Selasa, 29 Juli 2008

SBI = Kapitalisasi Pendidikan

INFO:
"Keberadaan kelas SBI sangat memberatkan para pelajar. Para Siswa yang akan masuk kelas SBI diwajibkan memiliki laptop sendiri. Ini kan memberatkan," kata Siswa SMKN 1Cibinong Septian (Jurnal Bogor, 25/07/2008)

KOMENTAR:
"Kesalahkaprahan" dalam peningkatan kualitas pendidikan sedang terjadi di Indonesia. Mereka berpikir internasionalisasi pendidikan akan meningkatkan SDM Indonesia. Yang terjadi malah kapitalisasi pendidikan. Ujungnya, tanggungjawab pendidikan beralih dari pemerintah ke rakyat

Kamis, 24 Juli 2008

Sayangi Rakyat, Jangan Cari Popularitas

INFO : Indra J Piliang juga menilai saat ini popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menurun. Sayangnya, Indra tidak menjelaskan seberapa besar penurunan popularitas SBY. Tetapi, kata dia, untuk memperbaiki popularitasnya itu, SBY perlu melakukan beberapa hal dalam waktu dekat ini. Di antaranya, harus meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama di bidang ekonomi. "Kalau itu didahulukan, maka dipastikan popularitasnya akan kembali naik," terangnya (Radar Bogor, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Lakukan kebijakan “Sayangi Rakyat” dengan terapkan Aturan Allah maka dukungan seluruh rakyat akan diperoleh. Jangan jadikan popularitas sebagai alasan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Tingkatkan kinerja karena ingin mensejahterakan rakyat, karena itu amanah seorang pemimpin negara.

Penghamburan Uang untuk Kampanye

INFO : Banyaknya alat peraga, khususnya baliho calon bupati Bogor, membuat Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Bogor kewalahan. Hingga kemarin masih banyak baliho dan gambar calon yang bertebaran di berbagai sudut jalan. “Kami menyisir jalan-jalan protokol di Kabupaten Bogor dan mencabuti alat peraga sampai pukul 01:00 WIB dini hari. Itu pun belum semuanya bisa kami copot,” ujar anggota Panwas Abdul Haris Kasyi (Radar Bogor, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Jika dana yang digunakan untuk pembuatan baliho tersebut disalurkan kepada fakir miskin, maka akan ada ribuan orang yang memperoleh makan dan pengobatan dari dana tersebut. Pemerintahan yang dijalankan dengan cara kapitalisme akan semakin memberi jarak yang luas antara fakir miskin dan orang kaya. Penghamburan uang pun akan sering terjadi. Sehingga akan banyak sektor perekonomian dan potensi-potensinya yang tidak berkembang optimal akibat tidak tersuplainya dana yang cukup untuk mengembangkannya.
Beda dengan Islam, Pemilihan Pemimpin Negara dan Daerah akan dilaksanakan jika diperlukan. Sehingga tidak akan muncul dana untuk kampanye dan penyelenggaraan Pemilu yang sangat besar itu. Dana akan disalurkan pada sektor riil yang akan mensejahterakan rakyat.

Bisnis Buku : Pengusaha Untung, Siswa "Rugi"

INFO : “Buku yang hak ciptanya sudah dibeli harganya murah dan bisa difotokopi atau dicari di internet. Masa berlakunya juga minimal 5 tahun. Jadi, tidak setiap tahun ganti buku,” kata Kabid Dikdas Disdik Chasrodi.

KOMENTAR :
Ganti buku tiap tahun merupakan permasalahan menyulitkan yang sering dirasakan oleh orang tua siswa. Yang diuntungkan hanya para pengusaha dan perantara. Sedangkan siswa tidak memperoleh manfaat perubahan dan penggantian buku tersebut secara signifikan

Kapitalisasi Sektor Kesehatan

INFO: Pengusiran 31 pasien oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, dianggap bukti komersialisasi kesehatan tanah air. Rumah sakit pemerintah yang dijadikan rujukan bagi penderita kurang mampu itu membuat para pasien terkatung-katung. (Radar Bogor, 22/07/2008)

KOMENTAR :
Bukti lagi, memang negeri ini sedang diarahkan pada Kapitalisasi seluruh aspek kehidupan. Pemerintah dan pendukungnya “ingin membawa” Indonesia menjadi Negeri Penganut Kapitalisme murni. Padahal, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Kapitalisme dapat membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang ada adalah Kapitalisme sering diterapkan dengan tidak terlepas dari cara-cara kotor dan merusak tatanan kehidupan masyarakat serta tidak menempatkan manusia sebagai manusia sebagaimana Islam yang berupaya mengatur kehidupan sesuai aturan Allah SWT Sang Pencipta.

