Dapatkan Informasi Awal Ramadhan 1429 H

Insya Allah, Hizbut-Tahrir.or.id bersama Kantor Media Informasi Hizbut Tahrir akan menyampaikan informasi hilal Ramadhan al-Mubarak berdasarkan ru'yat global. Nantikan beritanya pada Sabtu Malam sampai Ahad dini hari, 30/31 Agustus 2008, bertepatan dengan akhir 29 Sya'ban 1429 H

Jaminan Kesehatan Masyarakat

INFO:
Tak ingin kasus meninggal di jalan akibat rumah sakit yang dituju sudah penuh, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor berencana membuat pelayanan kesehatan online. Jadi, masyarakat dengan mudah mengetahui rumah sakit yang masih menyediakan kamar kosong. (Radar Bogor, 13/08/2008)

KOMENTAR:
Banyaknya kasus meninggal masyarakat yang berobat ke rumah sakit seringkali diakibatkan oleh tidak terjangkaunya biaya berobat yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. Jaminan kesehatan yang dilakukan pemerintah belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat, mengingat sering terkendalanya pengurusan layanan kesehatan tersebut. “Warga miskin di luar data Jaminan Kesehatan Masyarakat tidak akan menerima pelayanan kesehatan gratis dari rumah sakit,” kata Bupati Sukabumi, Sukmawijaya (Jurnal Bogor, 12/08/2008)

.

Polisi Sahabat Rakyat

INFO:
Agar polisi sukses melaksanakan seluruh tugasnya, maka seluruh anggota Polisi harus dekat dengan rakyat. (Radar Bogor, 11/08/2008)

KOMENTAR:
Polisi ‘dibiayai’ gunakan uang rakyat. Polisi bagian dari rakyat. Polisi harus bela rakyat. Polisi jangan mata-matai rakyat. Polisi jangan jadi alat kepentingan asing. Polisi sahabat rakyat. Polisi ciptaan Allah. Polisi juga dihisab oleh Allah. Polisi harus masuk syurga

Minimnya Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

INFO:
Bagi Deti dan Teti, dua siswi SMK Ibnu Aqil Ciomas, Pilbup Bogor 24 Agustus merupakan pengalaman pertama mereka dalam memilih calon pemimpin secara langsung. Sementara mengenai visi misi dan janji-janji pasangan calon bupati selama kampanye, mereka mengaku bisa mengerti dan menyatakan mempunyai pilihan sesuai kriterianya. “Yang penting jujur dan amanah, tapi jangan omdo alias omong doang,” kata Teti. (Radar Bogor, 13/08/2008)

KOMENTAR:
Betapa sederhananya harapan pemilih pemula tersebut. Sikap seperti ini lebih dikarenakan oleh minimnya pendidikan politik pada rakyat. Partai Politik yang memiliki tugas pendidikan politik ini tidak melakukan fungsinya, mereka lebih disibukkan dengan aktivitas yang terkait dengan pemilu/pilkada dan perebutan kursi kepemimpinan.

Jangan Sulitkan Rakyat

INFO:
Pasangan Diani-Ru’yat berjalan kaki menuju kantor KPU Kota Bogor untuk melakukan pendaftaran Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bogor. “Kami tidak ingin aktivitas masyarakat terganggu akibat proses pendaftaran calon. Kami menghormati masukan dari semua pihak, sehingga Diani-Ru’yat rela berjalan kaki,” ujar Sekretaris Tim Sukses Diani-Ru’yat, Aly Yusuf. (Radar Bogor, 11/08/2008)

KOMENTAR:
Semoga sikap memahami rakyat ini tidak terbatas saat melakukan proses kampanye. Rakyat sangat berharap bahwa pemimpinnya memiliki sikap yang senantiasa memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan serta tidak menyulitkan rakyat. Pengawalan yang ketat terhadap pejabat, sejatinya mengandung unsur mengganggu masyarakat. Beda dengan pemimpin yang dicintai rakyat, maka pengawalan tersebut dirasa tidak diperlukan lagi.

