Perilaku Buruk Parpol

"Sudah banyak partai yang datang, di antaranya menawari posisi calon wakil walikota dan wakil bupati, tapi saya tolak" ungkap Deddy Mizwar (SINDO, 27/05/2008)

KOMENTAR:
Lihatlah, perilaku tidak baik partai politik saat ini! Kepemimpinan sudah digeser sebagai ajang rebutan kekuasaan. Prinsip menang dulu dalam Pilkada menjadi patokan. Tidak peduli tingkat kemampuan calon yang diusung. Pragmatisme berkembang

Kebangkitan

Tarik Ulur dalam Pembuatan Regulasi

Dewan mengakukan kekecewaan pada Pemerintah Jawa Barat. Soalnya, dari empat perda yang baru saja diparipurnakan 2007 lalu, kini harus direvisi lagi (Radar Bogor, 14/04/2008)

KOMENTAR : Bukti lagi, bahwa pembuatan regulasi selalu diwarnai tarik ulur kepentingan. Yang dimenangkan dan diuntungkan adalah Penguasa dan Pengusaha

Bogor Kota HALAL dengan SYARIAH

Peredaran makanan haram di Kota Bogor menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Ani Sumarni menyambut baik niat LPOM MUI melindungi konsumen dan menjadikan Bogor Kota Halal (Radar Bogor, 14/04/2008)

KOMENTAR : Yang paling URGEN untuk menjadikan Bogor Kota halal adalah beralih kepada ATURAN & SISTEM yang HALAL yaitu ISLAM, sehingga rakyat SEJAHTERA dengannya

Apatisme Rakyat Terhadap Parpol

Tokoh PKS Hidayat Nurwahid mengakui saat ini masyarakat sedang berada dalam tingkat apatisme yang tinggi terhadap parpol, termasuk dalam pilkada (Radar Bogor, 13/04/2008)

KOMENTAR :
Apatisme rakyat muncul akibat :
1. Aktivitas parpol yang selalu terbatas menjelang Pemilu. Dekat dengan rakyat saat kampanye
2. Banyak Tokoh Parpol yang menjadi pemimpin tetapi cenderung bela kepentingan pribadi dan parpol-nya. Bahkan menjadi “ATM” bagi parpol. Rakyat yang memilih tidak dipedulikan. Menyedihkan Kapitalisme MERUSAK SEGALANYA

Demokrasi sering SALAH ARTI & SALAH KAPRAH

Dalam perjalanan 10 tahun reformasinya, Indonesia belum menghasilkan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi telah ditafsirkan secara salah oleh elite dan masyarakat sebagai liberalisasi. Akibatnya, terjadi kejanggalan dalam tata kelembagaan dan ada claim matang berdemokrasi tapi sebenarnya kebablasan, demikian ahli ilmu politik pemerintahan dari UGM, Purwo Santoso (JURNAS, 14/04/2008)

KOMENTAR : Itulah fakta Demokrasi, sering salah arti dan salah kaprah dalam tataran pelaksanaannya, bahkan sering mendiskreditkan Islam. Sudah selayaknya Demokrasi ditinggalkan. SAATNYA SYARIAH MENGATUR DUNIA

Ayat Mana lagi yang DIDUSTAKAN?

Dunia tempat kita hidup sekarang ini jauh dari suasana aman, adil dan sejahtera. Yang terjadi justru perselisihan, konflik, dan pertentangan. Ini tentu saja tidak dapat dibiarkan. Bersama seluruh umat di dunia kita harus terpanggil untuk ikut berikhtiar mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi semua umat manusia (presidensby.info, 09/04/2008)

KOMENTAR : Umat di dunia mestinya ingat akan Firman Allah SWT, “Jika Kalian berselisih dalam segala sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah.” (Al Ayat). Tapi hanya sedikit saja yang mengingat Allah. Allah sangat baik dan sayang kepada kita, dengan memberikan Alam Semesta yang indah dan kaya akan sumber daya berikut aturan yang SANGAT COCOK untuk manusia. Maka ayat-ayat dan kenikmatan mana lagi yang akan didustakan oleh manusia?

Mulianya Pelayan Rakyat

Bupati Bogor Agus Utara Effendi: “Setiap Kepala Desa harus mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan menjalankan tugas sesuai amanat yang telah dipercayakan.” (Radar Bogor, 10/04/2008)

KOMENTAR : Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Sudah semestinya mereka berpihak kepada rakyat dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

Oknum yang KORUP Merajalela

Kalangan dewan minta agar PT Jasa Marga menertibkan maraknya kios liar di pertigaan Ciawi. Terlebih kios tersebut berada di lahan milik PT Jasa Marga. Kepala Cabang PT Jasa Marga, Sudijatniko menegaskan, pihaknya tak ada kesepakatan dalam pembuatan kios-kios tersebut, jika ada yang mengatasnamakan Jasa Marga atau koperasinya itu adalah oknum (Radar Bogor, 09/04/2008)

KOMENTAR : Oknum Pejabat dan aparat yang mencari penghasilan di luar gaji bulanan marak di berbagai sektor akibat diterapkannya Kapitalisme-Sekuler yang cenderung menciptakan insan-insan berjiwa korup.