Pemerintah Lakukan Kapitalisasi Pendidikan

INFO: Sekolah dengan klasifikasi SSN (Sekolah Standar nasional) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dijadikan setiap oknum sekolah untuk memungut biaya tak terhingga dari orangtua siswa. Dengan dalih sekolah yang berkualitas dan fasilitas yang juga lebih dari standar, sekolah negeri seperti dilegalkan memungut uang lebih kepada orangtua siswa (radar Bogor, 21/07/2008)

KOMENTAR:
Langkah kapitalisasi pendidikan semakin jelas tengah dilakukan oleh pemerintah. Arahnya, pemerintah “ingin bebas” dari menanggung beban pengembangan pendidikan bagi anak bangsa. Subsidi pendidikan perlahan tapi pasti dihilangkan. Inilah ciri mendasar dari sistem Kapitalisme yang “sangat membenci” subsidi bagi rakyat. Mereka berpikir dengan adanya subsidi dari pemerintah untuk rakyatnya, akan menghilangkan kesempatan para pengusaha untuk berbisnis di bidang tersebut.

Mereka Incar Islam karena Benci

INFO: Aksi anarkis buntut Pilkada Maluku Utara (Malut) semakin tidak terkendali. Setelah ruang kerja dan dua kamar di rumah Abdul Gafur dibakar massa pada Sabtu (19/7), kemarin giliran rumah Kepala Bappeda Malut Dr Muhajir Marsaoly yang jadi sasaran keberingasan massa (Radar Bogor, 21/07/2008)

KOMENTAR :
Bisa dilihat bersama, LSM dan Asing tidak ada satu pun yang berkomentar dan ikut campur pada masalah yang sangat tidak terkendali tersebut. Beda saat Insiden Monas terjadi. Begitu banyak LSM, Media Massa dan Asing yang memberikan responnya. Sangat jelas, umat Islam senantiasa diperhatikan dan diincar saat melakukan ‘kesalahan’ sekalipun diprovokasi oleh kalangan mereka yang membenci Islam.

Rabu, 23 Juli 2008

Demokrasi HANCURKAN Bangsa

INFO:
"Pemerintah dari ACEH sampai PAPUA terjerat KORUPSI...."
Kwik Kian Gie: "Demokratisasi justru membuat bangsa ini kehilangan kedaulatan dalam politik, ekonomi dan budaya" (KOMPAS, 21/07/2008)

KOMENTAR:
Telah nyata kebobrokan DEMOKRASI.
Tapi mengapa demokrasi terus dielu-elukan? Saatnya terapkan aturan dan nilai ISLAM.

Pengusaha Tidak Pernah Menderita


INFO:
Kadin meminta kenaikan TDL Industri maksimal 50% dan hanya dikenakan bagi industri berskala besar (SINDO, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Kesan yang ingin dimunculkan adalah kebijakan tersebut hanya dikenakan pada industri besar dan orang mampu. Padahal dampak yang terjadi pengusaha dan industri akan menjual produknya dengan harga yang mahal juga. Akhirnya rakyat kecil dan yang tidak mampu yang akan menderita dan terkena imbasnya

Bergelimang Dosa, Tenang dan Senang Saja....

INFO:
Beban Bunga UTANG Indonesia Tahun 2008 adalah Rp 94,8 triliun. Akibat tekanan inflasi naik Rp 2,2 triliun menjadi Rp 97 triliun, (Republika, 21/07/2008)

KOMENTAR :
Sudah jelas terkena dosa RIBA (BUNGA), Pemerintah juga harus tanggung jawab karena abaikan rakyat. Sungguh, kenaikan BBM hanya untuk kurangi tambahan subsidi sekitar Rp 25 triliun TAPI dengan korbankan rakyat kecil menjadi lebih miskin dan terpuruk. Sementara untuk bayar riba (utang) yang lebih besar dari subsidi, merasa senang dan tenang saja.