Pejabat Panik hadapi fenomena Golput

INFO:
Ketua MPR Hidayat Nurwahid: "Golput akan menjadi sangat kontraproduktif. Sebab, Pemilu menghadirkan anggaran dan sumber daya yang sangat besar" (detik.com, 24/07/2008)

KOMENTAR:
Sebelumnya Megawati menyatakan orang golput tidak boleh jadi WNI. Juga Ketua KPU Abdul Hafiz: "Golput tidak pernah melahirkan pemimpin yang baik" (Detik.com, 17/07/2008)
TERLIHAT, para pejabat panik dengan fenomena golput.
Mestinya, mereka sadari bahwa kepercayaan rakyat pada proses demokrasi tersebut terus turun atau TIDAK PERCAYA

"Jual" Aset Rakyat untuk Pemilu?

INFO:
Faisal Basri, Pengamat dan Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia: "Privatisasi BUMN dan menjual saham BUMN pada pihak asing adalah upaya Parpol mencari uang menjelang Pemilu" (Rakyat Merdeka, 28/07/2008)

KOMENTAR :
Dalam Sistem Demokrasi, Pemilu merupakan "industri politik".
Aset rakyat digunakan untuk kepentingan Partai.
Padahal dalam Islam sangat jelas, fungsi Partai merupakan alat untuk dakwah Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi kepentingan rakyat (QS Ali Imran : 110)

Parpol Usung "Kepentingannya" !!

INFO :
Pengamat Politik IndoBarometer Mohammad Qodari menyalahkan peran partai politik dalam merekrut artis maju sebagai kandidat dalam Pilkada. Qodari melihat hal tersebut merupakan kegagalan parpol dalam mengagendakan regenerasi di tubuh partai. Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani menilai perekrutan artis menunjukkan cara berpikir yang instan dari parpol. Selain juga menunjukkan kegagalan parpol melakukan kaderisasi dari bawah (SINDO, 06/08/2008)

KOMENTAR :
Sebenarnya parpol tidak mengusung siapa pun, yang mereka usung adalah kepentingan parpol. Bahkan, Parpol tidak peduli “kerusakan” pengelolaan negara/daerah yang akan dihasilkan dari kesalahan memilih kandidat pemimpin.

Pejabat HARUS Jujur

INFO :
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memberi waktu kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Menteri Kehutanan M.S. Kaban. Kedua menteri tersebut diminta memberikan keterangan sejujur-jujurnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan tuduhan menerima aliran dana Bank Indonesia (BI). (Radar Bogor, 05/08/2008)

KOMENTAR :
Sudah suatu kemestian bahwa setiap Pejabat Negara memiliki kejujuran. Jabatan harus dipandang sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rakyat dan Allah SWT.

Idealisme Parpol, Sudah HILANG !

INFO:
Penolakan Kasasi Muhammad Sahid menjadi angin segar bagi beberapa tokoh politik di Kota Bogor yang berniat menjadi F2. Sebab, calon terkuat pendamping Dody adalah Dedi Supriadi yang notabene anggota periode Sahid. Sejak itulah muncul nama Erik Irawan Sughanda. Selain dia, sempat berhembus nama Helmi Soetikno, Ustadz Abdul Wadud, dan Ridwan Ibrahim. (Radar Bogor, 05/08/2008)

KOMENTAR :
Tarik Ulur kepentingan sering dilakukan oleh Partai Politik. Pragmatisme dan kepentingan duniawi menjadi hal-hal yang biasa diutamakan. Parpol menjadi nampak “bodoh” saat menentukan wakil-wakil yang akan diangkat. Lihat saja, mereka begitu mudah menentukan calon pemimpin yang diusungnya hanya dengan mengandalkan popularitas, sehingga tidak aneh jika artis pun bisa ikut pilkada dan pemilu. Idealisme sudah pudar!

