapkali terdengar dan dilakukan di banyak tempat kepada semua lapisan masyarakat oleh partai politik. Kali ini PAC PDIP Kecamatan Cigombong melakukan aksi sosial yang disertai dengan sosialisasi pilkada. “Kami ingin merubah image bahwa PDIP sering dianggap partai keras, padahal kami tidak demikian,” ucap Ketua PAC PDIP Kecamatan Cigombong Andriansyah (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
Membina dan mendekati masyarakat, semestinya menjadi aktivitas harian dari partai politik. TIDAK hanya saat kampanye jelang pemilihan kepala daerah/negara. Keras terhadap kebathilan dan kekufuran harus juga dibina dan dipahamkan kepada masyarakat oleh partai politik. Jadi, partai politik HARUS “MERAKYAT” setiap saat.

Hilangnya Idealisme PILKADA

INFO : Menjelang Pilwalkot Bogor, perkembangan menarik muncul. Pasangan Diani Budiarto-Ahmad Ru'yat terancam pecah, menyusul belum adanya dukungan tertulis dari Golkar dan PDIP untuk wakil Diani saat rapat akbar Parpol pengusung dan pendukung Diani di ruang pajajaran Hotel Salak, tadi malam (Radar Bogor, 20/06/2008)

KOMENTAR :
Tarik Menarik kepentingan kelompok sering terjadi dan dilakukan oleh Parpol saat jelang pemilihan kepala daerah/negara. Idealisme memilih pemimpin yang amanah dan mampu memimpin serta melakukan perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat sudah hilang

Satukan Indonesia-Malaysia dengan Syariah Islam

INFO : Departemen Luar Negeri (DEPLU) memilih berhati-hati dalam menyikapi berbagai reaksi yang muncul terhadap pembangunan helipad Malaysia di dekat perbatasan Indonesia. “Langkah Deplu menunggu saja. Kita lihat perkembangan. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan,” ujar Jubir Deplu Teuku Faizasyah. Anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi menilai tindakan Malaysia membangun helipad di perbatasan Kalbar melecehkan kedaulan Indonesia (Radar Bogor, 13/06/2008)

KOMENTAR :
Hilangkan polemik berkepanjangan dengan menyatukan Indonesia-Malaysia dan negeri Muslim lainnya dalam satu kesatuan kepemimpinan Khilafah Islamiyah yang tidak lagi memandang batasan negeri kaum muslimin. Hubungan antar sesama diatur dengan Syariah Islam.

Rakyat Demo, karena Pemerintah Bersikap Abai

INFO: Pendemo tak hanya menghambat pengguna lalulintas, tetapi juga pekerjaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengeras suara besar yang dihadapkan ke istana kerap mengganggu tugas kepresidenan. “Mungkin yang demo cuma 50 orang, tetapi membawa kendaraan dan membawa loudspeaker (pengeras suara). Saya tidak bisa kerja. Wapres juga tidak bisa kerja,” kata SBY (Radar Bogor, 23/06/2008)

KOMENTAR:
Menggunakan Pengeras Suara saja, Pemerintah kadang TIDAK PEDULI terhadap aspirasi rakyat. Sikap abai pemerintah-lah yang menyebabkan rakyat berdemo. Agar didengar pemerintah, digunakanlah pengeras suara, sehingga pemerintah tidak sibuk dengan pekerjaan mengurusi kepentingan asing dan para kapitalis.

Sediakan Kebutuhan Rakyat

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pangkalan minyak dengan memberlakukan harga jual jauh dari ketentuan pemerintah, membuat Bupati Bogor Agus Utara Effendi mengeluarkan keputusan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah yang tertuang dalam surat keputusan Bupati No.511.1/334/Kpts/Huk/2008. "Keputusan ini jangan dianggap main-main. Kalau di lapangan ditemukan pelanggaran akan kami tindak," terang Kabid Disperindag Kab. Bogor M Alex GP (Radar Bogor, 19/06/2008)

KOMENTAR :
Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dekati Rakyat Sepanjang Masa

Sosialisasi masalah Pemilihan Bupati Bogor kerapkali terdengar dan dilakukan di banyak tempat kepada semua lapisan masyarakat oleh partai politik. Kali ini PAC PDIP Kecamatan Cigombong melakukan aksi sosial yang disertai dengan sosialisasi pilkada. “Kami ingin merubah image bahwa PDIP sering dianggap partai keras, padahal kami tidak demikian,” ucap Ketua PAC PDIP Kecamatan Cigombong Andriansyah (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
Membina dan mendekati masyarakat, semestinya menjadi aktivitas harian dari partai politik. TIDAK hanya saat kampanye jelang pemilihan kepala daerah/negara. Keras terhadap kebathilan dan kekufuran harus juga dibina dan dipahamkan kepada masyarakat oleh partai politik. Jadi, partai politik HARUS “MERAKYAT” setiap saat.