Kamis, 17 Juli 2008

Privatisasi BUMN untuk "Biaya" Pemilu ??

INFO: Meneg BUMN Sofyan Djalil tetap ngotot meminta BUMN PTPN I - IV dan PT Krakatau Steel (KS) SEGERA DIPRIVATISASI tahun ini juga. (Rakyat Merdeka, 16/07/2008)

KOMENTAR :
Penjualan Asset milik rakyat terus terjadi dan dipaksakan. Padahal, kondisi perusahaan dan keuangan KS sehat. Bila KS dijual, dipastikan pasokan baja untuk persenjataan TNI dikuasai dan didikte asing.
Tidak heran bila akhirnya masyarakat menilai bahwa Penjualan Asset hanya untuk para pejabat, demi biaya Pemilu

"Penjajahan" Asing melalui Pemilu 2009

INFO: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum dibentuk karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki anggaran. Bahkan Ketua Bawaslu Nur Hidayat membenarkan para stafnya diberi honor dari bantuan asing (Media Indonesia, 16/07/08)

KOMENTAR :
Kalau Bawaslu saja sudah didanai asing, jangan heran bila akhirnya semua agenda Pemilu secara keseluruhan tidak lepas dari kepentingan dan tekanan-tekanan asing. Inilah bentuk lain dari "Penjajahan" di era modern.

Politik Citra JK : "Asal Kesohor"

INFO : Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla meminta Kader Beringin tidak mengungkita isu kemiskinan dalam menghadapi Pemilu 2009. Alasannya, isu kemiskinan tidak layak jual (SINDO, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Sepertinya JK "KHAWATIR" isu kemiskinan akan memperburuk citra partainya akibat "KEGAGALANNYA" menjalankan roda pemerintahan selama ini. Sedihnya, JK selalu saja memainkan politik citra "asal kesohor"
Dan tentunya, harus dipahami bahwa Pemilu bukanlah ajang "jual beli".

Rakyat Cerdas Pilih Pemimpin Amanah

INFO : Korban lumpur Lapindo TIDAK PEDULI Pilkada Jatim (Liputan 6 Pagi SCTV, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Jangan Salahkan rakyat jika memilih untuk TIDAK MEMILIH pada PILKADA/PEMILU.
Semuanya akibat sikap pragmatisme pemimpin dan wakil rakyat.
Dekati & sayangi rakyat sepanjang waktu, tidak hanya saat Kampanye Pemilu/Pilkada.
Rakyat SEMAKIN CERDAS !!

Kamis, 10 Juli 2008

Penghamburan Uang Rakyat

INFO: Sekjen KPU, Suripto Bambang: "Anggaran Pemilu Legislatif & Pilpres 2009 sebesar Rp 14,1 Triliun". (Rakyat Merdeka, 09/07/2008)

KOMENTAR :
Uang Rakyat sebesar ini dihambur-hamburkan. Padahal DPR, Presiden dan Wapres TETAP TIDAK BERPIHAk kepada Rakyat.
Bila saja uang rakyat sejumlah itu digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dimana masing-masing sekolah mendapat Rp 100 juta, maka akan ada 282.000 sekolah yang terbantu.
Belum lagi, uang rakyat dihamburkan untuk Pilkada.

Rabu, 09 Juli 2008

Industri Politik Kapitalisme

INFO : Pasangan CaGub JATIM Soekarwo - Saifullah Yusuf telah menghabiskan dana Rp 1,3 triliun dan Total semua pasangan Cagub jatim Rp 5 Triliun, mengalahkan dana kampanye Capres AS: Barack Obama Rp 2,5 Triliun, Hillary Rp 1,8 Triliun, McCain Rp 932Miliar (Kompas, 08/07/2008)

KOMENTAR :
Inilah Bukti, PILKADA sebagai "Industri Politik" Kapitalisme.
Uang Untuk Kekuasaan dan Kekuasan Untuk Uang.
Rakyat hanya diingat saat Pilkada/Pemilu, itupun hanya untuk menjaring suara saja.