Khilafah menyatukan Umat dan Menyejahterakan

INFO:
Presiden SBY: "Jika negara-negara muslim bersatu, kemampuan/potensi ini bisa sangat bermanfaat untuk menciptakan perdamaian dunia, bukan justru menjadi pusat lokasi konflik dunia" (Republika, 31/07/2008)

KOMENTAR :
Benar, Ummat Islam yang saat ini terpecah jadi lebih 50 negara muslim, dulu pernah BERSATU dalam teritorial, pemikiran, perasaan dan aturan, yaitu KHILAFAH sebagai institusi pemersatu umat Islam, selama 12 Abad. Karenanya KHILAFAH selain WAJIB juga sangat DIBUTUHKAN saat ini.

Pilkada = "Industri Politik"

INFO:
Dr. Siti Zuhro, Koordinator Peneliti - The Habibie Centre-: "Kami menemukan fakta (Pilgub JATIM) masyarakat tidak lagi menganggap Kiai sebagai panutan dalam mencoblos"..... "Yang menang sebenarnya investor politik, partai besar tidak lagi jaminan (INDOPOS, 01/08/2008)

KOMENTAR :
Bukti Nyata dalam Demokrasi, Pemilu/Pilkada dijadikan "INDUSTRI POLITIK". Proses Politik negara "DIDIKTE" kepentingan PEMILIK MODAL (Investor. Peran ULAMA tidak diberi tempat, bahkan ditiadakan.

Golput karena tidak Percaya Parpol dan Elite Politik

INFO:
Golput di Jatim secara keseluruhan sebesar 39.2% dari jumlah pemilih yang terdaftar. Dari suara yang terkumpul, tidak ada pasangan yang meraih lebih dari 30%, paling tinggi 25.52% (KOMPAS, 24/07/2008)

KOMENTAR :
lagi-lagi GOLPUT yang menang. Tambah lagi bukti nyata, bahwa Rakyat TIDAK PERCAYA kepada Parpol dan Elite.

SBI = Kapitalisasi Pendidikan

INFO:
"Keberadaan kelas SBI sangat memberatkan para pelajar. Para Siswa yang akan masuk kelas SBI diwajibkan memiliki laptop sendiri. Ini kan memberatkan," kata Siswa SMKN 1Cibinong Septian (Jurnal Bogor, 25/07/2008)

KOMENTAR:
"Kesalahkaprahan" dalam peningkatan kualitas pendidikan sedang terjadi di Indonesia. Mereka berpikir internasionalisasi pendidikan akan meningkatkan SDM Indonesia. Yang terjadi malah kapitalisasi pendidikan. Ujungnya, tanggungjawab pendidikan beralih dari pemerintah ke rakyat

Sayangi Rakyat, Jangan Cari Popularitas

INFO : Indra J Piliang juga menilai saat ini popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menurun. Sayangnya, Indra tidak menjelaskan seberapa besar penurunan popularitas SBY. Tetapi, kata dia, untuk memperbaiki popularitasnya itu, SBY perlu melakukan beberapa hal dalam waktu dekat ini. Di antaranya, harus meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama di bidang ekonomi. "Kalau itu didahulukan, maka dipastikan popularitasnya akan kembali naik," terangnya (Radar Bogor, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Lakukan kebijakan “Sayangi Rakyat” dengan terapkan Aturan Allah maka dukungan seluruh rakyat akan diperoleh. Jangan jadikan popularitas sebagai alasan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Tingkatkan kinerja karena ingin mensejahterakan rakyat, karena itu amanah seorang pemimpin negara.