Sinkritisme Rusak Tatanan Kehidupan

Setelah pelantikan dan pengambilan sumpah oleh bupati Bogor 27 Mei lalu, Camat Ciseeng H Oleh langsung melakukan terobosan. Oleh mengajak masyarakat membangun Kecamatan Ciseeng yang maju, mandiri dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa dengan etos kerja CISEENG (cerdas, inovatif, serius, elegan, empati, normatif dan gender) yang dicetuskannya. (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR:
Membangun berlandaskan iman dan takwa adalah bersumber dari Islam. Memperjuangkan masalah “gender” adalah bersumber dari paham sekulerisme. Sejatinya al-haq dan al-bathil TIDAK PERNAH bisa disatukan. Hendaknya pemimpin umat tidak terjebak pada sinkritisme yang menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat.

Pragmatisme Partai Politik

Masyarakat RT 01/01 Kampung Warung Seri, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi kemarin didatangi relawan calon bupati Iyus Djuher dan Rusdi AS (Jurus). Kedatangan mereka untuk melakukan bakti sosial. Ketua relawan Jurus Kabupaten Bogor Adi Prabowo mengatakan, pihaknya melaksanakan memang selalu berkeliling ke setiap daerah yang ada di kab. Bogor karena kami ingin dimiliki oleh masyarakat. “Kali ini kami menyumbang satu karung beras dan uang santunan kepada para lansia, dan memberikan uang santunan kepada kepada Posyandu Anggur,” ucapnya. (Radar Bogor, 19/06/2008)

KOMENTAR :
Jelang Pilkada, Rakyat didekati. Tujuan tercapai, rakyat “dilupakan”. Pragmatisme sudah melekat pada Partai Politik dan Calon Pemimpin di Negeri ini. Edukasi Politik Islam PERLU dilakukan.

Jamu Palsu akibat Kapitalistik

54 produk jamu berbahaya tidak saja berbahaya bagi kesehatan, tapi juga mencantumkan nomor registrasi fiktif. Tentu saja hal itu sudah melanggar ketentuan yang ada. “Produk ini hanya menempel nomor registrasi Departemen yang fiktif. Tidak sesuai bahkan tidak tercantum pada daftar registrasi yang dimiliki Depkes. Jelas hal ini sudah melanggar, maka itu produk ini harus segera dimusnahkan dari pasaran,” jelas Kasi Perdagangan Disperindagkop Kota Bogor, Suminto. (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
1) Perekonomian yang dijalankan secara kapitalistik, dan
2) Fungsi pengawasan & perlindungan pemerintah yang tidak berjalan dgn semestinya, Adalah dua penyebab munculnya praktik-praktik bisnis yang tidak memandang halal dan haram di tengah masyarakat.

Pemerintah Takut pada Siapa?

M. Atho Mudzhar, Ka Litbang Depag, kepada Radio Nederland Wereldomroep: “Pemerintah RI memutuskan tidak melarang gerakan moderat Islam Ahmadiyah” (Hidayatullah.com,7/6/08). Kejakgung Hendarman S: “Kalau pun SKB keluar, Ahmadiyah tidak dibubarkan tapi dibekukan” (RCTI 7/6/08)

KOMENTAR : Terlihat Pemerintah lebih takut kepada "Tekanan" Asing dan Kaum Liberal, DIBANDING Takut Kepada Azab Allah.

