Rakyat tidak pernah dipedulikan

INFO:
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menuturkan, harga elpiji tidak akan dinaikkan hingga Pemilu 2009 (SINDO, 04/09/2008)

KOMENTAR:
Kebijakan Pemerintah selalu dikaitkan dengan kepentingan pragmatis pejabat yang memegang tampuk pimpinan pemerintahan.
Kasihan Rakyat ini....
Tidak memiliki pemimpin yang peduli pada mereka.

.

Jaminan Kesehatan Masyarakat

INFO:
Tak ingin kasus meninggal di jalan akibat rumah sakit yang dituju sudah penuh, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor berencana membuat pelayanan kesehatan online. Jadi, masyarakat dengan mudah mengetahui rumah sakit yang masih menyediakan kamar kosong. (Radar Bogor, 13/08/2008)

KOMENTAR:
Banyaknya kasus meninggal masyarakat yang berobat ke rumah sakit seringkali diakibatkan oleh tidak terjangkaunya biaya berobat yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. Jaminan kesehatan yang dilakukan pemerintah belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat, mengingat sering terkendalanya pengurusan layanan kesehatan tersebut. “Warga miskin di luar data Jaminan Kesehatan Masyarakat tidak akan menerima pelayanan kesehatan gratis dari rumah sakit,” kata Bupati Sukabumi, Sukmawijaya (Jurnal Bogor, 12/08/2008)

.

Kapitalisasi Sektor Kesehatan

INFO: Pengusiran 31 pasien oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, dianggap bukti komersialisasi kesehatan tanah air. Rumah sakit pemerintah yang dijadikan rujukan bagi penderita kurang mampu itu membuat para pasien terkatung-katung. (Radar Bogor, 22/07/2008)

KOMENTAR :
Bukti lagi, memang negeri ini sedang diarahkan pada Kapitalisasi seluruh aspek kehidupan. Pemerintah dan pendukungnya “ingin membawa” Indonesia menjadi Negeri Penganut Kapitalisme murni. Padahal, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Kapitalisme dapat membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang ada adalah Kapitalisme sering diterapkan dengan tidak terlepas dari cara-cara kotor dan merusak tatanan kehidupan masyarakat serta tidak menempatkan manusia sebagai manusia sebagaimana Islam yang berupaya mengatur kehidupan sesuai aturan Allah SWT Sang Pencipta.

Pemerintah Lakukan Kapitalisasi Pendidikan

INFO: Sekolah dengan klasifikasi SSN (Sekolah Standar nasional) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dijadikan setiap oknum sekolah untuk memungut biaya tak terhingga dari orangtua siswa. Dengan dalih sekolah yang berkualitas dan fasilitas yang juga lebih dari standar, sekolah negeri seperti dilegalkan memungut uang lebih kepada orangtua siswa (radar Bogor, 21/07/2008)

KOMENTAR:
Langkah kapitalisasi pendidikan semakin jelas tengah dilakukan oleh pemerintah. Arahnya, pemerintah “ingin bebas” dari menanggung beban pengembangan pendidikan bagi anak bangsa. Subsidi pendidikan perlahan tapi pasti dihilangkan. Inilah ciri mendasar dari sistem Kapitalisme yang “sangat membenci” subsidi bagi rakyat. Mereka berpikir dengan adanya subsidi dari pemerintah untuk rakyatnya, akan menghilangkan kesempatan para pengusaha untuk berbisnis di bidang tersebut.

Pengusaha Tidak Pernah Menderita

INFO:
Kadin meminta kenaikan TDL Industri maksimal 50% dan hanya dikenakan bagi industri berskala besar (SINDO, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Kesan yang ingin dimunculkan adalah kebijakan tersebut hanya dikenakan pada industri besar dan orang mampu. Padahal dampak yang terjadi pengusaha dan industri akan menjual produknya dengan harga yang mahal juga. Akhirnya rakyat kecil dan yang tidak mampu yang akan menderita dan terkena imbasnya

Bergelimang Dosa, Tenang dan Senang Saja....