Penghamburan Uang untuk Kampanye

INFO : Banyaknya alat peraga, khususnya baliho calon bupati Bogor, membuat Panitia Pengawas (Panwas) Pilbup Bogor kewalahan. Hingga kemarin masih banyak baliho dan gambar calon yang bertebaran di berbagai sudut jalan. “Kami menyisir jalan-jalan protokol di Kabupaten Bogor dan mencabuti alat peraga sampai pukul 01:00 WIB dini hari. Itu pun belum semuanya bisa kami copot,” ujar anggota Panwas Abdul Haris Kasyi (Radar Bogor, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Jika dana yang digunakan untuk pembuatan baliho tersebut disalurkan kepada fakir miskin, maka akan ada ribuan orang yang memperoleh makan dan pengobatan dari dana tersebut. Pemerintahan yang dijalankan dengan cara kapitalisme akan semakin memberi jarak yang luas antara fakir miskin dan orang kaya. Penghamburan uang pun akan sering terjadi. Sehingga akan banyak sektor perekonomian dan potensi-potensinya yang tidak berkembang optimal akibat tidak tersuplainya dana yang cukup untuk mengembangkannya.
Beda dengan Islam, Pemilihan Pemimpin Negara dan Daerah akan dilaksanakan jika diperlukan. Sehingga tidak akan muncul dana untuk kampanye dan penyelenggaraan Pemilu yang sangat besar itu. Dana akan disalurkan pada sektor riil yang akan mensejahterakan rakyat.

Bisnis Buku : Pengusaha Untung, Siswa "Rugi"

INFO : “Buku yang hak ciptanya sudah dibeli harganya murah dan bisa difotokopi atau dicari di internet. Masa berlakunya juga minimal 5 tahun. Jadi, tidak setiap tahun ganti buku,” kata Kabid Dikdas Disdik Chasrodi.

KOMENTAR :
Ganti buku tiap tahun merupakan permasalahan menyulitkan yang sering dirasakan oleh orang tua siswa. Yang diuntungkan hanya para pengusaha dan perantara. Sedangkan siswa tidak memperoleh manfaat perubahan dan penggantian buku tersebut secara signifikan

Kapitalisasi Sektor Kesehatan

INFO: Pengusiran 31 pasien oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, dianggap bukti komersialisasi kesehatan tanah air. Rumah sakit pemerintah yang dijadikan rujukan bagi penderita kurang mampu itu membuat para pasien terkatung-katung. (Radar Bogor, 22/07/2008)

KOMENTAR :
Bukti lagi, memang negeri ini sedang diarahkan pada Kapitalisasi seluruh aspek kehidupan. Pemerintah dan pendukungnya “ingin membawa” Indonesia menjadi Negeri Penganut Kapitalisme murni. Padahal, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Kapitalisme dapat membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang ada adalah Kapitalisme sering diterapkan dengan tidak terlepas dari cara-cara kotor dan merusak tatanan kehidupan masyarakat serta tidak menempatkan manusia sebagai manusia sebagaimana Islam yang berupaya mengatur kehidupan sesuai aturan Allah SWT Sang Pencipta.

Pemerintah Lakukan Kapitalisasi Pendidikan

INFO: Sekolah dengan klasifikasi SSN (Sekolah Standar nasional) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dijadikan setiap oknum sekolah untuk memungut biaya tak terhingga dari orangtua siswa. Dengan dalih sekolah yang berkualitas dan fasilitas yang juga lebih dari standar, sekolah negeri seperti dilegalkan memungut uang lebih kepada orangtua siswa (radar Bogor, 21/07/2008)

KOMENTAR:
Langkah kapitalisasi pendidikan semakin jelas tengah dilakukan oleh pemerintah. Arahnya, pemerintah “ingin bebas” dari menanggung beban pengembangan pendidikan bagi anak bangsa. Subsidi pendidikan perlahan tapi pasti dihilangkan. Inilah ciri mendasar dari sistem Kapitalisme yang “sangat membenci” subsidi bagi rakyat. Mereka berpikir dengan adanya subsidi dari pemerintah untuk rakyatnya, akan menghilangkan kesempatan para pengusaha untuk berbisnis di bidang tersebut.