Petani Lokal "dianak-tirikan"

Wilayah Kabupaten Bogor cukup kaya akan potensi pertaniannya. Tak heran bila pihak swasta melirik potensi ini khususnya budidaya kacang tanah (Radar Bogor, 09/04/2008)

KOMENTAR : Fakta bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam sudah ada sejak dahulu. Sayang, Pemerintah lebih senang mengimpor bahan pangan dari negara lain karena tidak ada “komisi” yang diterima jika membeli dari petani lokal. Perilaku Korup seperti ini jelas tidak sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang selalu didengungkan oleh Pemerintah

Budaya Kolonial Masih Melekat

Maraknya penderita balita gizi buruk belakangan ini, seharusnya bisa menjadi pembelajaran pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di samping kesadaran masyarakat itu sendiri. Namun sering ditemukan, aparat pemerintah setempat, yang seharusnya memberikan penyuluhan dan pelayanan, justru menyalahkan warganya yang terkena gizi buruk. Kenapa menyalahkan?, menurut dokter dan peneliti Puslitbang Gizi Bona Simanungkalit, biasanya aparat pemerintah berusaha menutupi bahwa di daerahnya pelayanan kesehatan sudah diberikan dengan baik. Padahal kenyataannya, masih terdapat warga yang terkena gizi buruk (Radar Bogor, 09/04/2008)

KOMENTAR : Sudahlah terkena derita Gizi Buruk, dimarahin pula. Budaya Kolonial masih tersisa pada aparat dan pemerintah kita. Semangat melayani rakyat masih rendah.

Rakyat Ditindas, Penguasa & Pengusaha Diuntungkan

Sebagian warga yang tanahnya tergerus proyek Tol Bogor Ring Road (BRR) masih mengumpat, meski sudah menerima ganti rugi. Mereka juga merasa terpaksa melepas tanah dan bangunannya setelah ditakut-takuti dan kerap menerima intimidasi. Umumnya, mereka merasa tidak dilibatkan dalam penentuan harga dan kurang mendapat sosialisasi masalah penzonaan. Ada juga yang menjual tanahnya karena takut menerima pembayaran dari pengadilan (Radar Bogor.com, 05/04/2008)

KOMENTAR : Rakyat selalu menjadi pihak yang tertindas. Penguasa dan Pengusaha yang diuntungkan. Pemerintah lebih rela mengalokasikan dana yang lebih besar kepada hal-hal yang terkait dengan Penguasa dan Pengusaha, contoh alokasi dana untuk BLBI dan Peremajaan Mesin Tekstil. Tetapi TIDAK untuk Rakyat! Rakyat selalu diminta berkorban lebih besar

Janji PALSU para Pejabat

Indonesia lebih memilih mengimpor produk pertanian saat harga tinggi lantaran para pejabat pemerintah memperoleh komisi USS$10-US$20/ton. Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli mengatakan kondisi itu menyebabkan tidak ada kebijakan yang menguntungkan petani (Bisnis Indonesia, 09/04/08)

KOMENTAR : Bukti Lagi! Banyak pejabat negeri ini “DOYAN” KORUP dan mementingkan diri sendiri. Membela Kepentingan Rakyat hanya jargon dan janji politik saat kampanye. Pantas saja Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya tidak pernah mampu menghilangkan kemiskinan dan penggangguran. Saatnya Buang Kapitalisme, Saatnya Terapkan Aturan Allah.

Wakil Rakyat Sibuk Pilkada

Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah menyedot hampir habis penghuni Gedung DPRD Jawa Barat. Pantauan Republika, sejak Senin (7/4) hingga Selasa (8/4), tidak terlihat banyak wakil rakyat yang masuk kerja untuk mengurus kepentingan rakyat (Republika, 09/04/2008)

KOMENTAR : Lagi-lagi rakyat dilupakan ! Wakil Rakyat TIDAK PEDULI-kan Rakyatnya! Ini bukti bahwa mereka menjadi “wakil rakyat” bukan karena ingin mengabdi dan mensejahterakan rakyat. Namun, lebih karena keinginan untuk memiliki akses pada kekuasaan dan kekayaan. Kasihan mereka! Tidak paham esensi seorang wakil rakyat.