INFO:
Beban Bunga UTANG Indonesia Tahun 2008 adalah Rp 94,8 triliun. Akibat tekanan inflasi naik Rp 2,2 triliun menjadi Rp 97 triliun, (Republika, 21/07/2008)

KOMENTAR :
Sudah jelas terkena dosa RIBA (BUNGA), Pemerintah juga harus tanggung jawab karena abaikan rakyat. Sungguh, kenaikan BBM hanya untuk kurangi tambahan subsidi sekitar Rp 25 triliun TAPI dengan korbankan rakyat kecil menjadi lebih miskin dan terpuruk. Sementara untuk bayar riba (utang) yang lebih besar dari subsidi, merasa senang dan tenang saja.

Rakyat Cerdas Pilih Pemimpin Amanah

INFO : Korban lumpur Lapindo TIDAK PEDULI Pilkada Jatim (Liputan 6 Pagi SCTV, 17/07/2008)

KOMENTAR:
Jangan Salahkan rakyat jika memilih untuk TIDAK MEMILIH pada PILKADA/PEMILU.
Semuanya akibat sikap pragmatisme pemimpin dan wakil rakyat.
Dekati & sayangi rakyat sepanjang waktu, tidak hanya saat Kampanye Pemilu/Pilkada.
Rakyat SEMAKIN CERDAS !!

Penghamburan Uang Rakyat

INFO: Sekjen KPU, Suripto Bambang: "Anggaran Pemilu Legislatif & Pilpres 2009 sebesar Rp 14,1 Triliun". (Rakyat Merdeka, 09/07/2008)

KOMENTAR :
Uang Rakyat sebesar ini dihambur-hamburkan. Padahal DPR, Presiden dan Wapres TETAP TIDAK BERPIHAk kepada Rakyat.
Bila saja uang rakyat sejumlah itu digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, dimana masing-masing sekolah mendapat Rp 100 juta, maka akan ada 282.000 sekolah yang terbantu.
Belum lagi, uang rakyat dihamburkan untuk Pilkada.

Petani & Pertanian Tidak Diperhatikan

Lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bogor menyusut. Penyebabnya hilangnya lahan kering maupun basah ini karena kurangnya perhatian Pemkab dalam menjabar visi bupati khususnya pengembangan sektor pertanian. Saat ini saja, di bumi tegar beriman sebagian besar petani hanya sebagai buruh tani di lahan pertanian. Diprediksikan 10 tahun mendatang lahan pertanian di wilayah ini bakal habis. (Radar Bogor, 05/07/2008)

KOMENTAR :
Menyedihkan! Pemerintah lebih tertarik meningkatkan Angka Pertumbuhan Ekonomi, sehingga dapat menarik Investor menanamkan modalnya. Sedangkan investor tidak tertarik “sama sekali” terhadap sektor pertanian, karena pengembangannya yang cenderung lambat. Jadi, pertanian dan petani –yang mayoritas di negeri ini– tidak mendapatkan perhatian. Yang diuntungkan, “selalu” saja pengusaha dan pemilik modal.

Kepentingan Rakyat Diabaikan

INFO : Rencana pelebaran jalan masuk menuju Bogor Nirwana Residence (BNR) menjadi keheranan Komisi C DPRD Kota Bogor. Anggota Komisi C Usmar Hariman mengaku heran kalau pemkot melakukan rencana pelebaran jalan untuk jalan masuk dan keluar menuju Jalan Dreded dengan mengorbankan tiga kantor pelayanan publik dan makam (Radar Bogor, 02/07/2008)

KOMENTAR :
Lagi-lagi, kepentingan pengusaha diutamakan. Kepentingan Rakyat diabaikan.

Perilaku Buruk Para Pengusaha

INFO : Sejumlah warga Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan memprotes ulah Pengembang Bogor Nirwana Residence. “Warga di wilayah kami resah karena selalu diintimidasi agar menjual tanahnya kepada BNR,” ujar Ketua Kelompok Tani Cibeureum Jempol Kelurahan Mulyaharja Amin. (Radar Bogor, 25/06/2008)

KOMENTAR :
Penggunaan cara kekerasan kerap kali dilakukan oleh pengusaha untuk melancarkan bisnisnya. Halal-haram tidak lagi menjadi patokan. Kapitalisme telah berhasil menciptakan perilaku buruk para pengusaha.