Senin, 07 Juli 2008

Arus Islam TERUS 'DIHENTIKAN'

INFO : Kasatgas Antiteror dan Bom Mabes Polri Brigjen (Pol) Surya Dharma menyatakan Indonesia menjadi ladang subur bagi gerakan teroris karena ada sekelompok orang yang bercita-cita mendirikan NII atau Kekhilafahan yang tak menampik cara-cara kekerasan (Radar-Bogor, 06/07/2008)

KOMENTAR :
Tampak jelas bahwa kelompok anti-syariah tidak akan pernah berhenti berupaya menggagalkan perjuangan dan keinginan umat Islam untuk menerapkan Aturan Allah (Syariat Islam). Berbagai cara mereka lakukan, mulai cara adu domba antara Pejuang Syariah dengan Kelompok Tradisional, adu domba dengan ‘tokoh’ pembela kesesatan, mendiskreditkan Indonesia sebagai “sarang teroris” (padahal jelas sumbernya dari Singapura), Agenda linkage (pengkaitan) dan sebagainya. Ingatlah Firman Allah SWT: “Tidak akan pernah Ridho Kaum Yahudi dan Nashara’, sampai kalian mengikuti millah mereka.” (Al Ayat)

Selesaikan Permasalahan Indonesia-Malaysia dengan SYARIAH

INFO : Pemerintah Indonesia dan Malaysia besok meresmikan tim pakar bersama (EPG). Tim tersebut dibentuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kerap menimbulkan ketegangan antara Malaysia dan Indonesia. Setelah dilantik, anggota EPG akan memberikan rekomendasi untuk kedua kepala negara. Rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat, tapi lebih sebagai pemberian pendapat alternatif bagi kepala negara. ”Jadi, sifatnya tidak binding (mengikat). Lebih seperti imbauan,” ungkap Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah. (Radar Bogor, 06/07/2008)

KOMENTAR :
Andai saja rekomendasi yang diberikan adalah penyatuan Indonesia – Malaysia dan penerapan Syariat Islam, tentunya semua permasalahan yang terjadi akan TERSELESAIKAN dengan TUNTAS dan SYAR’I

Petani & Pertanian Tidak Diperhatikan

Lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bogor menyusut. Penyebabnya hilangnya lahan kering maupun basah ini karena kurangnya perhatian Pemkab dalam menjabar visi bupati khususnya pengembangan sektor pertanian. Saat ini saja, di bumi tegar beriman sebagian besar petani hanya sebagai buruh tani di lahan pertanian. Diprediksikan 10 tahun mendatang lahan pertanian di wilayah ini bakal habis. (Radar Bogor, 05/07/2008)

KOMENTAR :
Menyedihkan! Pemerintah lebih tertarik meningkatkan Angka Pertumbuhan Ekonomi, sehingga dapat menarik Investor menanamkan modalnya. Sedangkan investor tidak tertarik “sama sekali” terhadap sektor pertanian, karena pengembangannya yang cenderung lambat. Jadi, pertanian dan petani –yang mayoritas di negeri ini– tidak mendapatkan perhatian. Yang diuntungkan, “selalu” saja pengusaha dan pemilik modal.

Kepentingan Rakyat Diabaikan

INFO : Rencana pelebaran jalan masuk menuju Bogor Nirwana Residence (BNR) menjadi keheranan Komisi C DPRD Kota Bogor. Anggota Komisi C Usmar Hariman mengaku heran kalau pemkot melakukan rencana pelebaran jalan untuk jalan masuk dan keluar menuju Jalan Dreded dengan mengorbankan tiga kantor pelayanan publik dan makam (Radar Bogor, 02/07/2008)

KOMENTAR :
Lagi-lagi, kepentingan pengusaha diutamakan. Kepentingan Rakyat diabaikan.