Ambisi Memimpin dan Berkuasa

KPU didesak menunda pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah hingga Oktober 2008. Hal ini agar calon independen ikut dalam Pilkada. Ketua Koalisi Calon Perseorangan Seluruh Indonesia (KCPSI) NTB, Lalu Ranggalawe memprediksi pembuatan regulasi terkait syarat-syarat Calon Independen selesai Juni (SINDO, 08/04/2008)

KOMENTAR : Semua pihak disibukkan oleh Pemilu dan Pilkada. Calon Independen bermunculan dan diperjuangkan. Mengindikasikan :
1) Rakyat tidak percaya lagi pada pemimpin yang lahir dan diusung oleh Partai
2) Banyak individu yang memiliki "ambisi" untuk memimpin dan berkuasa. Ujungnya akses pada kekayaan terbuka lebar

Janji Politik Menghanyutkan

Pasangan Cagub dan Cawagub Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (HADE) siap mundur sebagai Gubernur dan Wagub jika dalam 3 tahun masa jabatannya tidak berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar. Selain itu, pasangan tersebut berjanji menciptakan satu juta lapangan kerja, investasi sektor alam dan meningkatkan UKM (SINDO, 08/04/2008)

KOMENTAR : Sayang, Pasangan yang diusung dua partai berbasis umat Islam ini tidak menyodorkan Janji Politik Penerapan Syariah Islam dan Aturan Allah. Kesempatan dan Potensi yang disia-siakan. Terlepas dari itu, Janji Politik yang sudah diungkapkan harus dilaksanakan dengan daya dan upaya maksimal. Jangan manis saat kampanye, tapi getir di saat sudah memimpin.

Kasihan Rakyat.....

Terungkap sudah soal 31 Camat di Kabupaten Tangerang yang pelesir ke Bangkok. Bupati Tangerang, Ismat Iskandar, akhirnya buka mulut. Dia mengaku kepergian para Camat itu atas restu darinya. Bahkan restu itu diberikan Ismat atas keberhasilan Camat dalam menyukseskan pemilihan Bupati lalu (Republika, 04/04/2008)

KOMENTAR : Lagi-lagi perilaku Kapitalis dilakukan para pejabat daerah. Sementara, pejabatnya asyik dengan pelesirnya, rakyat tidak dipedulikan, dibiarkan bergulat dengan kesulitan ekonomi.

Berseri-serilah untuk Rakyat

Wajah Mahfud terlihat berseri-seri saat memasuki Istana Negara menjelang pelantikan dan pengucapan sumpah. ’’Alhamdulillah. Ini babak baru dalam kehidupan saya,’’ katanya (Radar-Bogor.com, 02/04/2008)

KOMENTAR : Bikin rakyat berseri-seri juga! Karena setiap babak kehidupan rakyat, terutama rakyat kecil hampir tidak pernah berubah bahkan tidak lagi mengenal babak baru. “Kehidupan” banyak dikuasai oleh para kapitalis. Rakyat hanya mendengar kabarnya saja, tanpa pernah merasakan nikmatnya hasil kekayaan sumber daya alam yang menjadi miliknya. Berjuang untuk Rakyat, Pak!

Pengusaha Gak Mau Rugi

Kasus kecelakaan kerja masih sering terjadi di Indonesia. Tercatat sepanjang tahun 2007, 65.474 orang celaka. “Kalau dihitung, rata-rata tiap hari 5 orang mengalami kecelakaan kerja akibat masih kurangnya penerapan manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja,” ungkap Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Iskandar (Radar-Bogor.com, 02/04/2008)

KOMENTAR : Menyelenggarakan Manajemen K3 di Tempat Kerja, bagi pengusaha adalah beban/biaya. Para Kapitalis-Sekuler yang cenderung selalu menginginkan keuntungan yang besar, biasanya menganggap hal-hal yang kecil, termasuk hal-hal yang terkait dengan K3, sebagai beban yang akan mengurangi laba. Inilah buah kapitalisme. Tidak memposisikan manusia sebagaimana mestinya.

Golput Akibat Pemimpin Tidak Amanah

KPUD Kota Bogor terus menggeber persiapan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat maupun Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bogor. Rabu (19/3) mendatang, akan menggelar acara Pilkadatainment, (salah satunya) menggunakan format pagelaran budaya. Agus Teguh, Ketua Panitia Pilkadatainment yang juga Ketua Bidang Informasi dan Pendidikan Pemilih pada KPUD Kota Bogor, menyatakan: “Kami meyakini dengan pilkadatainment masyarakat dapat lebih cepat paham dan dapat menginformasikannya kepada masyarakat lainnya. Sehingga jumlah golput (tidak memilih) dapat ditekan.” (JURNAL BOGOR, 16/03/2008)

KOMENTAR : Golput bertambah banyak bukan karena tidak mengerti tata cara pemilihan umum atau Pilkada, namun dikarenakan masyarakat semakin melihat bahwa pemimpin-pemimpin saat ini banyak yang tidak amanah. Manis saat kampanye, namun asam di saat sudah menjadi pemimpin. Inilah buah sistem demokrasi.