Wisata Istana = "Penyesatan Politik"

INFO: Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng dengan bangga: “Mulai 24/05/3008 Istana Kepresidenan terbuka untuk umum. Istana Presiden berubah menjadi ‘istana rakyat’ (ANTV, 22/05/2008)

KOMENTAR:
Saat ini rakyat tahu pemerintah tidak Pro Rakyat. Kebijakan tentang BBM merugikan rakyat. Tapi, supaya pemerintah tetap dianggap pro rakyat dibuatlah “WISATA ISTANA” tersebut, seolah-olah merakyat. Ini “PENYESATAN POLITIK”. Juga, ini dilakukan untuk mengerem agar istana tidak dijadikan sasaran demo

BLT Tidak Mengurangi Angka Kemiskinan

INFO : Bappenas memprediksi angka kemiskinan akan melonjak menjadi 42 juta orang pada 2009 bila tidak ada kompensasi BLT (MetroTV 20/0/2008)

KOMENTAR :
Padahal yang mendapat BLT hanya 19 juta orang, sisanya 23 juta terlantar. BLT hanya setahun, berikutnya rakyat miskin akan tambah miskin. Kezhaliman HARUS DIHENTIKAN.

Pengusaha "SALAH", dibiarkan

INFO: Pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh tidak pernah tuntas. Pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap ketenagakerjaan dituntut bersikap tegas dalam mengatasi persoalan itu. Dua permasalahan serius yang sering terjadi di lingkungan hubungan industrial yakni pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelanggaran hak-hak normatif buruh.
“Dua kasus ini diprediksi akan tetap menjadi ancaman bagi buruh apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah,” ujar anggota Komisi D DPRD Kota Bogor Ani Sumarni kepada Radar Bogor, beberapa waktu lalu. (Radar Bogor, 30/06/2008)

KOMENTAR: Ketegasan Pemerintah hanya akan dilakukan jika Rakyat Kecil yang melakukan "Kesalahan". TIDAK ADA ketegasan, jika Pengusaha yang berbuat "Kesalahan".

Kasihan Rakyat Kecil

INFO: Kekeringan pada musim kemarau sudah menjadi hal yang biasa. Namun jika tidak mendapatkan air selama empat tahun, tentu kondisinya sangat memprihatinkan. Hal itulah yang kini dialami oleh warga Kampung Muara, Desa Muara Jaya Kecamatan Caringin. "Memang saluran irigasi yang berada di kampung kami sudah jebol sejak tahun 2004," ucap Ketua Kelompok Tani Sukamaju Gumyadi. Hal yang sama diungkapkan petani setempat Cecep, kurangnya perhatian pemerintah atas nasib petani membuat mereka bingung harus meminta tolong kepada siapa lagi. "Terbukti, sampai saat ini tidak adanya perbaikan dari pemerintah," ucapnya. Tidak hanya itu, beberapa kali surat permohonan petani setempat agar perbaikan irigasi dilakukan, belum pernah mendapat tanggapan. “Ini menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil. Kalau begini terus keadaannya kami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Sedangkan pekerjaan lain kami tidak punya,” katanya. (Radar Bogor, 01/07/2008)

KOMENTAR: Rakyat Kecil didekati dan dibutuhkan hanya untuk keperluan perolehan suara dalam pemilu atau pilkada. Beda dengan Islam, Pemimpin Negara bagaikan orangtua bagi rakyatnya. Setiap keinginan dan kebutuhan rakyat diupayakan dipenuhi. Binatang pun diupayakan tidak sampai terperosok saat berjalan di negeri yang dipimpinnya.