Perilaku Buruk Para Pengusaha

INFO : Sejumlah warga Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan memprotes ulah Pengembang Bogor Nirwana Residence. “Warga di wilayah kami resah karena selalu diintimidasi agar menjual tanahnya kepada BNR,” ujar Ketua Kelompok Tani Cibeureum Jempol Kelurahan Mulyaharja Amin. (Radar Bogor, 25/06/2008)

KOMENTAR :
Penggunaan cara kekerasan kerap kali dilakukan oleh pengusaha untuk melancarkan bisnisnya. Halal-haram tidak lagi menjadi patokan. Kapitalisme telah berhasil menciptakan perilaku buruk para pengusaha.

Demokrasi, Pilihan Baik?

INFO : Warga Perumahan Bukit Asri Rw 13 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor menggelar pemilihan ketua RW secara langsung. “Pemilihan Ketua RW secara langsung ini kita gelar sebagai ajang pembelajaran bagi masyarakat untuk berdemokrasi.” ujar anggota panitia pemilihan, Seno Herutomo (Radar Bogor, 25/06/2008)

KOMENTAR :
Kasihan umat ini. Memahami pemilihan umum hanya sebagai bentuk berdemokrasi. Padahal, Islam pun mengatur proses pemilihan umum dan mengaktegorikan pemilu sebagai salah satu dari beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menetapkan pemimpin daerah atau negara.

Pemerintah Gak Mau Repot

INFO: Jusuf Kalla: “Kenaikan harga BBM tak berhubungan dengan Pemilu. Saya & SBY lebih baik berhenti jadi Presiden dan Wakil Presiden jika tak berani naikkan BBM yang memberatkan negara” (KOMPAS, 9/5/08)

KOMENTAR:
Pemerintah tidak mau menanggung beban, sehingga naikkan harga BBM yang memberatkan rakyat. “Pemerintah senang, rakyat meradang”. Tidakkah mereka ingat do’a Nabi: “Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu ia membebani mereka, maka bebanilah ia ! (HR Muslim & Ahmad)

Intervensi AS dalam Masalah Agama

INFO: Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS merekomendasikan kepada Menlu AS Condoleezza Rice: “Pemerintah INDONESIA tidak mampu dan tidak mau meredam kekerasan dan penutupan paksa tempat ibadah agama minoritas.” AS menuduh kekuatan politik dan kelompok Islam ekstrim sebagai pendorongnya (Media Indonesia, 4/5/08)

KOMENTAR:
Ini intervensi nyata AS terhadap Indonesia. Selain kirim surat ke Depag, lalu menekan SBY, AS juga melakukan tekanan-tekanan lain. Tujuannya sangat jelas: “supaya Ahmadiyah tidak dilarang, hingga konflik di Indonesia terus terjadi dan Indonesia tetap lemah serta Islam dijauhi.”

Adu Domba untuk Bela Ahmadiyah

INFO: Syafii Maarif: “Saya akan bela sepenuhnya Ahmadiyah jika mereka dzalimi, dirampok dan keluarga mereka diusir. Ini perbuatan biadab karena pengikut Ahmadiyah itu punya hak yang sama dengan WNI yang lain” (Republika, 29/4/2008)

KOMENTAR:
1) Syafi’i telah proklamirkan diri sebagai pembela Ahmadiyah
2) Syafi’i gagal bedakan kebebasan beragama dengan pengacak-acakan agama seperti yang dilakukan Ahmadiyah
3) Kelambanan Pemerintah berekses pada kekerasan yang mestinya tidak terjadi
4) Awas adu domba lewat “tokoh” pembela kesesatan.

Kebohongan Publik oleh Ahmadiyah

INFO : Jubir Ahmadiyah Syamsir Ali: “Tadzkirah kedudukannya tidak sama dengan Al Qur’an, tadzkirah hanyalah kumpulan qiyas atau ijma” (TVOne 29/04/2008 ‘Apa Kabar Indonesia’ pkl 7)

KOMENTAR:
Ini “kedustaan nyata!” alias kebohongan Publik. Isi tadzkirah itu sudah sangat jelas adalah penggalan al Qur’an yang dibolak-balik urutan letaknya dan ditelikung isinya lalu dinisbatkan kepada Mirza Ghulam Ahmad! Jadi, bagaimana mungkin dapat disebut qiyas atau ijma?