Mereka Incar Islam karena Benci

INFO: Aksi anarkis buntut Pilkada Maluku Utara (Malut) semakin tidak terkendali. Setelah ruang kerja dan dua kamar di rumah Abdul Gafur dibakar massa pada Sabtu (19/7), kemarin giliran rumah Kepala Bappeda Malut Dr Muhajir Marsaoly yang jadi sasaran keberingasan massa (Radar Bogor, 21/07/2008)

KOMENTAR :
Bisa dilihat bersama, LSM dan Asing tidak ada satu pun yang berkomentar dan ikut campur pada masalah yang sangat tidak terkendali tersebut. Beda saat Insiden Monas terjadi. Begitu banyak LSM, Media Massa dan Asing yang memberikan responnya. Sangat jelas, umat Islam senantiasa diperhatikan dan diincar saat melakukan ‘kesalahan’ sekalipun diprovokasi oleh kalangan mereka yang membenci Islam.

Demokrasi HANCURKAN Bangsa

INFO:
"Pemerintah dari ACEH sampai PAPUA terjerat KORUPSI...."
Kwik Kian Gie: "Demokratisasi justru membuat bangsa ini kehilangan kedaulatan dalam politik, ekonomi dan budaya" (KOMPAS, 21/07/2008)

KOMENTAR:
Telah nyata kebobrokan DEMOKRASI.
Tapi mengapa demokrasi terus dielu-elukan? Saatnya terapkan aturan dan nilai ISLAM.

Pengusaha Tidak Pernah Menderita

INFO:
Kadin meminta kenaikan TDL Industri maksimal 50% dan hanya dikenakan bagi industri berskala besar (SINDO, 23/07/2008)

KOMENTAR :
Kesan yang ingin dimunculkan adalah kebijakan tersebut hanya dikenakan pada industri besar dan orang mampu. Padahal dampak yang terjadi pengusaha dan industri akan menjual produknya dengan harga yang mahal juga. Akhirnya rakyat kecil dan yang tidak mampu yang akan menderita dan terkena imbasnya

Bergelimang Dosa, Tenang dan Senang Saja....

INFO:
Beban Bunga UTANG Indonesia Tahun 2008 adalah Rp 94,8 triliun. Akibat tekanan inflasi naik Rp 2,2 triliun menjadi Rp 97 triliun, (Republika, 21/07/2008)

KOMENTAR :
Sudah jelas terkena dosa RIBA (BUNGA), Pemerintah juga harus tanggung jawab karena abaikan rakyat. Sungguh, kenaikan BBM hanya untuk kurangi tambahan subsidi sekitar Rp 25 triliun TAPI dengan korbankan rakyat kecil menjadi lebih miskin dan terpuruk. Sementara untuk bayar riba (utang) yang lebih besar dari subsidi, merasa senang dan tenang saja.

Privatisasi BUMN untuk "Biaya" Pemilu ??

INFO: Meneg BUMN Sofyan Djalil tetap ngotot meminta BUMN PTPN I - IV dan PT Krakatau Steel (KS) SEGERA DIPRIVATISASI tahun ini juga. (Rakyat Merdeka, 16/07/2008)

KOMENTAR :
Penjualan Asset milik rakyat terus terjadi dan dipaksakan. Padahal, kondisi perusahaan dan keuangan KS sehat. Bila KS dijual, dipastikan pasokan baja untuk persenjataan TNI dikuasai dan didikte asing.
Tidak heran bila akhirnya masyarakat menilai bahwa Penjualan Asset hanya untuk para pejabat, demi biaya Pemilu

"Penjajahan" Asing melalui Pemilu 2009

INFO: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) belum dibentuk karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki anggaran. Bahkan Ketua Bawaslu Nur Hidayat membenarkan para stafnya diberi honor dari bantuan asing (Media Indonesia, 16/07/08)

KOMENTAR :
Kalau Bawaslu saja sudah didanai asing, jangan heran bila akhirnya semua agenda Pemilu secara keseluruhan tidak lepas dari kepentingan dan tekanan-tekanan asing. Inilah bentuk lain dari "Penjajahan" di era modern.