Perilaku Buruk Parpol

"Sudah banyak partai yang datang, di antaranya menawari posisi calon wakil walikota dan wakil bupati, tapi saya tolak" ungkap Deddy Mizwar (SINDO, 27/05/2008)

KOMENTAR:
Lihatlah, perilaku tidak baik partai politik saat ini! Kepemimpinan sudah digeser sebagai ajang rebutan kekuasaan. Prinsip menang dulu dalam Pilkada menjadi patokan. Tidak peduli tingkat kemampuan calon yang diusung. Pragmatisme berkembang

Kebangkitan

Tarik Ulur dalam Pembuatan Regulasi

Dewan mengakukan kekecewaan pada Pemerintah Jawa Barat. Soalnya, dari empat perda yang baru saja diparipurnakan 2007 lalu, kini harus direvisi lagi (Radar Bogor, 14/04/2008)

KOMENTAR : Bukti lagi, bahwa pembuatan regulasi selalu diwarnai tarik ulur kepentingan. Yang dimenangkan dan diuntungkan adalah Penguasa dan Pengusaha

Bogor Kota HALAL dengan SYARIAH

Peredaran makanan haram di Kota Bogor menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Ani Sumarni menyambut baik niat LPOM MUI melindungi konsumen dan menjadikan Bogor Kota Halal (Radar Bogor, 14/04/2008)

KOMENTAR : Yang paling URGEN untuk menjadikan Bogor Kota halal adalah beralih kepada ATURAN & SISTEM yang HALAL yaitu ISLAM, sehingga rakyat SEJAHTERA dengannya

Apatisme Rakyat Terhadap Parpol

Tokoh PKS Hidayat Nurwahid mengakui saat ini masyarakat sedang berada dalam tingkat apatisme yang tinggi terhadap parpol, termasuk dalam pilkada (Radar Bogor, 13/04/2008)

KOMENTAR :
Apatisme rakyat muncul akibat :
1. Aktivitas parpol yang selalu terbatas menjelang Pemilu. Dekat dengan rakyat saat kampanye
2. Banyak Tokoh Parpol yang menjadi pemimpin tetapi cenderung bela kepentingan pribadi dan parpol-nya. Bahkan menjadi “ATM” bagi parpol. Rakyat yang memilih tidak dipedulikan. Menyedihkan Kapitalisme MERUSAK SEGALANYA

Demokrasi sering SALAH ARTI & SALAH KAPRAH

Dalam perjalanan 10 tahun reformasinya, Indonesia belum menghasilkan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi telah ditafsirkan secara salah oleh elite dan masyarakat sebagai liberalisasi. Akibatnya, terjadi kejanggalan dalam tata kelembagaan dan ada claim matang berdemokrasi tapi sebenarnya kebablasan, demikian ahli ilmu politik pemerintahan dari UGM, Purwo Santoso (JURNAS, 14/04/2008)

KOMENTAR : Itulah fakta Demokrasi, sering salah arti dan salah kaprah dalam tataran pelaksanaannya, bahkan sering mendiskreditkan Islam. Sudah selayaknya Demokrasi ditinggalkan. SAATNYA SYARIAH MENGATUR DUNIA

Ayat Mana lagi yang DIDUSTAKAN?

Dunia tempat kita hidup sekarang ini jauh dari suasana aman, adil dan sejahtera. Yang terjadi justru perselisihan, konflik, dan pertentangan. Ini tentu saja tidak dapat dibiarkan. Bersama seluruh umat di dunia kita harus terpanggil untuk ikut berikhtiar mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi semua umat manusia (presidensby.info, 09/04/2008)

KOMENTAR : Umat di dunia mestinya ingat akan Firman Allah SWT, “Jika Kalian berselisih dalam segala sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah.” (Al Ayat). Tapi hanya sedikit saja yang mengingat Allah. Allah sangat baik dan sayang kepada kita, dengan memberikan Alam Semesta yang indah dan kaya akan sumber daya berikut aturan yang SANGAT COCOK untuk manusia. Maka ayat-ayat dan kenikmatan mana lagi yang akan didustakan oleh manusia?

Mulianya Pelayan Rakyat

Bupati Bogor Agus Utara Effendi: “Setiap Kepala Desa harus mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas sesuai amanat yang telah dipercayakan.” (Radar Bogor, 10/04/2008)

KOMENTAR : Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Sudah semestinya mereka berpihak kepada rakyat dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

Oknum yang KORUP Merajalela

Kalangan dewan minta agar PT Jasa Marga menertibkan maraknya kios liar di pertigaan Ciawi. Terlebih kios tersebut berada di lahan milik PT Jasa Marga. Kepala Cabang PT Jasa Marga, Sudijatniko menegaskan, pihaknya tak ada kesepakatan dalam pembuatan kios-kios tersebut, jika ada yang mengatasnamakan Jasa Marga atau koperasinya itu adalah oknum (Radar Bogor, 09/04/2008)

KOMENTAR : Oknum Pejabat dan aparat yang mencari penghasilan di luar gaji bulanan marak di berbagai sektor akibat diterapkannya Kapitalisme-Sekuler yang cenderung menciptakan insan-insan berjiwa korup.