Waspadai Rekayasa Opini Pojokkan Islam

INFO : Massa Abdul Ghafur menolak keputusan Mendagri yang memutuskan Ghafur kalah dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara. Sebelumnya terjadi bentrok fisik antar pendukung kedua calon. Hari ini terjadi bentrok fisik antara pendukung Ghafur dengan Polisi (TVOne, 7/6/08)
KOMENTAR : Insiden Monas disebut Aksi Kekerasan hanya karena melibatkan massa Islam. Tapi kekerasan lain yang berdarah-darah dianggap biasa saja. Waspadai rekayasa opini untuk pojokkan Islam lewat media sedang digulirkan dan berjalan

TIDAK TEGASnya Pemerintah

INFO: M. Atho Mudzhar, Ka Litbang Depag, kepada Radio Nederland Wereldomroep: “Pemerintah RI memutuskan tidak melarang gerakan moderat Islam Ahmadiyah” (Hidayatullah.com,7/6/08). Kejakgung Hendarman S: “Kalau pun SKB keluar, Ahmadiyah tidak dibubarkan tapi dibekukan” (RCTI 7/6/08)
KOMENTAR :
1) Media Asing sebut Ahmadiyah sebagai “Islam Moderat”
2) Tidak jelas, apa maksud “tidak dilarang” atau “dibekukan”.
Terlihat pemerintah memang TIDAK TEGAS padahal jelas-jelas Ahmadiyah menodai Islam

TIDAK SERIUSnya Pemerintah

INFO: Reporter TransTV mengelaborasi/menelusuri SKB tentang Pembubaran Ahmadiyah. Ternyata sampai Rabu 5 Juni 2008 TIDAK ADA KEJELASAN tentang SKB tersebut baik di Depag, Depdagri maupun kejagung. Bahkan, Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng mengaku Presiden belum pernah menerima draft SKB tersebut (TransTV 5/6/08)

KOMENTAR:

Ternyata sangat Jelas, Pemerintah memang TIDAK SERIUS terkait SKB tersebut. Padahal, kelambanan Pemerintah inilah BIANG MASALAH insiden di Monas 1 Juni 2008

Ahmadiyah SESAT dari Islam

INFO: 1) MUI meminta Pemerintah SEGERA keluarkan SKB tentang Pembubaran Ahmadiyah, 2) Prof. Din Syamsuddin akan berdialog dengan Ahmadiyah (TVOne 6/6/08 pk 00.20)

KOMENTAR:
Yang diperlukan dan mendesak adalah Penetapan bahwa Ahmadiyah SESAT dari Islam, karenanya HARUS dibubarkan. Lalu orang-orangnya diajak dialog untuk kembali pada kebenaran (ruju’ ilal haq)

Bentrokan Akibat Kelambanan Pemerintah

INFO: Hamdan Zulfa (wakil Ketua Umum PBB): “Bentrokan antara AKKBB & FPI karena Pemerintah lamban tangani masalah Ahmadiyah”. Kapolres Jakpus Heru Winarko menyesalkan massa AKKBB karena mereka semula hanya berdemo di Bundaran HI tapi ternyata menuju ke monas juga (Republika 2/6/08)

KOMENTAR:
AKKBB adalah gabungan “sosialis, kristen dan kaum liberal”. Tapi, Zuhairi & Guntur Romli ‘mencatut’ nama NU. Ini tujuan mereka sesuai dengan rekomendasi Rand Corporation: “Adu Domba Tradisionalis dengan Modernis”

Penguasa Alihkan Perhatian

INFO : Penguasa alihkan perhatian AKSI UMAT TOLAK KENAIKAN HARGA BBM menjadi isu “Ahmadiyah+Pluralisme” shingga posisi Ahmadiyah dan Aliansi Kebangsaan ada di atas angin, padahal sebelumnya sangat kuat tuntutan untuk SEGERA dikeluarkan SKB 3 Menteri tentang Pembubaran Ahmadiyah. Inilah bukti nyata PENGUASA YANG JAHAT (“Sulthon Jair”). AKIBATNYA:
Ahmadiyah TIDAK JADI DIBUBARKAN
Antar Ummat Islam DIADU-DOMBA (terutama FPI & NU)
Momentum dan isu Tuntutan TOLAK KENAIKAN BBM jadi hilang