Patuhi Kepentingan Asing, Tinggi Ongkosnya

INFO : Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sengaja memperbesar volume premium dan solar bersubsidi pada 2009 untuk menjaga agar tekanan inflasi tidak begitu tinggi. "Bicara tentang penghematan tentu kita harus melihat apakah ongkosnya kemudian menghambat kegiatan ekonomi, munculnya inflasi dan lain-lain," ujarnya (SINDO, 13/06/2008)

KOMENTAR : Hal ini mestinya disadari pemerintah sejak awal. Faktanya kenaikan harga BBM, akibat dicabutnya subsidi, semakin mempersulit masyarakat dan meningkatkan angka Kemiskinan. Fakta ini harus senantiasa dilihat dan diperhatikan. Jangan "melihat" kepentingan Asing dan Pengusaha saja

"Ulah" Kapitalis pada Rakyat Kecil

INFO : Sejumlah warga Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan memprotes ulah pengembang Bogor Nirwana Residence (BNR). Pasalnya, ada oknum BNR yang sering melakukan intimidasi kepada warga untuk menjual tanah kepada pengembang perumahan tersebut. Tak hanya itu, puluhan petani penggarap di Kelurahan Mulyaharja pun kehilangan mata pencaharian, karena sawah yang mereka garap digusur paksa oleh pihak BNR. Lahan yang digusur adalah padi siap panen seluas 5 hektare tanpa koordinasi dengan petani yang bersangkutan. (Radar Bogor, 25/06/2008)

KOMENTAR :
Para Kapitalis kembali "berulah". Rakyat Kecil tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperjuangkan hak-haknya. Pemerintah tidak peduli.
Lihatlah! Kapitalisme telah berhasil merusak tatanan kehidupan.....!!

Rakyat Demo, karena Pemerintah Bersikap Abai

INFO: Pendemo tak hanya menghambat pengguna lalulintas, tetapi juga pekerjaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengeras suara besar yang dihadapkan ke istana kerap mengganggu tugas kepresidenan. “Mungkin yang demo cuma 50 orang, tetapi membawa kendaraan dan membawa loudspeaker (pengeras suara). Saya tidak bisa kerja. Wapres juga tidak bisa kerja,” kata SBY (Radar Bogor, 23/06/2008)

KOMENTAR:
Menggunakan Pengeras Suara saja, Pemerintah kadang TIDAK PEDULI terhadap aspirasi rakyat. Sikap abai pemerintah-lah yang menyebabkan rakyat berdemo. Agar didengar pemerintah, digunakanlah pengeras suara, sehingga pemerintah tidak sibuk dengan pekerjaan mengurusi kepentingan asing dan para kapitalis.

Sediakan Kebutuhan Rakyat

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pangkalan minyak dengan memberlakukan harga jual jauh dari ketentuan pemerintah, membuat Bupati Bogor Agus Utara Effendi mengeluarkan keputusan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah yang tertuang dalam surat keputusan Bupati No.511.1/334/Kpts/Huk/2008. "Keputusan ini jangan dianggap main-main. Kalau di lapangan ditemukan pelanggaran akan kami tindak," terang Kabid Disperindag Kab. Bogor M Alex GP (Radar Bogor, 19/06/2008)

KOMENTAR :
Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Jamu Palsu akibat Kapitalistik

54 produk jamu berbahaya tidak saja berbahaya bagi kesehatan, tapi juga mencantumkan nomor registrasi fiktif. Tentu saja hal itu sudah melanggar ketentuan yang ada. “Produk ini hanya menempel nomor registrasi Departemen yang fiktif. Tidak sesuai bahkan tidak tercantum pada daftar registrasi yang dimiliki Depkes. Jelas hal ini sudah melanggar, maka itu produk ini harus segera dimusnahkan dari pasaran,” jelas Kasi Perdagangan Disperindagkop Kota Bogor, Suminto. (Radar Bogor, 18/06/2008)

KOMENTAR :
1) Perekonomian yang dijalankan secara kapitalistik, dan
2) Fungsi pengawasan & perlindungan pemerintah yang tidak berjalan dgn semestinya, Adalah dua penyebab munculnya praktik-praktik bisnis yang tidak memandang halal dan haram di tengah masyarakat.