Petani Lokal "dianak-tirikan"

Wilayah Kabupaten Bogor cukup kaya akan potensi pertaniannya. Tak heran bila pihak swasta melirik potensi ini khususnya budidaya kacang tanah (Radar Bogor, 09/04/2008)

KOMENTAR : Fakta bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam sudah ada sejak dahulu. Sayang, Pemerintah lebih senang mengimpor bahan pangan dari negara lain karena tidak ada “komisi” yang diterima jika membeli dari petani lokal. Perilaku Korup seperti ini jelas tidak sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang selalu didengungkan oleh Pemerintah

Budaya Kolonial Masih Melekat

Maraknya penderita balita gizi buruk belakangan ini, seharusnya bisa menjadi pembelajaran pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di samping kesadaran masyarakat itu sendiri. Namun sering ditemukan, aparat pemerintah setempat, yang seharusnya memberikan penyuluhan dan pelayanan, justru menyalahkan warganya yang terkena gizi buruk. Kenapa menyalahkan?, menurut dokter dan peneliti Puslitbang Gizi Bona Simanungkalit, biasanya aparat pemerintah berusaha menutupi bahwa di daerahnya pelayanan kesehatan sudah diberikan dengan baik. Padahal kenyataannya, masih terdapat warga yang terkena gizi buruk (Radar Bogor, 09/04/2008)

KOMENTAR : Sudahlah terkena derita Gizi Buruk, dimarahin pula. Budaya Kolonial masih tersisa pada aparat dan pemerintah kita. Semangat melayani rakyat masih rendah.

Rakyat Ditindas, Penguasa & Pengusaha Diuntungkan

Sebagian warga yang tanahnya tergerus proyek Tol Bogor Ring Road (BRR) masih mengumpat, meski sudah menerima ganti rugi. Mereka juga merasa terpaksa melepas tanah dan bangunannya setelah ditakut-takuti dan kerap menerima intimidasi. Umumnya, mereka merasa tidak dilibatkan dalam penentuan harga dan kurang mendapat sosialisasi masalah penzonaan. Ada juga yang menjual tanahnya karena takut menerima pembayaran dari pengadilan (Radar Bogor.com, 05/04/2008)

KOMENTAR : Rakyat selalu menjadi pihak yang tertindas. Penguasa dan Pengusaha yang diuntungkan. Pemerintah lebih rela mengalokasikan dana yang lebih besar kepada hal-hal yang terkait dengan Penguasa dan Pengusaha, contoh alokasi dana untuk BLBI dan Peremajaan Mesin Tekstil. Tetapi TIDAK untuk Rakyat! Rakyat selalu diminta berkorban lebih besar

Janji PALSU para Pejabat

Indonesia lebih memilih mengimpor produk pertanian saat harga tinggi lantaran para pejabat pemerintah memperoleh komisi USS$10-US$20/ton. Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli mengatakan kondisi itu menyebabkan tidak ada kebijakan yang menguntungkan petani (Bisnis Indonesia, 09/04/08)

KOMENTAR : Bukti Lagi! Banyak pejabat negeri ini “DOYAN” KORUP dan mementingkan diri sendiri. Membela Kepentingan Rakyat hanya jargon dan janji politik saat kampanye. Pantas saja Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tidak pernah mampu menghilangkan kemiskinan dan penggangguran. Saatnya Buang Kapitalisme, Saatnya Terapkan Aturan Allah.

Wakil Rakyat Sibuk Pilkada

Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyedot hampir habis penghuni Gedung DPRD Jawa Barat. Pantauan Republika, sejak Senin (7/4) hingga Selasa (8/4), tidak terlihat banyak wakil rakyat yang masuk kerja untuk mengurus kepentingan rakyat (Republika, 09/04/2008)

KOMENTAR : Lagi-lagi rakyat dilupakan ! Wakil Rakyat TIDAK PEDULI-kan Rakyatnya! Ini bukti bahwa mereka menjadi “wakil rakyat” bukan karena ingin mengabdi dan mensejahterakan rakyat. Namun, lebih karena keinginan untuk memiliki akses pada kekuasaan dan kekayaan. Kasihan mereka! Tidak paham esensi seorang wakil rakyat.