Adu Domba Umat Islam

INFO : Ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi mengingatkan ntuk tidak melibatkan NU dalam Insiden Monas. “Karena tidak ada relevansi NU dengan Insiden Monas, NU dengan FPI. Tidak ada hak apapun untuk giring GPANshor, Pagar Nusa, Lakspedam NU pada Insiden Monas. Saya ingatkan pada yang bersangkutan supaya hentikan langkah-langkahnya. NU akan beri sanksi pada yang melakukan provokasi. PBNU menyeru warga NU se-Indonesia TETAP pada pos dan kediamannya masing-masing” (detik.com, 03/06/2008)

KOMENTAR:
Jadi sangat jelas, ada provokasi untuk tunggangi NU dan diadu-dombakan dengan FPI dan Ormas Islam lain, demi: Ahmadiyah(agar tidak jadi dibubarkan) dan kepentingan mereka (yang melakukan provokasi).

Wisata Istana = "Penyesatan Politik"

INFO: Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng dengan bangga: “Mulai 24/05/3008 Istana Kepresidenan terbuka untuk umum. Istana Presiden berubah menjadi ‘istana rakyat’ (ANTV, 22/05/2008)

KOMENTAR:
Saat ini rakyat tahu pemerintah tidak Pro Rakyat. Kebijakan tentang BBM merugikan rakyat. Tapi, supaya pemerintah tetap dianggap pro rakyat dibuatlah “WISATA ISTANA” tersebut, seolah-olah merakyat. Ini “PENYESATAN POLITIK”. Juga, ini dilakukan untuk mengerem agar istana tidak dijadikan sasaran demo

Rusaknya Negara Sekuler

INFO : Menteri Agama maftuh Basyuni: “SKB bukan untuk membubarkan Ahmadiyah. Pemerintah ‘kan tidak punya hak sama sekali untuk bubarkan Ahmadiyah. Kami menunggu situasi reda untuk umumkan SKB” (NU Online, 13/05/2008 pkl 16.00)

KOMENTAR :
Inilah NEGARA SEKULER. Penodaan terhadap agama dibiarkan oleh negara/penguasa. Semua kebijakan (termasuk kebijakan “penistaan+penodaan” agama) selalu BISA dikompromikan. SKB nampaknya akan keluar / diterbitkan, tapi BUKAN untuk melarangnya. WASPADA!

BLT Tidak Mengurangi Angka Kemiskinan

INFO : Bappenas memprediksi angka kemiskinan akan melonjak menjadi 42 juta orang pada 2009 bila tidak ada kompensasi BLT (MetroTV 20/0/2008)

KOMENTAR :
Padahal yang mendapat BLT hanya 19 juta orang, sisanya 23 juta terlantar. BLT hanya setahun, berikutnya rakyat miskin akan tambah miskin. Kezhaliman HARUS DIHENTIKAN.

Arogansi AS

INFO: Menteri Kesehatan AD Michael Okerlud Leavitt: AS menolak syarat Menkes Indonesia. Jika kesepakatan tidak tercapai berarti ketidakbersediaan Indonesia berpartisipasi dalam sistem influenza WHO (Koran Tempo 28/04/08)

KOMENTAR :
Ini arogansi AS. Menggunakan WHO sebagai alat untuk menekan Indonesia demi kepentingan mereka.

Intelijen dalam Proyek NAMRU

INFO: Kepala BIN Syamsir Siregar: “Di dalam Lembaga Penelitian NAMRU ada Intelijennya” (TopikPetang ANTV 24/04/2008)

KOMENTAR:
Itulah langkah AS untuk mencengkram Indonesia

Selasa, 01 Juli 2008

Pengusaha "SALAH", dibiarkan

INFO: Pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh tidak pernah tuntas. Pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap ketenagakerjaan dituntut bersikap tegas dalam mengatasi persoalan itu. Dua permasalahan serius yang sering terjadi di lingkungan hubungan industrial yakni pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelanggaran hak-hak normatif buruh.
“Dua kasus ini diprediksi akan tetap menjadi ancaman bagi buruh apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah,” ujar anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Ani Sumarni kepada Radar Bogor, beberapa waktu lalu. (Radar Bogor, 30/06/2008)

KOMENTAR: Ketegasan Pemerintah hanya akan dilakukan jika Rakyat Kecil yang melakukan "Kesalahan". TIDAK ADA ketegasan, jika Pengusaha yang berbuat "Kesalahan".