Kapitalis-Sekuler Ciptakan Manusia Rakus

Aparat Polresta Sukabumi berhasil mengamankan sekitar 16 ribu liter bahan bakar minyak tanah bersubsidi. Penyitaan dilakukan petugas menyusul kepemilikan bahan bakar tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi. Diduga bahan bakar itu akan disalurkan pemiliknya ke sejumlah perusahaan industri. (Jurnal Bogor, 17/03/2008)

KOMENTAR : Kapitalis-Sekuler “berhasil” membentuk watak masyarakat menjadi rakus dan tidak peduli kepada sesama. Masihkah percaya kepada Kapitalis-Sekuler? Padahal Allah telah memberikan aturan yang sangat baik dan cocok untuk manusia. Yang mampu memposisikan manusia sebagai manusia.

Rebutan Berkuasa

KPUD akhirnya memutuskan hasil perhitungan suara Pilkada Kota Sukabumi 2008. Kemenangan pasangan Muslikh-Mulyono (Muslim) ditandai aksi penolakan saksi Yudiwan yang tidak mau menandatangani berita acara penetapan suara yang digelar di Gedung Gede Pangrango Komplek Secapa Polri, Minggu (163) kemarin. (JURNAL BOGOR, 17/03/2008)

KOMENTAR : Banyak yang mengikuti PILKADA hanya karena ingin berkuasa dan memperoleh akses kepada kekayaan yang lebih besar. Sedikit sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada, politisi yang memiliki cita-cita mensejahterakan rakyat yang memilihnya. Bahkan kecenderungan yang ada mereka melupakan rakyat di kala telah menjadi pemimpin dan penguasa.

Hakim Digaji Rakyat

Calon hakim konstitusi yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Akil Mochtar (fraksi Golkar) dan Mahfud MD (fraksi Kebangkitan Bangsa), diminta menegaskan komitmennya untuk tidak membela partai politik asal jika terpilih menjadi hakim konstitusi. (Kompas, 13/03/2008)

KOMENTAR : Sudah semestinya…. Independensi Hakim sangat penting dan diperlukan. Ingat lho, para Hakim digaji pake uang rakyat. Jadi rakyat-lah yang harus dibela. Sejahterakan rakyat dengan membuat keputusan yang pro rakyat.

Pengusaha Gak Peduli Rakyat

Perusahaan investasi asal AS, Texas Pacific Group (TPG), akan membeli 71,61 persen saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) seharga 195 juta dolar AS, pekan ini. Sementara sebagian besar saham dari publik BTPN sejumlah 28,39 persen, juga dimiliki investor asing. Pembelian oleh TPG sudah disepakati empat pemilik 71,61 persen saham BTPN, yaitu PT Recapital Advisors (21,8 persen), Fuad Hasan Mansyhur (20,2 persen), PT Danatama Makmur (19,2 persen) dan PT Bakrie Capital Indonesia (10,1 persen) (REP, 13/03.2008)

KOMENTAR : Itulah kelakuan para pengusaha. Mereka lebih mementingkan perolehan harta dan pengayaan diri, gak peduli assetnya dijual kepada asing atau siapa pun. Padahal Penjualan asset kepada asing sangat bahaya! Perusahaan Lokal yang dikuasai sahamnya bisa digunakan sebagai alat untuk menguasai asset vital lainnya. Akhirnya rakyat yang dirugikan dan menanggung akibatnya.

Rakusnya para Politisi & Penguasa

Desakan agar RUU Pilpres harus berorientasi menjawab kepentingan bangsa, terus mengemuka. Sebab, jangan sampai upaya revisi UU No 23/2003 itu disetir kepentingan parpol, misalnya, dengan membuat persyaratan calon presiden (capres) untuk meloloskan figur-figur tertentu. “Sangat naif kalau sebuah bangsa yang sudah merdeka sekian puluh tahun dan dalam kondisi terpuruk, hanya membuat undang-undang untuk kepentingan partai saja,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq. (Republika, 13/03/2008)

KOMENTAR : Merdeka secara fisik (tidak ada yang menjajah dengan memerangi bangsa ini). Namun tetap saja pemahaman dan perilaku bangsa ini terjajah oleh bangsa kapitalis. Faktanya mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat sudah terlalu yakin terhadap Kapitalisme. Banyak yang tidak percaya, bahwa Aturan Allah akan memberikan solusi yang sangat baik. Lihat saja, jika manusia menggunakan aturan manusia, maka yang terjadi adalah selalu berupaya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya dahulu.