Pemilik Modal "Berkuasa"

INFO: PT Pertamina (Persero) akhirnya merealisasikan rencananya menaikkan harga elpiji kemasan tabung ukuran 12 kilogram (kg). Mulai hari ini, perusahaan migas pelat merah itu menentapkan harga Rp 5.250 per kg dari sebelumnya Rp 4.250. Dengan begitu, harga elpiji tabung 12 kg naik, dari Rp 51 ribu menjadi Rp 63 ribu. Langkah Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg menarik perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal yang disorot adalah mengapa penetapan harga elpiji 12 kg yang menyangkut hajat hidup orang banyak dilakukan Pertamina, bukan pemerintah. (Radar Bogor, 01/07/2008)

KOMENTAR: Dengan Kapitalisme, Pengusaha memperoleh "kekuasaan". Pemerintahan dijalankan berdasarkan "keinginan" pemilik modal. Rakyat dirugikan! Padahal yang memiliki kekayaan alam di negeri ini adalah rakyat! Tidak ada hak bagi pemerintah untuk menjual kekayaan alam tanpa persetujuan rakyat. SAATNYA TINGGALKAN KAPITALISME!!

Kasihan Rakyat Kecil

INFO: Kekeringan pada musim kemarau sudah menjadi hal yang biasa. Namun jika tidak mendapatkan air selama empat tahun, tentu kondisinya sangat memprihatinkan. Hal itulah yang kini dialami oleh warga Kampung Muara, Desa Muara Jaya Kecamatan Caringin. "Memang saluran irigasi yang berada di kampung kami sudah jebol sejak tahun 2004," ucap Ketua Kelompok Tani Sukamaju Gumyadi. Hal yang sama diungkapkan petani setempat Cecep, kurangnya perhatian pemerintah atas nasib petani membuat mereka bingung harus meminta tolong kepada siapa lagi. "Terbukti, sampai saat ini tidak adanya perbaikan dari pemerintah," ucapnya. Tidak hanya itu, beberapa kali surat permohonan petani setempat agar perbaikan irigasi dilakukan, belum pernah mendapat tanggapan. “Ini menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kalau begini terus keadaannya kami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Sedangkan pekerjaan lain kami tidak punya,” katanya. (Radar Bogor, 01/07/2008)

KOMENTAR: Rakyat Kecil didekati dan dibutuhkan hanya untuk keperluan perolehan suara dalam pemilu atau pilkada. Beda dengan Islam, Pemimpin Negara bagaikan orangtua bagi rakyatnya. Setiap keinginan dan kebutuhan rakyat diupayakan dipenuhi. Binatang pun diupayakan tidak sampai terperosok saat berjalan di negeri yang dipimpinnya.

Negeri yang TIDAK KONSISTEN

INFO: Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor Nana Djuhana Enung, program penataan PKL jangan dijadikan sebuah proyek. Di mana pada saat tertentu ditertibkan, kemudian dibiarkan seolah-olah dibolehkan karena ada kepentingan tertentu dan pada waktu yang lain kembali ditertibkan. “Tapi jika sejak awal ditata dan tidak dijadikan peluang PAD, maka Pemkot harus konsisten. Sekali lagi jangan dijadikan sebuah proyek,” tandasnya. (Radar Bogor, 01/07/2008)

KOMENTAR: Tidak Konsisten dalam pelaksanaan aturan yang telah dibuat, SERING TERJADI di negeri ini. Pangkalnya adalah aturan tersebut tidak disandarkan pada KETAATAN KEPADA ALLAH SWT Maha Kuasa dan Maha Pengatur. "Pasal Karet" sering muncul di setiap aturan yang dibuat. Sehingga pragmatisme selalu dominan